Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Soedirman Law Review
Handri Wirastuti Sawitri
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SENGKETA LINGKUNGAN DAN PENYELESAIANNYA Handri Wirastuti Sawitri; Rahadi Wasi Bintoro
Jurnal Dinamika Hukum Vol 10, No 2 (2010)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2010.10.2.149

Abstract

Continuation of the environment at the end of this century has more attention, not only in Indonesia but also throughout the world. Sustainability of the environment this time was viewed as an obligation of the world community. This matter then pushing the environment damage becomes a deed of contempt of court, so it can be a reason to submit the suing. This article study about the solving of environment dispute by extrajudicial procedure and solving of environment dispute by judicial procedure. Based on the analysis, the pollution and destruction of the environment resulted in the loss of certain parties, such as community, the environmental organizations and government. This can be resolved through extrajudicial or judicial procedure. Solution of extrajudicial dispute can be done by mediation, and conciliation of arbitration. Solution by litigation can be done by class action, legal standing, suing to PTUN.Keyword: Sustainable development, dispute resolution, arbitration,
Penundaan Eksekusi Pidana Mati Terhadap Aman Abdurrahman dalam Kasus Terorisme (Studi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan) Cindy Butar-butar; Dwi Hapsari Retnaningrum; Handri Wirastuti Sawitri
Soedirman Law Review Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.1.26

Abstract

Penundaan eksekusi dengan pidana mati disebabkan beberapa alasan. Alasan penundaan eksekusi dengan pidana mati diatur dalam Undang-Undang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer Pasal 6 Butir 2 dan Pasal 7 mencamtumkan apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dan apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aman Abdurrahman sampai saat ini belum dieksekusi dengan pidana mati dan akibat hukum dari penundaan eksekusi dengan pidana mati. Metode   penelitian   yang   digunakan   adalah   yuridis   sosiologis   dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang tersistematis. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Aman  Abdurrahman  hingga  saat  ini belum dieksekusi dengan pidana mati, yaitu terpidana belum mendapatkan hak- haknya sebagai terpidana karena belum ada upaya proaktif dari jaksa untuk menanyakan terpidana apakah akan mengajukan upaya hukum dan jaksa yang menangani kasus terpidana sudah berpindah tugas. Akibat hukum terkait penundaan eksekusi dengan pidana mati terhadap Aman Abdurrahman yaitu sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum.   Kata kunci: Penundaan, Eksekusi Pidana Mati. 
Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu) Permatasari, Gesty; Sawitri, Handri Wirastuti; Maryono, Antonius Sidik
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.31

Abstract

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran  harkat  dan  martabat  manusia.  Tindak  pidana  perdagangan  orang dapat mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya serta yang paling dirugikan. Restitusi adalah bentuk perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan pembayaran ganti kerugian materiil  atau  immateriil  yang  dibebankan kepada pelaku  akibat  tindak  pidana perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan pemberian restitusi tersebut di Kejaksaan Negeri Indramayu.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan  spesifikasi penelitian deskriptif.Data  yang  digunakan dalam penelitian  ini adalah  data  primer  dan  sekunder.Data primer  diperoleh  melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang tersistematis.Hasil penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kejaksaan Negeri Indramayu sudah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih belum terlaksana untuk pemberian restitusinya, karena pelaku lebih memilih untuk menerima hukuman pengganti pidana penjara/kurungan paling lama 1 (satu) tahun dibanding membayar sejumlah uang kepada korban. Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diantaranya belum adanya petunjuk yuridis lebih lanjut mengenai pembayaran secara cicil, belum diterapkan secara  efektif  petunjuk  teknis  mengenai  penentuan  besarnya  nilai  kerugian restitusi, sarana dan fasilitas masih kurang memadai, dan banyaknya modus baru dari para pelaku.Kata kunci: Restitusi, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang.
PEMBANTARAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERSPERKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Di Polres Purbalingga) Sawitri, Handri Wirastuti
Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, No 1 (2011)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2011.11.1.17

Abstract

Suspect in custody who experience severe pain, must be doing maintenance by the investigator as the officers responsible for detention. Based on the implementation of research results “pembantaran” arrest suspects in the level of investigation based on several provisions or regulations, among others: the Criminal Procedure Code, Act No. 2 year 2002 as well as SEMA No. 1 in 1989. The protection of human rights for suspects, particularly in health care by providing opportunities for treatment in hospitals outside the prison, which is a right that must be respected and protected by the state.
Co-Authors Antonius Sidik Maryono Cindy Butar-butar Dwi Hapsari Retnaningrum Permatasari, Gesty Rahadi Wasi Bintoro