Articles
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENAMBANGAN PASIR DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TANPA IZIN (Studi Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Ffk) ]]>
<![CDATA[desi sitanggang]]>;
<![CDATA[Ojak Nainggolan]]>;
<![CDATA[Jinner Sidauruk]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 10 No. 1 (2021): Edisi April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v10i1.222
<![CDATA[Tindakan mengadili suatu tindak pidana merupakan persoalan terpenting dan merupakan pusat dari sistem peradilan pidana. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin ? (Studi Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. kualitatif, yaitu dengan analisis bahan yang diperoleh berdasarkan kualitasnya. Penulis akan menganalisis Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk. dapat diambil kesimpulan ialah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan penambangan pasir secara ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk, pada prinsipnya diperoleh dari fakta-fakta hukum persidangan yang didasarkan atas alat bukti yang sah diantaranya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk beserta barang bukti yang membuktikan Terdakwa melakukan pertambangan pasir tanpa izin di wilayah pesisir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Hakim juga mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS PEKERJA YANG BELUM MENGIKAT KONTRAK KERJA TAPI SUDAH BEKERJA YANG DITINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[indra manalu manalu]]>;
<![CDATA[Roida Nababan]]>;
<![CDATA[Ojak Nainggolan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 1 (2020): Edisi April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v9i1.231
<![CDATA[Tujuan penelitian ini ntuk mengetahui status pekerja yang belum megikat kontrak kerja tetapi sudah bekerja menurut UU No.13 Tahun 2003. Untuk mengetahui hak-hak pekerja yang belum mengikat kontrak tetapi sudah bekerja menurut UU No.13 Tahun 2003. Untuk mendapatkan data metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan diperpustakaan, dimana data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari buku-buku,peraturan per Undang-undangan, karya ilmiah, makalah, internet dan dokumen lain yang ada kaitannya deng an ini. Dan metode penelitian lapangan ( Field Research) adalah Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.Pada status tenaga kerja di PT Mendjangan masih ada yang tidak jelas status nya dimana pekerja tersebut bekerja tanpa melihat status dia sendiri yang artinya pekerja tersebut bekerja tanpa status dan hanya menerima upah. Dan pertanggung jawaban dari pihak perusahaan itu sendiri ialah status pekerja tersebut diangkat status nya/masuk kedalam pekerja/buruh harian lepas.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 87/PID.SUS/2019/PN.PTI ) ]]>
<![CDATA[erfandi sinurat]]>;
<![CDATA[July Esther]]>;
<![CDATA[Ojak Nainggolan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 2 (2020): Edisi Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v9i2.233
<![CDATA[Merek merupakan tanda pembeda dari produk sejenis yang berasal dari produsen lain. Kenyataan yang ada di masyarakat, memang saat ini banyak dijumpai di pasar berbagai macam produk yang dipalsukan adapun dengan membonceng merek (passing off). Penelitian ini menggunakan metode penilitian hukum normatif dengan pendektan studi kasus. Dengan menggunakan dua pendekatan masalah, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep teori hukum. Dengan mengolah bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Sehingga dari hasil penelitian ini diketahui tindak pidana pemalsuan merek dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan perundang-undangan mampu bertanggungjawab, atau dapat dikatakan bahwa orang tersebut jiwanya normal dan sehat tanpa adanya kekurangan dalam bertanggungjawab. Dalam pertimbangan hakim terhadap kasus merek didasarkan pada penilaian objektif dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkaradasar pertimbangan hakim terdiri dari dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam studi kasus yang diteliti dari putusan No: 87/Pid.Sus/2019/PN.Pti. Penegak hukum di harapkan mampu memberantas dan mengatasi permasalahan tindak pidana pemalsuan merek, maka dari itu hakim harus memberikan hukuman yang maksimal agar dapat memberikan efek jera]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA YANG TIDAK NETRAL PADA SAAT PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI PUTUSAN NO 18/PID.SUS/2019/PN.TBN) ]]>
<![CDATA[boni hariman]]>;
<![CDATA[Ojak Nainggolan]]>;
<![CDATA[Hisar Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 2 (2020): Edisi Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v9i2.234
<![CDATA[Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sangatlah dibutuhkan kebersihan, kejujuran, dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia. Untuk menjatuhkan pidana orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan. sehingga oleh hukum dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan dua pendekatan masalah yakni Perundang-undangan dan pendekatan konsep teori hukum. Dengan mengolah bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Sehingga dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pengaturan tindak pidana pidana pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dari pasal 47, 478 sampai pasal 553 yang mengatur 77 (tujuh puluh tujuh) tindak pidana pemilu. Dan pertanggungjawaban tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 berdasarkan unsur kesalahan terdakwa, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, alasan pembenar dan pemaaf.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ORDERAN FIKTIF OJEK ONLINE YANG MENGAKIBAT KERUGIAN PT. GRAB INDONESIA ( STUDI PUTUSAN NOMOR 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN) ]]>
<![CDATA[vikardin waruwu]]>;
<![CDATA[Ojak Nainggolan]]>;
<![CDATA[Jusnizar Sinaga]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 3 (2020): Edisi Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v9i3.247
