Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Cut Elidar
Fakultas Hukum Universitas Samudra
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUALASIMPANG Khairullah Khairullah; Cut Elidar; Siti Sahara
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.197 KB)

Abstract

Penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, penelantaran yang dilakukan oleh suami atau isteri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang yaitu meninggalkan anak, isteri atau suami yang ia berkewajiban memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut, tindak pidana penelantaran banyak terjadi di masyarakat Aceh Tamiang dan sedikit sekali mendapat penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga tersebut. Penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.tiap orang yang “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2), Pasal 49 menyebutkan dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran yaitu faktor individu,faktor sistemik dan faktor pendidikan. Upaya agar tidak terjadi penelantaran dalam rumah tangga yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, membina kesadaran hokum masyarakat terutama hokum agama tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban suami isteri Penelitian ini mengunakan metode Penelitian Yuridis normative dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data skunder atau bahan pustaka. Penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian lapangan dengan mengadakan serangkaian wawancara dengan responden dan informan untuk memperoleh data-data dilapangan.
DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR MAHKAMAH SYAR'IYAH DALAM KEHIDUPAN DI MASYARAKAT GAMPONG ALUE BU TUHA KECAMATAN PEUREULAK BARAT KABUPATEN ACEH TIMUR Cut Elidar; Rini Fitriani; Liza Agnesta Krisna
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.733 KB)

Abstract

Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan tersebut yakni antara seorang pria dengan seorang wanita. Pengaturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam membina bahtera rumah tangga sering dijumpai berbagai keluhan yang dapat berujung pada terjadinya perceraian. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan yaitu di Mahkamah Syar'iyah, maka ketentuan ini berlaku juga bagi seluruh warga Negara Indonesia termasuk yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di Mahkamah Syar'iyah. Perceraian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini untuk kemaslahatan dan kepastian hukum. Perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah memiliki dampak terhadap persoalan tentang pembagian harta gono-gini (harta bersama selama berumah tangga), penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah isteri selama masa iddah. Metode yang digunakan adalah Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer yaitu melakukan wawancara dengan beberapa narasumber.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BAHAN BAKAR SECARA ILEGAL DI KECAMATAN LANGSA BARAT Rahmad Repa; Cut Elidar; Nur Asyiah
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i1.45

Abstract

Pasal 53 huruf a yang berbunyi setiap orang yang melakukan Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). . Di Kecamatan Langsa Barat Banyaknya penjual bensin secara ilegal masih menjamur lantaran upaya penegakan hukum belum optimal Sebab, upaya penertiban para penjual bensin ilegal menjadi kewenangan aparat penegak hukum. ada regulasi yang diatur oleh Pertamina dan pemerintah daerah mengenai izin membeli minyak per jerigen. Namun faktanya, penjualan bensin per jerigen bebas, sehingga banyak bermunculan pedagang bensin eceran. Oleh karena itu, ia menilai peran aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan sangat diperlukan, adapun masalah yang akan diangkat adalah pengaturan hukum tentang perdagangan bahan bakar di Kecamatan Langsa Barat, Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Secara Ilegal di Kecamatan Langsa Barat dan hambatan dan upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Secara Ilegal di Kecamatan Langsa Barat.
ANALISA HUKUM TENTANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM Bahlian Nurmansyah; Cut Elidar; Meta Suriyani
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i1.49

Abstract

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Adalah sebagai dasar Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Praktek dilapangan banyak alat bukti Sertipikat Hak Atas Tanah yang dipermasalahkan sampai di Lembaga Peradilan yang menghasilkan putusan yang tidak memiliki kekuatan hukum sertipikat Hak Atas Tanah. Sebagaimana kasus di Kota Langsa, penggugat pemilik sah sebidang tanah bersertipikat di desa Pondok Kemuning merasa tanahnya telah dikuasai oleh pemerintahan Kota langsa digunakan sebagai lahan Tempat pembuangan Akhir sampah oleh pemerintahan Kota Langsa. Pertimbangan hakim dalam putusan bahwa surat hak milik tanah milik pengugat tidak mempunyai kekuatan hukum karena dalam memperoleh sertipikat hak milik dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Akibat hukum yang timbul terhadap sertipikat hak milik atas tanah yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan adalah beralihnya hak milik tanah dari penggugat ke tergugat. Solusi yang dilakukan oleh penguggat adalah mengajukan upaya hukum banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan gugatan ke PTUN.
LEGALITAS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Dyona Rizky Trohna; Zainuddin Zainuddin; Cut Elidar
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.24

Abstract

Perceraian merupakan pemutusan ikatan pernikahan terhadap pasangan suami isteri, Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang  Nomor  1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.Tujuan penelitian ini adalahmengetahui pengaturan Hukum Tentang Perceraian, legalitas terhadap perceraian di luar pengadilan Dalam Perspektif Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbul terhadap perceraian di luar pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakanmetode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dasar hukum perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Tidak ada legalitas terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Akibat hukum yang timbul adalah kedua belah pihak kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena tidak mempunyai surat cerai yangberkekuatan hukum dari Mahkamah Syar’iyah dan tidak ada aturan mengenai pembagian harta milik bersama dan hak asuh anak
Co-Authors Bahlian Nurmansyah Dyona Rizky Trohna Khairullah Khairullah Krisna, Liza Agnesta Meta Suriyani Nur Asyiah Rahmad Repa Rini Fitriani Siti Sahara Zainuddin Zainuddin