Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Novum : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL MERCATORIA Pagaruyuang Law Journal
Vita Mahardhika
Universitas Negeri Surabaya
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Vita Mahardhika
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i1.2636

Abstract

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi adalah penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyimpangan tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang lalai atau tidak cermat dalam memahami dan melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan jabatan yang sangat krusial, hal ini dikarenakan PPK berperan dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu kompetensi PPK harus sangat diperhatikan tidak hanya di bidang pengadaan barang/jasa, kompetensi manajerial, serta moral dan etika yang baik juga sangat penting. Paramater pertanggungjawaban pidana oleh PPK merupakan unsur perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normatif law research) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang barkaitan dengan topik bahasan.
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring) Vita Mahardhika
JURNAL MERCATORIA Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v14i1.4126

Abstract

Penelitian ini dibuat untuk mengkaji dan mengetahui teori pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam hukum pidana Indonesia dan untuk menelaah bagaimana pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normatif law research) menggunakan kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang, yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, titik rawan potensi terjadinya korupsi adalah dimulai pada tahap perencanaan pengadaan yang dalam proses ini sering terjadi mark up dan praktek korupsi, kolusi, nepotisme yang dapat merugikan keuangan negara. Dengan tetap mengedepankan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) dan berpedoman pada undang-undang yang berlaku, beberapa teori pemidanaan misalnya Teori Strict Liability, Teori Identifikasi, Teori Vicarious Liability  dapat digunakan oleh penegak hukum dalam menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pemidanaan Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I : Proporsionalitas dan Individualisasi Dandy Irvandy; Emmilia Rusdiana; Vita Mahardhika
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83705

Abstract

Penelitian ini menganalisis pemidanaan terhadap pelaku sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam Putusan Kasasi Nomor 7311 K/Pid.Sus/2024. Fokus kajian diarahkan pada dua isu utama, yaitu konsistensi pertimbangan judex juris dalam menilai proporsionalitas pemidanaan serta kesesuaian persamaan pidana terhadap terdakwa dengan asas individualisasi pidana. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari doktrin dan jurnal ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan judex juris cenderung bersifat formalistik dengan menempatkan berat ringannya pidana di luar lingkup pemeriksaan kasasi, tanpa menguji secara substantif kesepadanan antara derajat kesalahan dan pidana yang dijatuhkan. Selain itu, penjatuhan pidana maksimum yang sama terhadap para terdakwa, meskipun memiliki peran dan kontribusi yang berbeda, tidak mencerminkan prinsip individualisasi dalam pemidanaan. Putusan tersebut menunjukkan orientasi pada beratnya perbuatan semata, bukan pada diferensiasi kesalahan personal. Penelitian ini menegaskan urgensi pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur guna menjamin konsistensi proporsionalitas dan keadilan individual dalam perkara narkotika.
Law Enforcement Against the Criminal Act of Prostitution in Moroseneng City of Surabaya Eka Putri Novita Sari; Vita Mahardhika; R. K. Wijaya Kusuma
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63349

Abstract

This study focuses on prostitution practices in the Moroseneng area of Benowo, Surabaya, which, despite having been officially shut down by the local government, continues to operate covertly. Prostitution is considered a morally and legally prohibited act, involving individuals—primarily women—offering sexual services in exchange for money. The research aims to examine the extent of law enforcement efforts in addressing prostitution in Moroseneng and to identify the obstacles hindering effective enforcement. Using empirical legal research, the study involves interviews with Satpol PP officers and sex workers (PSK) in the area. The findings indicate that prostitution activities persist due to economic necessity, as many individuals rely on the practice to meet daily needs. Furthermore, law enforcement is deemed ineffective, primarily because the criminal sanctions imposed fail to deter repeat offenses. The lack of strict punishment and limited follow-up actions allow prostitution to continue in hidden forms. The study concludes that stronger enforcement mechanisms, combined with rehabilitation and economic empowerment programs, are necessary to address the root causes and reduce the recurrence of prostitution in Moroseneng. Additionally, the government should strengthen legal instruments and improve coordination among law enforcement agencies to create a more sustainable and preventive approach.
Perbandingan Indepedensi Lembaga Anti-Korupsi: Studi Komparatif antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) Jessica Diva Anggraini; Vita Mahardhika
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7380

Abstract

The Corruption Eradication Commission (KPK) of Indonesia and the Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) share the same primary objective—to combat corruption within their respective countries. However, the two institutions exhibit significant differences in terms of organizational structure, level of independence, and investigative mechanisms. This study aims to analyze how the degree of institutional independence influences the effectiveness of anti-corruption efforts in both countries and to provide insights into institutional practices that could serve as a reference for strengthening anti-corruption bodies in Indonesia. The research employs a normative juridical method with a comparative approach, analyzing criminal law regulations related to corruption offenses applicable in both countries, as well as comparing the implementation and institutional independence of their respective anti-corruption agencies. The findings indicate that, although Indonesia’s KPK possesses a higher degree of independence and broader authority than Malaysia’s MACC, the latter demonstrates greater strength in its multilayered external accountability mechanisms and its structured approach to prevention and public education.
Co-Authors Dandy Irvandy Eka Putri Novita Sari EMMILIA RUSDIANA Jessica Diva Anggraini R. K. Wijaya Kusuma