Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Image : Jurnal Riset Manajemen
Pudji Astuti
Universitas Negeri Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
ETIKA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELENGENCE DI INDONESIA Nasman Nasman; Pudji Astuti; Dita Perwitasari
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research explores the criteria and standards essential to ensure that the use of Artificial Intelligence in Indonesia occurs ethically and responsibly. Identifying transparency, accountability, fairness, and data security and privacy as key pillars, the research underscores the importance of integrating ethical principles in all Artificial Intelligence development and deployment phases. Using a normative type of research by analyzing the existing legal and ethical framework and through legislative and comparative approaches, this research provides recommendations for strengthening AI regulations in Indonesia, thereby minimizing the risk of loss and increasing public trust in this technology.
Edukasi dan Konsultasi Hukum Kepada Tahanan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang Herdycha Surya Kisworo; Sulaksono Sulaksono; Pudji Astuti
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1177

Abstract

Community Service Program at Class IIA Tangerang Youth Correctional Facility aims to provide legal education and consultation to detainees regarding their rights, obligations, and applicable regulations. The results show improved legal understanding among most participants, although with varying levels of comprehension. This program represents an innovation expected to be implemented to enhance the quality of rehabilitation for Correctional Inmates
The Effect of Using Information Technology on Employee Performance Through Employee Motivation at the Surabaya City Library and Archives Service Pudji Astuti; Andre Dwijanto Witjaksono; Anang Kistyanto
Image : Jurnal Riset Manajemen Vol. 13 No. 2 (2025): May 2025 - October 2025
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/image.2025.189

Abstract

The aims of this study to analyze the influence of 91) the use of information technology on work motivation, (2) the use of information technology on employee performance, (3) employee work motivation on employee performance, and (4) the use of information technology on employee performance mediated by motivation work of employees of the Surabaya City Library and Archives Service. This research is explanatory research. The population used in this research were employees of the Surabaya City Library and Archives Service as a sample of 195 employees. The research was carried out by providing a questionnaire that represented the research variables. Data obtained was analyzed using the SEM (Structural Equation Model) method in AMOS 21 software. The results obtained from this research are (1) there is an influence of the use of information technology on work motivation, (2) there is an influence of the use of information technology in employee performance, (3) there is an influence of employee work motivation on employee performance, and (4) the influence of the use of information technology on employee performance is not mediated by the work motivation of employees of the Surabaya City Library and Archives Service.
ANALISIS YURIDIS PT.NUSA KONTRUKSI ENJINERING TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI) Mohammad Alvian Adi Nugroho; Pudji Astuti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korporasi merupakan gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri dan merupakan personifikasi. Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Dudung Purwadi Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE) atas proyek pengadaan sarana dan prasarana pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 - 2010. Berdasarkan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, Hakim memutus perkara tersebut dalam keputusan nomor 3/Pi.Sus-TPK/2018/PT.DKI Yang menyatakan bahwa terdakwa PT Nusa konstruksi enjiniring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Hakim menjatuhkan pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Karena membahas tentang permasalahan yang menyangkut putusan nomor 3/ Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. sePenulis memulai dari suatu peristiwa hukum yang dikaji melalui sistem norma seperti peraturan perundang-undangan asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli agar ditemukannya konstruksi hukum ataupun hubungan hukum nya dengan tujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi. Pada Pasal 20 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dihubungkan dengan unsur kesalahan actus reus dan mens rea, maka pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT.NKE dalam putusan perkara nomor 3/pid.sus-tpk/2018/pt.dki telah terpenuhi. Dalam hal ini penulis berpendapat, semestinya hakim terlebih dulu mengedepankan pilihan keadilan substantif, yang sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat.
ANALISIS FRASA DEMI KEPENTINGAN UMUM DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN MENGESAMPINGKAN PERKARA OLEH JAKSA AGUNG RI Fitrada Ridlo Ardyan; Pudji Astuti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.45627

