Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENEBANGAN HUTAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 51/PID.B/LH/2017/PN.BYW) Petrik Felix Sitepu; Ojak Nainggolan; Besty Habeahan
Jurnal Hukum PATIK Vol. 6 No. 3 (2017): Edisi Desember 2017
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang terstruktur, yaitu terdiri atas dua orang atau lebih dan bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan tanpa menggunakan izin yang sah. Adapun yang menjadi permasalahan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penebangan hutan secara illegal atau tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor: 51/PID.B/LH/2017/PN.BYW dan Bagaimanakah bentuk pemidanaan pelaku tindak pidana pelaku penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama. Metode Penelitian Hukum yang digunakan merupakan metode yuridis normatif yaitu analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum perundang-undangan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahaan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun bahan hukum sekunder berupa tentang hukum, berbagai literatur untuk menjawab permasalahan putusan Nomor 51/PID.B/LH/2017/PN.BYW
Criminal Acts of Persecution That Resulted in The Death of The Victim Ruth Febriani Hia; Ojak Nainggolan
Journal Equity of Law and Governance Vol. 6 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.6.2.11186.90-94

Abstract

This study discusses the criminal act of assault that resulted in death, focusing on the case study of Decision Number 467/Pid.B/2022/PN Stb. The purpose of this research is to explore the importance of applying the principle of "equality before the law" in upholding justice and to assess whether the punishment imposed is appropriate given the consequences of the defendant's actions. This research uses a normative legal method with a statute-based approach, examining relevant regulations and laws related to cases of assault resulting in death. In this case, assault is defined as an act that causes pain or injury to the body, leading to the victim's death. The defendant was sentenced to 1 year and 7 months in prison under Article 351 paragraph (3) jo. Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code. However, the analysis shows that the sentence is considered too lenient given the impact of the defendant's actions. Therefore, this study recommends that stricter law enforcement be applied to provide a deterrent effect and better justice for society.
Peran Advokat dalam Perdamaian Kasus Pidana Produksi dan Edaran Obat Tidak Sesuai Standar Pada Anak Carmelita Pardede; Ojak Nainggolan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1799

Abstract

Advokat memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai pembela hukum di pengadilan tetapi juga sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa secara damai. Dalam kasus pidana kesehatan, seperti tragedi gagal ginjal akut pada anak akibat obat tidak sesuai standar, advokat dihadapkan pada dilema antara penegakan hukum dan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran advokat dalam menempuh perdamaian pada kasus tindak pidana produksi dan edaran obat tidak sesuai standar pada anak, serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan, literatur, dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan advokat berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian damai yang tetap memperhatikan pertanggungjawaban pidana pelaku. Namun, muncul kendala seperti penolakan dari korban, keterbatasan norma hukum pidana terhadap perdamaian, dan dilema etika profesi. Oleh karena itu, advokat harus menyeimbangkan perlindungan hak anak dan keadilan publik melalui pendekatan hukum yang humanis dan berorientasi pada pemulihan
Analisis Hukum Atas Tindak Pidana Menyebarkan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/P.N.Jkt.Sel, Tanggal 10 Agustus 2023) Angel Partungkoan Tambunan; Janpatar Simamora; Ojak Nainggolan
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/va0qtv82

Abstract

The development of social media as a digital public sphere has created new challenges in law enforcement, particularly in addressing hate speech. This study examines the application of law in Decision Number 283/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan using a normative juridical approach. The findings indicate that the panel of judges correctly applied the provisions of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), especially regarding the elements of intent and hate speech based on ethnicity, religion, race, and intergroup relations (SARA). The judges also considered the principles of legal certainty, justice, and utility in reaching their decision. This study highlights the importance of firm law enforcement and preventive measures to promote a healthy and responsible digital environment.