Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nommensen Journal of Legal Opinion Jurnal Hukum PATIK Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat
Besty Habeahan
Universitas HKBP Nommensen
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Besty Habeahan; Aurelius Rizal Tamba
Nommensen Journal of Legal Opinion Vol 02 No 01 Januari 2021
Publisher : Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/njlo.v2i01.208

Abstract

The Research on Buyer Legal Protection in the sale and purchase agreement through an electronic system aims to find out how the validity of the sale agreement through an electronic system and how the form of legal protection of buyers for losses due to damage to goods purchased through an electronic. By the agreement between the seller and the buyer in the sale and purchase agreement, they have the rights and obligations. This research method use Library Research Method and the research carried out in the library, where data is obtained from availeble data by reading, studying books, laws and relations, magazines, scientific paper, legal dictionaries and so on. Based on the method used, the results of this study indicate that the validity of the sale and purchaseagreement through an electronic system still considers the validity of the agreement as Article 1230 KUHP of the Civil Code, namely agreement of both parties, where both parties are capable in doing legal action and cause-effect which is lawfull. Buyer’s legal protection for losses due to damage to goods purchased through electronic systems is preventive protection and repressive protection, the buyerwho suffered the loss ca sue for loss or claim the replacement of the damaged goods with goods of the same brand.
TINJAUAN HUKUM KEADAAN MEMAKSA(FORCE MAJEURE) DALAM PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS PADA MASA PANDEMI COVID-19 Besty Habeahan; Sena Rusiana Siallagan
Nommensen Journal of Legal Opinion Vol 02 No 02 Juli 2021
Publisher : Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/njlo.v2i02.369

Abstract

The Legal Review of Force Majeure in the implementation of business contracts during the covid-19 pandemic objectives of knowing whether covid 19 pandemic defined by the government as a national disaster which can be classified as a force majeure in the implementation of business contract and to find out how to solve the law against default in the implementation of business contract during the covid 19 as a national disaster. The library research, namely the research conducted in the library where the data is obtained from available data by reading and studying books such as laws of regulation, Scientific works, dictionaries and so on. Based on the method used, the result of this study indicate that force majeure is relative, so the cases that occur must be studied first, because not all the parties get loss but some of them get profit, for the implementation of achievement can be done by considering great effort and sacrifice. Relative Force Majeure is exemption from lost and interest costs, but not for cancelation of agreement. A right solution to solve from dispute is by negotiating with the parties, because the covid 19 pandemic it’s self is a new event.
TINJAUAN YURIDIS ATAS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA PADA PT. NAULI SAWIT Dian Pertiwi Silaban; Besty Habeahan; Rinsofat Naibaho
Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 1 (2020): Edisi April 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v9i1.228

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan PT. Nauli Sawit terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, dan untuk mengetahui Tindakan Pencegahan yang dilakukan PT. Nauli Sawit. Penelitian ini berlatar belakang tentang perlindungan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang dan penerapan jaminan perlindungan pada perusahaan yang merupakan kewajiban perusahaan. Dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya dalam menerapkan perlindungan tenaga kerja. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian peneltian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan pengumpulan data dengan melakukan penelitian lapangan (field research). Hasil yang diperoleh dari tujuan penelitian, nomor satu adalah tanggung jawab perusahaan PT. Nauli Sawit terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah melaksanakan tanggung jawab prosedur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kemudian dari hasil tujuan penelitian nomor dua Tindakan Pencegahan Yang Dilakukan PT. Nauli Sawit Untuk Mencegah Tidak Terjadi Kecelakaan Kerja sebagai tindakan preventif untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja adalah satu menyediakan fasilitas perlindungan kerja dan kedua menyediakan fasilitas peningkatan kerja.
PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Shutriany Banjarnahor; Besty Habeahan; August Silaen
Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 2 (2020): Edisi Agustus 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v9i2.235

Abstract

Latar belakang dari penulisan ini adalah pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat Batak Toba yang belum mempunyai bukti autentik. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui kedudukan anak angkat atas pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Batak Toba di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan untuk mengetahui cara pembagian harta warisan orangtua angkat terhadap anak angkat jika mewarisi secara bersama-sama dengan anak kandung berdasarkan hukum adat Batak Toba di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Hasil yang diperoleh dari tujuan penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum adat Batak Toba di daerah Kabuapten Humbang Hasundutan sah dan berhak memperoleh harta warisan apabila dilakukan dengan upacara adat yang dihadiri oleh dalihan natolu, raja adat, dongan sahuta dan keluarga lainnya. Dan cara pembagian harta warisan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung meskipun jumlah besar bagiannya tergantung daripada si pewaris atau orangtuanya. Kecuali harta pusaka anak angkat tidak berhak mewarisinya, karena yang berhak mewarisi harta pusaka tersebut adalah anak kandung.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG SENGAJA MENJUAL OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU (Studi Putusan No: 1335/Pid.Sus/2018/PN Medan) Adytya Lumbantobing; Besty Habeahan; Uton Utomo
Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 3 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v9i3.249

