Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN VILLA TANPA IJIN DI KOTA DENPASAR Pande Made Briyanco Bali; I Nyoman Suandika; Kadek Dedy Suryana
Nusantara Hasana Journal Vol. 5 No. 7 (2025): Nusantara Hasana Journal, December 2025
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v5i7.1809

Abstract

Bali is a province in Indonesia with unique characteristics that contribute to regional development, where economic pillars are built on the strengths of the tourism sector. Its rich natural and cultural potential supports sustainable tourism development. Its extraordinary natural beauty and unique cultural heritage make Bali one of the most popular tourist destinations in Indonesia. This is supported by Tourism Minister Arief Yahya, who stated that Bali is a destination already well-known on the global tourism map. Therefore, Bali is highly deserving of being an icon of Indonesian tourism.
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KREDIT USAHARAKYAT (KUR) AA Gde Putra Arjawa; Komang Edy Dharma Saputra; Kadek Dedy Suryana
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/2y5vd232

Abstract

Kredit Usaha Rakyat merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah, Perusahaan Penjamin, dan Perbankan. Kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui Askrindo dan Jamkrindo. BPD Bali Cabang Negara juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, dari Kredit usaha rakyat yang disalurkan ada beberapa kredit yang mengalami kredit macet yang ditaksir sekitar 6 -7 nasabah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab kredit macet pada KUR di BPD Cabang Negara dan Penyelesaian Kredit Macet pada KUR di BPD Cabang Negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dilakukan karena adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein, dalam hal ini bahwa Kredit Usaha Rakyat yang diberikan kepada masyarakat diharapkan tidak bermasalah tetapi ternyata ada yang mengalami permasalahan khusunya dalam pengangsuran kredit. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah faktor penyebab kredit Usaha Rakyat macet adalah 1. Usaha yang dijalankan mengalami penurunan omzet karena beberapa hal seperti pengelolaan usaha yang kurang baik, pesaing usaha. 2. Usaha mengalami kebangkrutan atau sudah tidak berjalan lagi. 3. Dan nasabah perusahaannya mengalami force majeure. Penyelesian kredit macet dilakukan dengan beberapa cara yakni : 1) Rescheduling (penjadwalan ulang), 2) Reconditioning (persyaratan ulang), 3) Restructuring (rekstrukturisasi).
PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT)DIKABUPATEN BADUNG Kadek Dedy Suryana
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/6t7yq833

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah komitmen dari suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih pada masyarakat, baik melalui tindakan sosial maupun tanggung jawab lingkungan. Di Indonesia, CSR dinyatakan lebih tegas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT) Pasal 40 Tahun 2007. Melalui undang-undang ini, perusahaan wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan perusahaan. Kabupaten Badung adalah kabupaten yang pertumbuhan ekonominya sangat cepat. Banyak perusahaan baik lokal, nasional maupun multi nasional yang beroperasi di Kabupaten Badung. Interaksi antara perusahaan, masyarakat dan pengaruhnya pada lingkungan sosial terasa meningkat. Oleh karena itu, pengaturan CSR di Kabupaten Badung menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, sangat relevan dilakukan kajian ilmiah dengan permasalahan yaitu apakah pengaturan CSR dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? dan serta mengapa CSR diwajibkan bagi Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung untuk membiayai dan memfasilitasi program pemerintah daerah?. Dari permasalahan yang timbul dapat diketahui bahwa penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.
KAJIAN PENEGAKAN HUKUM JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Komang edy Dharma Sapurta; Kadek Dedy Suryana
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/raadkertha.v9i1.607

Abstract

The development of information technology, especially internet media technology, not only meets the needs of society for efficiency and convenience for those who want something practical, but also gives rise to new forms of crime. This crime is committed by utilizing technology such as computers and internet media as its mode of operation. Through the internet media, various types of crimes can occur, ranging from pornography to gambling crimes.
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Tianyar Mengedepankan Pendekatan Nonkonfrontatif Berbasis Tri Hita Karana Mendukung One Map Policy Blue Economy Berkelanjutan Ketut Sari Adnyani; Kadek Dedy Suryana; Ni Made Wiratini; Ni Putu Ega Parwati
Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2026): JIS SIWIRABUDA Maret 2026
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58878/jissiwirabuda.v4i1.436

Abstract

The purpose of this study focuses on the integration of coastal natural resource conservation policies with supporting components to strengthen the social institutions of the Yowana Bhakti Segara Foundation. Support from the village government, traditional villages, and the Tianyar community is directed at understanding the legal, social, economic, and cultural issues related to integrated coastal natural resource management. Research method: field research. Informants and respondents were determined purposively. Data collection techniques included document studies, observations, interviews, and questionnaires. SWOT analysis through FGD stages, Expert Testing, and Public Testing of the formulation and finalization of the policy. The results show that a non-confrontational approach based on Tri Hita Karana supports the One Map Policy for coastal management by harmonizing human relations with nature and God, creating social and ecological harmony through active participation (Pawongan), minimizing conflict, and integrating local wisdom (Parhyangan) into spatial regulations (Palemahan), resulting in sustainable, equitable, and sustainable coastal management, overcoming overlapping regulations and short-term economic interests that have been challenges.