Abstract

Implementasi dari pengendalian perkara salah satunya adalah kewenangan untuk mengesampingkan perkara melalui Jaksa Agung. Kebijakan mengesampingkan perkara ini mendasarkan alasan demi kepentingan umum sebagaimana dasar pengaturannya pada Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan. Alasan demi kepentingan umum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU Kejaksaan hanya memberikan penjelasan bahwa kepentingan umum meliputi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat luas. Pengaturan tersebut belum memberikan suatu penjelasan dan pedoman pelaksanaan, sehingga tujuan penulisan yang hendak dicapai untuk melakukan penggalian makna dari kepentingan umum, bagaimana pedoman menentukan kepentingan umum, dan penerapannya terhadap suatu perkara. Penelitian ini termasuk normatif dengan pendekatan peraturan, konseptual, dan perbandingan. Hasil dalam penelitian ini adalah Jaksa Agung sebagai pemilik kebijakan mengesampingkan perkara dalam menentukan unsur kepentingan umum memang tidak ada pedoman resmi yang rinci. Namun, setidaknya dalam menentukan unsur kepentingan umum Jaksa Agung dapat memahami siapa yang layak menentukan unsur kepentingan umum pada suatu perkara. Analisa Kepentingan umum pada suatu kasus apakah dinilai Jaksa Agung sendiri atau Jaksa Agung hanya mengakomodir masyarakat. Keseluruhan masyarakat tidak mungkin dilakukan, sehingga dipilih subyek mana yang relevan kaitannya dalam suatu perkara. Kepentingan umum juga bukan mutlak menilai suara terbanyak terlebih ada reaksi dari sebagian masyarakat yang menuntut keadilan. Jaksa Agung dalam mengindentifikasinya juga mampu membedakan suara masyarakat yang murni mencerminkan kepentingan umum atau kepentingan lain. Historis penerapan pada kasus besar pimpinan KPK menciptakan pandangan tentang keberlakuannya pada perkara lain yang memiliki persamaan tetapi tidak diimplementasikan. Sifat pengaturan dalam mengesampingkan perkara yang begitu luas dimungkinkan konsep penerapannya tergantung kepada politik hukum Jaksa Agung sebagai pemilik kebijakan.
ANALISIS YURIDIS KESALAHAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 755 K/PID.SUS/2018 Ahmad Fanani; Pudji Astuti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.45807

Abstract

Abstrak Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 permohonan kasasi Penuntut Umum seharusnya ditolak karena hasil putusannya baik judex factie maupun judex jurisnya dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi ini tentunya kurang sesuai. Tetapi dalam perkara ini pada tindak pidana korupsi dimana dalam putusan ini, hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 permohonan kasasi Penuntut Umum seharusnya ditolak karena hasil putusannya baik judex factie maupun judex jurisnya dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi ini tentunya kurang sesuai. Tujuan dari penelitian adalah ini untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) MA dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 telah sesuai jika dikaitkan dengan unsur kesalahan terdakwa dan perbuatan terdakwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 dapat dikualifikasikan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) juncto Pasal 64 Ayat(1) KUHP.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Kasasi Nomor 755 K/Pid.Sus/2018.
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG TERORISME BERKAITAN DENGAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME Muchamad Firman Ramadhan; Pudji Astuti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.46552

Abstract

Terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme telah dimuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme diatur secara khusus dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) akibat hukum pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme (2) pertimbangan apakah pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 telah dibuat sesuai dengan tujuan dibentuknya suatu aturan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statue approach dan history approach. Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum diaturnya pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme adalah berlakunya permenkumham tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme nantinya akan menyebabkan adanya celah hukum terhadap ketentuan mengenai pemidanaan atas tindak pidana terorisme.Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme menghilangkan tujuan dari teori pemidanaan yang sejauh ini telah diterapkan dalam hukum pidana negara Indonesia. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarakat bagi narapidana terorisme memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana terorisme untuk mendapatkan keringanan atas perbuatannya terlepas dari apakah narapidana telah jera sepenuhnya atau tidak mengingat tindak pidana terorisme erat kaitannya dengan motif ideologi. Kata Kunci: Terorisme, Pembebasan, Pembebasan Bersyarat, Akibat Hukum
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY (BITCOIN) SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Gayung Utami; Pudji Astuti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50069