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dengan sengaja menjual obat-obatan yang tidak memenuhi standrat mutu dan penyelesaian hukum oleh penegak hukum atas pelaku dengan sengaja menjual obat-obatan yang tidak memenuhi standar mutu untuk mendapatkan data metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan menganalisa kasus nomor : 1335/Pid.Sus/2018/PN Medan tentang penjualan obat-obatan yang tidak memenuhi standart mutu dan data juga diperoleh dengan cara membaca mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet dan dokumen lain yang ada kaitannya dengan ini. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap pelaku atas perbuatan dengan sengaja menjual obat-obatan yang tidak memenuhi standar mutu (Studi Putusan No: 1335/Pid.Sus/2018/PN Medan) telah benar dengan dengan memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh terdakwa sehingga ada efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulanginya kembali.
ANALISA YURIDIS AKIBAT KEBIJAKAN PT. TELKOMSEL YANG BERUBAH-UBAH ATAS PRODUK YANG DIJUALNYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Bernard Tambunan; Besty Habeahan; Debora
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 1 (2019): Edisi April 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia salah satu operator internet dan komunikasi terbesar adalah PT. Telkomsel.Anak perusahaan dari PT. Telkom ini memiliki omset1,3 triliun rupiah dalam setahun untuk penjualan produknya. Namun hal itu bukanlah suatu kelebihan dan kehebatan Telkomsel semata. Salah kasus yang sampai ke pengadilan akibat dari kerugian yang dialami oleh salah seorang pelanggannya, karena tidak terima akan kebijakan dari Telkomsel yang berubah-ubah sehingga membuat salah seorang pelanggan dari Telkomsel ini merasa mengalami kerugian dan menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum. Bagaimanakah Telkomsel menanggapi dan menyelesaikan masalah ini, dan bagaimana tanggungjawab Telkomsel terhadap keluhan dari para pelanggannya tersebut. Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yurudis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajiannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu, bahwa Telkomsel harus mengganti segala kerugian yang diderita konsumennya sebagai akibat dari kesalahan Telkomsel tersebut, selain membayar biaya perkara. Dalam hal ini Telkomsel melanggar Pasal 1320 dan Pasal 1328 KUH Perdata dan Pasal 18 ayat huruf (a) UUPK.
ANALISIS PEMIDANAAN WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI ZEEI TANPA MENGGUNAKAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-PRK/2019/PN.MDN) jahya priono nainggolan; Budima NPD Sinaga; Besty Habeahan
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 2 (2019): Edisi Agustus 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bentuk geografis indonesia sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang sebagian besarnya terdiri dari perairan. Potensi sumber daya perikanan di Indonesia dapat di manfaatkan oleh semua warga negara. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Didalam putusan Nomor 1.Pid/Sus.Prk/2019/Pn.Mdn dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana terdiri dari segi yuridis dan non-yuridis. Hakim memberlakukan dakwaan kesatu yang diajukan penuntut umum di persidangan kepada terdakwa sebab melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa menggunakan surat izin penangkapan ikan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PAILITNYA SEORANG KREDITOR (STUDI PUTUSAN NO. 09/PDT.SUS PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST) theresya sibarani; Roida Nababan; Besty Habeahan
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat memecahkan persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan atau itikad baik untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya dan hak-hak dari kreditor tetap dapat dilindungi. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan upaya hukum yang dilakukan kreditor agar kepentingan hukumnya terlidungi dan wujud perlindungan hukum terhadap kreditor akibat debitor dinyatakan pailit dalam studi Putusan Nomor 09/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST. Penelitian ini menggunakan jenis penilitian yuridis normatif dan studi kepustakaan (library research) dengan melakukan pengkajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga memutuskan Pailit PT. Tangkuban Parahu Geothermal Power. Legalitas pengajuan pailit oleh PT. Wirana Nusantara Energy yang didasarkan atas sebagian piutang PT. Tangkuban Parahu Geothermal Power yang telah memenuhi unsur-unsur kepailitan yaitu Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU karena diketahui legalitas yang dilakukan PT. Wirana Nusantara Energy dengan pihak lain yaitu PT. Tridaya Sakti Mandiri berdasarkan pelaksanaan perjanjian mengalihkan sejumlah piutangnya, sehingga status kepailitan yang diterima PT Tangkuban Parahu Geothermal Power menyebabkan kehilangan haknya dalam bidang harta kekayaan.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU YANG SENGAJA MEMBANTU MENTRANSMISIKAN DAN MEMBUAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 146/PID.SUS/2019/PN BJN) marganda tua lumbangaol; Besty Habeahan; Uton Utomo
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik prostitusi online ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau online. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) serta mucikari atau pelindung PSK (Pasal 296 KUHP). Mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP). Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan 5 tahun penjara. Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang sengaja membantu mentransmisikan dan membuat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki suatu kesusilaan (Studi Putusan No.146/ Pid.Sus/ 2019/ PN Bjn). Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yurudis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajiannya.
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMABAYARAN UTANG TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT UNDANG – UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMABAYARAN UTANG David Tambunan; Besty Habeahan; August Silaen
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan MK sebagai lembaga negara merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan belakangan ini. Pembentukan MK yang digulirkan melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang dilangsungkan pada tahun 2001 lalu merupakan salah satu upaya penataan kekuasaan kehakiman secara kelembagaan. dari sudut keberadaan MK itu sendiri, yaitu bahwa data tersebut menunjukkan betapa tingginya tingkat kepercayaan para pencari keadilan di tanah air kepada MK, khususnya dalam bidang pengujian undang-undang terhadap UUD. Melalui kewenangan dimaksud, MK sangat diharapkan mampu memberikan keadilan dalam bentuk pengujian undang-undang terhadap UUD, yaitu menegakkan serta menjamin terpenuhinya norma-norma konstitusi dalam setiap undang-undang.
Co-Authors Adytya Lumbantobing August Silaen Aurelius Rizal Tamba Bernard Tambunan Budima NPD Sinaga Dakka Hutagaol David Tambunan Debora, Debora Dian Pertiwi Silaban Esther, July jahya priono nainggolan Jinner Sidauruk Lesson Sihotang marco teddy sitio marganda tua lumbangaol Ojak Nainggolan Petrik Felix Sitepu Rinsofat Naibaho Roida Nababan Sena Rusiana Siallagan Shutriany Banjarnahor theresya sibarani Uton Utomo