<![CDATA[Konsep Pertanggungjawaban Pidana tidak hanya menyangkut soal hukum melainkan menyangkut nilai moral dan kesusilaan umum memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan pembuat bukan hanya dipenuhinya unsur tindak pidana dalam pertanggungjawaban pidana, beban pertangunggjawaban pidana dibebankan pada pelaku pelangaran tindak pidana, sehingga setiap orang yang melakukan pelangaran terhadap undang-undang wajib bertangungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara melakukan penelusuri atau menelaah bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan Putusan Nomor 1507/Pid.Sus./2018/PN. Mdn. Hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa Afandi Penampat Perangin-angin memiliki kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadaap terdakwa dengan Pasal 30 Ayat (3) Jo Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana]]>
<![CDATA[ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK) ]]>
<![CDATA[Hottua Pakpahan]]>;
<![CDATA[Herlina Manullang]]>;
<![CDATA[Ojak Nainggolan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 1 (2019): Edisi April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang dalam diproses penetapnnya oleh Pemerintah Ketentuan undang-undang kehutanan telah mengatur dengan jelas mengenai tentang pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan. Adapun penelitian ini yakni metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Melalui fakta-fakta yang diterima dalam persidangan, dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HAIRI BIN SELAMAT harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pelaku memenuhi unsur pertangungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan dan pelaku mampu bertanggungjawab.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AYAH KANDUNG YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Putusan No.65/Pid.Sus/2017/PN TRT) ]]>
<![CDATA[magerbang silaban]]>;
<![CDATA[Herlina Manullang]]>;
<![CDATA[Ojak Nainggolan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 2 (2019): Edisi Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang ada di masyarakat atau dalam suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun yang menjadi fokus pembahasan adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana Ayah Kandung yang Melakukan Pembunuhan terhadap Anak Kandung (Studi Putusan No.65/Pid.Sus/2017/PN TRT). Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh seorang ayah, Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.TRT. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (4) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi dasar tuntutan oleh penuntut umum terhadap tindakan kekerasan terhadap anak merupakan tindakan melanggar hukum Pasal 80 ayat (4) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pada Pasal 76 C.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM DASAR PERTIMBANGAN HAKI MENJATUHKAN PIDANA MATI KEPADA PELAKU PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ]]>
<![CDATA[gelora butar-butar]]>;
<![CDATA[July Esther]]>;
<![CDATA[Ojak Nainggolan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masalah narkotika saat ini menjadi masalah mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika. Permasalahan dalam penulisan ini mengarah pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku perantara jual beli narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman dalam Putusan Nomor: 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam Putusan Nomor : 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati kepada pelaku perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan pertimbangan Hakim secara yuridis dan Non yuridis. Pertimbangan secara Yuridis yaitu alat bukti yang sah berupa Dakwaan, Keterangan saksi, Barang bukti, Alat bukti surat, Keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan. Dasar pertimbangan non yuridis terdiri dari Latar belakang perbuatan, Kondisi diri, Kondisi sosial ekonomi. Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana Narkotika seharusnya lebih mendalami posisi status/keterlibatan terdakwa dalam suatu tindak pidana agar perbuatan tindak pidana yang terdakwa lakukan sesuai dengan hukuman yang ia dapat, sehingga Putusan Majelis Hakim mencerminkan keadilan bagi semua orang khususnya terpidana.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DALAM PEMBAYARAN SISTEM TRASNPORTASI ONLINE SESUAI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 ]]>
<![CDATA[jona benedit]]>;
<![CDATA[Ojak Nainggolan]]>;
<![CDATA[Kasman Siburian]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (sciences) dan teknologi. Tiadanya penjelasan atas keabsahan penggunaan uang elektronik dalam pembayaran transportasi online, serta ketidakjelasan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik dalam pembayaran transportasi online ini tentu akan menimbulkan keraguan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan uang elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran transportasi online sesuai PBI Nomor 20/6/PBI/2018 dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (e-money) dalam pembayaran transportasi online. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dalam penelitian kepustakaan, studi pustaka dilakukan pada peraturan perundang-undang dan studi pustaka lainnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan sampai dengan saat ini, di Indonesia belum memiliki Undang-Undang tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai kegiatan pembayaran transportasi online dengan menggunakan electronic money. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen antara lain legal arrangements dan perlindungan kerahasiaan data konsumen.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR BUMD (STUDI PUTUSAN No. 24/Pid.Sus_TPK/2018/PN.Mdn) ]]>
<![CDATA[yogi parsaoran sitompul]]>;
<![CDATA[Herlina Manullang]]>;
<![CDATA[Ojak Nainggolan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Dalam perkembangannya tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu. Tindak pidana korupsi sekarangan ini juga dilakukan oleh korporasi. Dalam penelitian ini korporasi yang dimaksud adalah BUMDKeberadaan BUMD merupakan salah satu pilar perekonomian Daerah didasarkan amanat UUD 45 disamping keberadaan koperasi dan swasta. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Dengan hasil pembahasan yakni bahwa pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dilakukan oleh direktur BUMD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.]]>
