Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Khidmah BULETIN AL-RIBAATH Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Restorative
Anshari Anshari
Universitas Muhammadiyah Pontianak
Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Anti Korupsi di Lingkungan SMA Muhammadiyah 1 Pontianak Anshari Anshari; Heru Yudi Kurniawan
Al-Khidmah Vol 1, No 1 (2018): AL-KHIDMAH (Agustus)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1020.158 KB) | DOI: 10.29406/al-khidmah.v1i1.1060

Abstract

Corruption in Indonesia is growing very rapidly, corruption is widespread everywhere and happens systematically. Often corruption is done with sophisticated engineering and utilizing modern technology. The prevention and prevention of corruption can take the form of various kinds, one of which is to instill an anti-corruption culture through anti-corruption counseling in adolescents, youth, and / or students in school. In order to improve the nation's morals, the strengthening of aspects through an anti-corruption culture from an early age is a crucial task for the academic community as a form of community service, nation and state. Through anti-corruption counseling in schools (in this case Muhammadiyah 1 Pontianak High School), it is expected that the younger generation (students or students) are able to absorb the material from the anti-corruption education. This is done to increase students' knowledge about what factors a person commits corruption, about prohibitions and criminal threats against someone who commits corruption, behavior, morality and morals of a person in life in society.
Sosialisasi Peran dan Posisi Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Pada Pemilu 2019 di Kalimantan Barat Anshari Anshari; M. Fajrin; Nina Niken Lestari
Jurnal Buletin Al-Ribaath Vol 16, No 1 (2019): Buletin Al-Ribaath
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1028.762 KB) | DOI: 10.29406/br.v16i1.1524

Abstract

Dalam kontestasi politik bangsa (pesta demokrasi), Persyarikatan Muhammadiyah mempertegas posisi netralnya terhadap kekuatan-kekuatan politik praktis. Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban. Maka, Sosialisasi terhadap Peran dan Posisi Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Pada Pemilu 2019 di Kalimantan Barat penting untuk dilaksanakan. Diharapkan agar generasi muda Muhammadiyah di Indonesia, atau di Kalimantan Barat khususnya mengetahui posisi strategis kader Muhammadiyah sebagai organisatoris atau kelembagaan maupun secara person atau individu dalam menentukan sikap, pilihan, dan tindakan dalam rangka menghadapi tahun politik di Pemilu 2019.
Penyuluhan Hukum Anti Korupsi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Anshari Anshari
Al-Khidmah Vol 6, No 1 (2023): AL-KHIDMAH (Agustus)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/al-khidmah.v6i1.5803

Abstract

Di Indonesia, korupsi berkembang sangat pesat, korupsi merajalela dan terjadi secara sistematis. Seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Fakta-fakta kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pejabat negara kemudian menjadikan paradigma lama itu menjadi nyata. Bahwa pemberantasan kasus korupsi sulit diberantas secara bersama. Sementara itu, para koruptor tidak hanya menduduki posisi teratas pada tingkat pemerintahan eksekutif di tingkat nasional, provinsi, kota, dan kabupaten, akan tetapi juga berada di tingkat hirarki paling bawah, yakni desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu penting untuk mencegah dan mengurangi pengaruh buruk Tindak Pidana Korupsi yang kasusnya dipublikasikan secara bebas di media massa oleh Pemerintah. Sosialisasi dan/atau penyuluhan tentang Undang-Undang Anti Korupsi merupakan salah satu cara untuk mencegah meluasnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara, dalam hal ini salah satu prioritas pencegahannya adalah di Kementerian negara Republik Indonesia. Sebab, kementerian sebagai alat kelengkapan negara merupakan parameter yang menjalankan roda pemerintahan serta mengelola dan menggunakan uang negara (APBN) yang bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, sosialisasi atau penyuluhan anti korupsi di Kementerian Agama merupakan salah satu solusi konkrit untuk mencegah dan mengurangi korupsi di Indonesia. Kegiatan penyuluhan anti korupsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya laten korupsi serta cara pencegahan dan pemberantasannya.
Penyuluhan Hukum Dampak Beredarnya Berita Hoax dan Pencegahannya di Situasi Covid-19 Melalui Sosial Media Anshari Anshari
Jurnal Buletin Al-Ribaath Vol 20, No 1 (2023): Buletin Al-Ribaath
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/br.v20i1.5802

