Cut Elidar
Fakultas Hukum Universitas Samudra

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Samudra Keadilan

TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUALASIMPANG Khairullah Khairullah; Cut Elidar; Siti Sahara
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.197 KB)

Abstract

Penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, penelantaran yang dilakukan oleh suami atau isteri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang yaitu meninggalkan anak, isteri atau suami yang ia berkewajiban memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut, tindak pidana penelantaran banyak terjadi di masyarakat Aceh Tamiang dan sedikit sekali mendapat penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga tersebut. Penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.tiap orang yang “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2), Pasal 49 menyebutkan dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran yaitu faktor individu,faktor sistemik dan faktor pendidikan. Upaya agar tidak terjadi penelantaran dalam rumah tangga yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, membina kesadaran hokum masyarakat terutama hokum agama tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban suami isteri Penelitian ini mengunakan metode Penelitian Yuridis normative dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data skunder atau bahan pustaka. Penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian lapangan dengan mengadakan serangkaian wawancara dengan responden dan informan untuk memperoleh data-data dilapangan.
DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR MAHKAMAH SYAR'IYAH DALAM KEHIDUPAN DI MASYARAKAT GAMPONG ALUE BU TUHA KECAMATAN PEUREULAK BARAT KABUPATEN ACEH TIMUR Cut Elidar; Rini Fitriani; Liza Agnesta Krisna
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.733 KB)

Abstract

Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan tersebut yakni antara seorang pria dengan seorang wanita. Pengaturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam membina bahtera rumah tangga sering dijumpai berbagai keluhan yang dapat berujung pada terjadinya perceraian. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan yaitu di Mahkamah Syar'iyah, maka ketentuan ini berlaku juga bagi seluruh warga Negara Indonesia termasuk yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di Mahkamah Syar'iyah. Perceraian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini untuk kemaslahatan dan kepastian hukum. Perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah memiliki dampak terhadap persoalan tentang pembagian harta gono-gini (harta bersama selama berumah tangga), penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah isteri selama masa iddah. Metode yang digunakan adalah Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer yaitu melakukan wawancara dengan beberapa narasumber.