Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Vivi Hayati
Fakultas Hukum Universitas Samudra
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
DAMPAK YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN Vivi Hayati
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 10 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.252 KB)

Abstract

Undang-undang Perkawinan menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan. Adakalanya perkawinan itu tidak selamanya dapat dipertahankan sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian perkawinan tersebut. Oleh karena itu dalam keadaan demikian, perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga terpaksa diputuskan atau terjadinya perceraian. Perkawinan dapat diputuskan tanpa melaui pengadilan atau di luar pengadilan. Akan tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan, hal yang demikian tidak dibenarkan lagi. Sebab dalam Undang-Undang Perkawinan, setiap perceraian harus melaui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan terjadinya perceraian tanpa melalui proses pengadilan. Keadaan yang demikian tentunya terjadi persepsi yang berbeda antara hukum agama dengan Undang-Undang Perkawinan, terutama bagi mereka yang beragama Islam.
LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Vivi Hayati
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v14i2.907

Abstract

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna. Bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan berketurunan, akan tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju perkenalan antara satu kaum (keluarga) dengan yang lainnya. namun, keberadaan LGBT disatu sisi telah menodai nilai-nilai sebuah pernikahan, dimana secara regulasi di Indonesia telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang menolak LGBT. Selain itu, khusus Aceh yang berlandaskan syariat Islam juga menolak LGBT dengan diakomodirnya beberapa jenis tindak pidana Islam dalam Qanun No. 6 Tahun 2014.
KEABSAHAN PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH DI GAMPONG SUNGAI PAUH TANJUNG KECAMATAN LANGSA BARAT (Studi Kasus Akta Jual Beli No. 918/2012) Shyntia Ayubidari; Fatimah Fatimah; Vivi Hayati
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i1.47

Abstract

Pasal 1458 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan,  di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat telah terjadi jual beli tanah dengan AJB Nomor Nomor 918/2012 dengan pelaksanaan jual beli telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian empiris, sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian secara nyata  dari fakta yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian Dasar hukum jual beli diatur dalam ketentuan pasal 1458 KUHPerdata dan selain itu juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan dalam  PP Nomor 24 Tahun 1997, Pelaksanaan jual beli di sungai pauh tanjung kecamatan langsa barat, terhadap objek  Surat AJB Nomor 918 Tahun 2012 bermasalah. Sertipikat Nomor 6 Tahun 2013 BPN Langsa secara administrasi akta tersebut sah dimata hukum selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkan sertipikat nomor 6 tahun 2013.
KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG BERGARANSI Nurul Fatimah; Zulfiani Zulfiani; Vivi Hayati
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v3i1.82

Abstract

Masalah yang timbul akhir-akhir ini mengenai kerugian konsumen terhadap pembelian barang bergaransi. Masalah yang terkait dengan kepentingan konsumen selalu menjadi sorotan berkepanjangan, Pengaturan hukumnya tentang hak dan kewajiban konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya pengaturan hukum tersebut agar konsumen dapat terlindungi karena posisi konsumen lebih lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum, Adapun prinsip tanggung jawab mutlak, asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama product liability. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran
Co-Authors Fatimah Fatimah Nurul Fatimah Shyntia Ayubidari Zulfiani Zulfiani