Abstract

Dalam beberapa tahun pandemi Covid-19 memutus semua aktivitas normal kehidupan sosial yang selama ini berjalan. Dengan membatasi keramaian dan kerumunan, maka berdampak pada pesatnya peningkatan penggunaan jaringan komunikasi digital (informasi dan transaksi elektronik). Penggunaan komputer dan internet yang begitu masif mengakibatkan banyak masalah terhadap perubahan pola interaksi masyarakat. Salah satu permasalahan yang muncul adalah tersebarnya berita bohong atau fake news atau disebut dengan “Hoax/Hoaks”. Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah (Eksekutif) serta lembaga Legislatif dan Yudikatif, sebagai penjaga pilar demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Apalagi untuk mengantisipasi daerah pedesaan yang sebagian besar belum memiliki kemampuan yang memadai untuk memanfaatkan pesatnya laju teknologi informasi.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN VIRTUAL (ONLINE) PADA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK Anshari Anshari
Jurnal Restorative Vol 1, No 1 (2023): JURNAL RESTORATIVE VOLUME 1 NO. 1
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

n social life in recent years (2019-2021), due to the Covid-19 outbreak, a new term has emerged called New Normal, namely the application of social distancing or physical distancing health protocols. The implementation of these health protocols in Indonesia in the past year has had an impact on people's work routines and social interactions. The risk of community infection with the spread of Covid-19 has formed a new habit for many people, such as wearing masks in their daily lives, sitting or standing while keeping their distance, limiting interactions or prohibiting crowds or crowds, to the maximum use of information technology as a means of communication or interaction. Furthermore, drastic changes occur in a short span of time, the reality of life changes unfolds with many challenges. One of them is included in the world of justice in Indonesia. In the Criminal Justice System in Indonesia, so far, of course, it has taken advantage of conventional media, such as the courtroom and its devices, limited communication tools, and other means of examination in court proceedings. Since its launch in 2018 the application of electronic case administration (e-Court) has drastically changed the paradigm which initially required the parties to come directly to the court to register their cases. E-Court is regulated in the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts. Whereas in criminal cases, Virtual (Online) Trials are regulated in Perma RI Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. However, e-Court itself has not been regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) as a general provision of criminal procedural law in Indonesia, what should be avoided is that there is a legal vacuum in the formal criminal law. Because this is closely related to the effectiveness of examinations in court hearings, proof by presenting witnesses, experts, evidence. Therefore it is important to conduct research on "The Effectiveness of Implementation of Virtual Trials (Online) in Examining Criminal Cases in the Legal Area of the Pontianak District Court".Keywords: Virtual Trial, Online, Criminal Case, Pontianak District Court
Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Majelis Adat Dayak Suruk Di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu Anshari Anshari; M. Fajrin; Paskalia Nawa
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 4, No 2: July 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v4i2.19300

Abstract

The Dayak Suruk tribe in the Customary Law Community environment in Nanga Tubuk Village, Kapuas Hulu Regency currently still exists, carrying out their ancestral civilization from generation to generation, as the resolution of cases or problems that occur in indigenous communities can be resolved through two possibilities. First, customary law settlements carried out by the community are recognized and legalized by state law through the courts. Second, the case is considered closed and State law does not touch the case. As one of the components of legal substance, the existence of customary law should be given a reasonable place to develop customary law material in accordance with the socio-cultural diversity of society. Based on this, the problem that will be studied further is to find out how criminal cases are resolved through the Dayak Suruk traditional council in Nanga Tubuk Village, Kapuas Hulu Regency, which will be studied further through sociological or socio-legal research. Based on the research results, it is known that customary criminal law is recognized as a source of law in deciding criminal cases by judges. In addition, traditional institutions that impose customary crimes are also recognized in the Indonesian justice system, so that if a case is resolved in a traditional institution then the case is considered if it turns out it is not finished, then it goes to the national court. The imposition of customary punishment or waiting (sanctions) on perpetrators is based on standard standards or guidelines in handling each customary case as stated in the customary deliberation (Musdat).
Co-Authors Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN SH. A21211018 HERU YUDI KURNIAWAN M Fajrin Nina Niken Lestari Paskalia Nawa