Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUNGKAPAN RAHASIA DAGANG OLEH BARISTA COFFEE SHOP BERDASARKAN IUS CONSTITUTUM I Nyoman Ari Franthika Laksana Putra Parwata; I Nyoman Suandika; Kadek Dedy Suryana
Nusantara Hasana Journal Vol. 5 No. 7 (2025): Nusantara Hasana Journal, December 2025
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v5i7.1808

Abstract

Amidst the growth of coffee shops, this poses a challenge for coffee shop entrepreneurs themselves. It is not uncommon for many baristas to move from one coffee shop to another, leaving their old coffee shop for a new one due to higher pay, a more comfortable work environment, or other reasons. However, when a barista moves from an old coffee shop to a new one, it does not mean that they can use the trade secrets of the coffee shop they left to benefit the new coffee shop where they now work. The research question in this study is: How is legal protection for trade secrets based on Law Number 30 of 2000 implemented in coffee shops? What are the challenges and efforts made regarding legal protection for trade secrets based on Law Number 30 of 2000 in coffee shops? The objectives of this study are to explain the legal protection of trade secrets under Law No. 30 of 2000 in coffee shops and to explain the obstacles and efforts made regarding the legal protection of trade secrets under Law No. 30 of 2000 in coffee shops. The type of research is normative legal research. Furthermore, the data was collected using qualitative analysis. The results of this study show that if the barista misuses trade secrets by disclosing confidential information to third parties, such as coffee bean ingredients, recipes, compositions, and methods of making coffee drinks, which are done intentionally without the knowledge of the coffee shop owner while still working at the coffee shop.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN VILLA TANPA IJIN DI KOTA DENPASAR Pande Made Briyanco Bali; I Nyoman Suandika; Kadek Dedy Suryana
Nusantara Hasana Journal Vol. 5 No. 7 (2025): Nusantara Hasana Journal, December 2025
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v5i7.1809

Abstract

Bali is a province in Indonesia with unique characteristics that contribute to regional development, where economic pillars are built on the strengths of the tourism sector. Its rich natural and cultural potential supports sustainable tourism development. Its extraordinary natural beauty and unique cultural heritage make Bali one of the most popular tourist destinations in Indonesia. This is supported by Tourism Minister Arief Yahya, who stated that Bali is a destination already well-known on the global tourism map. Therefore, Bali is highly deserving of being an icon of Indonesian tourism.
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KREDIT USAHARAKYAT (KUR) AA Gde Putra Arjawa; Komang Edy Dharma Saputra; Kadek Dedy Suryana
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/2y5vd232

Abstract

Kredit Usaha Rakyat merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah, Perusahaan Penjamin, dan Perbankan. Kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui Askrindo dan Jamkrindo. BPD Bali Cabang Negara juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, dari Kredit usaha rakyat yang disalurkan ada beberapa kredit yang mengalami kredit macet yang ditaksir sekitar 6 -7 nasabah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab kredit macet pada KUR di BPD Cabang Negara dan Penyelesaian Kredit Macet pada KUR di BPD Cabang Negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dilakukan karena adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein, dalam hal ini bahwa Kredit Usaha Rakyat yang diberikan kepada masyarakat diharapkan tidak bermasalah tetapi ternyata ada yang mengalami permasalahan khusunya dalam pengangsuran kredit. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah faktor penyebab kredit Usaha Rakyat macet adalah 1. Usaha yang dijalankan mengalami penurunan omzet karena beberapa hal seperti pengelolaan usaha yang kurang baik, pesaing usaha. 2. Usaha mengalami kebangkrutan atau sudah tidak berjalan lagi. 3. Dan nasabah perusahaannya mengalami force majeure. Penyelesian kredit macet dilakukan dengan beberapa cara yakni : 1) Rescheduling (penjadwalan ulang), 2) Reconditioning (persyaratan ulang), 3) Restructuring (rekstrukturisasi).
PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT)DIKABUPATEN BADUNG Kadek Dedy Suryana
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/6t7yq833

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah komitmen dari suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih pada masyarakat, baik melalui tindakan sosial maupun tanggung jawab lingkungan. Di Indonesia, CSR dinyatakan lebih tegas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT) Pasal 40 Tahun 2007. Melalui undang-undang ini, perusahaan wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan perusahaan. Kabupaten Badung adalah kabupaten yang pertumbuhan ekonominya sangat cepat. Banyak perusahaan baik lokal, nasional maupun multi nasional yang beroperasi di Kabupaten Badung. Interaksi antara perusahaan, masyarakat dan pengaruhnya pada lingkungan sosial terasa meningkat. Oleh karena itu, pengaturan CSR di Kabupaten Badung menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, sangat relevan dilakukan kajian ilmiah dengan permasalahan yaitu apakah pengaturan CSR dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? dan serta mengapa CSR diwajibkan bagi Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung untuk membiayai dan memfasilitasi program pemerintah daerah?. Dari permasalahan yang timbul dapat diketahui bahwa penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.
KAJIAN PENEGAKAN HUKUM JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Komang edy Dharma Sapurta; Kadek Dedy Suryana
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/raadkertha.v9i1.607

Abstract

The development of information technology, especially internet media technology, not only meets the needs of society for efficiency and convenience for those who want something practical, but also gives rise to new forms of crime. This crime is committed by utilizing technology such as computers and internet media as its mode of operation. Through the internet media, various types of crimes can occur, ranging from pornography to gambling crimes.