Abstract

Modus baru kejahatan mulai bermunculan seperti menggunakan Cryptocurrency jenis bitcoin dengan menggunakan metode Tindak Pidana Pencucian Uang. , metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang Cyber, yang juga disebut Cyber Laundering, namun Dari peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, kasus TPPU menggunakan crptoccurency Bitcoin tidak bisa di proses karena BI mengatakan bahwa cryptocurency bitcoin bukan termasuk mata uang Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative atau normative legal research. Penelitian hukum meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang di maksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan, perjanjian serta doktrin Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case zapproach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). mekanisme TPPU menggunakan mata uang cartal dan mata uang virtual hampir sama, yaitu Layering, Placement, dan Integration, namun yang membedakan adalah pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Crypto bisa di proses, hanya saja belum ada aturannya, selain ituTPPU menggunakan mata uang virtual sulit untuk dilacak dan mudah berpindah akibatnya sulit menerapkan syarat pelaporan dan penelusuran jejak untuk melacak. Pemerintah harus segera mengeluarkan aturan atau melakukan pembaharuan hukum terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan mata uang virtual yang dapat menjerat hukum pelaku, selama tidak ada aturanya maka sulit untuk menjeratnya karena Pelaku Tindak Pidana Pencucian uang dapat dikatakan bertanggung jawab karena memenuhi unsur-unsur kesalahan
The Analysis of Judge's Decision on the Crime of Sexual Intercourse With A Child (Case Study of Judge's Decision Number 1423 K/Pid.Sus/2018) Debby Ramadhanty; Pudji Astuti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53750

Abstract

Judgment Number 1423K/Pid.Sus/2018, relates to the defendant's commission of the criminal act of sexual intercourse through deception against a minor. This study aims to assess and analyze whether the judge's decision in case number 1423K/Pid.Sus/2018 complies with the criminal sanctions under Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. It also seeks to examine and analyze why the judge disagreed with the public prosecutor's indictment. The research method used is normative juridical research, employing a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal sources. The data collection method used is literature review. The analytical technique employed in this study is prescriptive analysis. The results of this research indicate that Judgment Number 1423K/Pid.Sus/2018 fulfills the juridical elements. However, the imposed sentence is still not in accordance with Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection because the punishment imposed is below the minimum threat of punishment. Additionally, the judge disagreed with the public prosecutor's indictment, which charged the defendant under Article 88 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The judge believed that the defendant only fulfilled the element of sexual intercourse and not exploitation.
APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN NARCOTICS CRIME CASES BY MOJOKERTO CITY NATIONAL NARCOTICS AGENCY M. Khoirul Anam; Pudji Astuti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.57907

Abstract

Abstract Narcotics addicts in Mojokerto from 2016 to mid-2022 there were 257 clients. In 2019, there were 33 addicts, and in 2020 there were 38 addicts. During 2021 there were 50 people then by mid-year of 2022, there were 42 addicts. This case has impacted the overcapacity of Correctional Institutions in prisons in Mojokerto. One effort that had be done is to use a restorative justice approach. This study aims to identify and explain the application of restorative justice in cases of narcotics crimes by the Mojokerto BNN, to identify and describe the supporting and inhibiting factors for implementing restorative justice in tackling narcotics crimes by the Mojokerto BNN. The results of this study indicate that the BNN in Mojokerto has never succeeded in implementing restorative justice in cases of narcotics crimes because it only handles cases with suspects as dealers. There are five supporting factors while implementing restorative justice in narcotics crime cases at BNN Mojokerto, regulations, and law enforcement have been formed, facilities and infrastructure have also been fulfilled, increasing public knowledge of settlements through restorative justice. As well as there are two main factors inhibiting the application of restorative justice in narcotics crime cases at the BNN in Mojokerto. These two supporting factors are at the same time hindering its implementation, the rules regarding the implementation of restorative justice which have a limited period, and the absence of team members in the integrated assessment that are not represented by other officers. Keywords: Mojokerto National Narcotics Agency, Restorative Justice, Narcotics Crime, Actors.
Co-Authors Ahmad Fanani Anang Kistyanto Andre Dwijanto Witjaksono Debby Ramadhanty Dita Perwitasari FEBE QUINDADIARTO Fenty Dwi Yuliana Fitrada Ridlo Ardyan GAYUNG UTAMI Herdycha Surya Kisworo Januar Adi Cahyono M. Khoirul Anam Mohammad Alvian Adi Nugroho Muchamad Firman Ramadhan Nasman Nasman Putri Surya Gemilang Salsabila Oktaviani Sulaksono Sulaksono Zahrotus Suroya