Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Jurnal Esensi Hukum
Nur Sulistiyaningsih
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
MODEL PERATURAN DAERAH TERKAIT PERIZINAN YANG RAMAH INVESTASI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (Studi di Kota Surakarta) Nur Sulistiyaningsih; Isharyanto ,; Lego Karjoko
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17594

Abstract

AbstractThis article examines the model of Local Regulation related to investment-friendly and environmentally-friendly licensing in Surakarta City. This study includes the type of normative legal research using conceptual approach and statue approach. The authors used the primary legal material and secondary legal material obtained by the collection technique were analyzed using the deduction method. The conclusion of this research is that there are some Regional Regulations in Surakarta that impede investment and not environmentally friendly, namely: Local Regulation No. 9 of 2003 on Industrial Business License, Trading Business License and Warehouse Registration Letters (not investment friendly and not environmentally sound) And Regional Regulation No. 5 of 2012 on the Implementation of Advertising. Therefore, the authors offer the construction of an investment-friendly and environmentally-friendly Regional model with the following four indicators: openness for access and testing, local regulations related to regional development planning priorities, able to encourage economic activity, using integrative approach and have long-term perspective. Keywords: Local Regulation, Licensing, Investment, Environment AbstrakArtikel ini mengkaji tentang model Peraturan Daerah terkait perizinan yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan di Kota Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan dianalisis menggunakan metode deduksi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa dari ada beberapa Peraturan Daerah di Surakarta yang menghambat investasi dan tidak berwawasan lingkungan, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang (tidak ramah investasi dan tidak berwawasan lingkungan) dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Oleh karena itu, penulis menawarkan konstruksi model Peraturan Daerah yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan dengan 4 indikator sebagai berikut: keterbukaan untuk akses dan pengujian, Peraturan Daerah terkait dengan prioritas perencanaan pembangunan daerah, mampu mendorong aktifitas ekonomi, menggunakan pendekatan integratif dan memiliki perspektif jangka panjang.Kata kunci: Peraturan Daerah, Perizinan, Investasi, Lingkungan
Prospek Penerapan Blockchain dalam Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs): Sebuah Harapan dan Tantangan Nur Sulistiyaningsih; Alisha Vinia Alethea Majid; Putri Melati Nur Hidayah; Laksito Adhi Priwegga; Muhammad Daffa Manggala Budhi Kusumo
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2024): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58401/faqih.v10i1.1187

Abstract

This article discusses the prospects for implementing blockchain in zakat as an effort to realize Sustainable Development Goals. Blockchain technology has great potential to change the way zakat collection, management and distribution is carried out. Zakat fund management often faces complex challenges, including lack of transparency, low accountability, and uncertainty in the distribution of funds. This can result in misuse of funds, inability to achieve set targets, and low public trust in institutions that manage zakat. The application of blockchain can help zakat institutions increase accountability and effectiveness in distributing zakat to the right targets. This article uses a qualitative descriptive research approach to explore the prospects for applying blockchain technology in zakat management as part of efforts to achieve Sustainable Development Goals (SDGs). In the research results, we found that the application of blockchain technology in zakat management can increase transparency, accountability, efficiency, improve the economy in the aspects of poverty, hunger, health services and education. In conclusion, the application of blockchain in zakat has bright prospects for increasing efficiency and transparency, as well as supporting efforts to realize Sustainable Development Goals (SDGs).
IMPLEMENTASI PUBLIC TRUST DOCTRINE DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI TINGKAT DAERAH DAN PUSAT: TANTANGAN DAN PELUANG DI INDONESIA Nur Sulistiyaningsih; Fathullah, Abdusyhid Naufal; Apriandhini, Megafury
Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i2.275

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Public Trust Doctrine (PTD) dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah dan pusat di Indonesia dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif. PTD, yang berfungsi sebagai prinsip hukum untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, telah diintegrasikan ke dalam kerangka hukum Indonesia. Meskipun regulasi sudah ada, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Studi ini menemukan bahwa pemahaman yang kurang mendalam tentang konsep PTD dan keterbatasan kapasitas teknis di kalangan pengambil kebijakan menghambat implementasi yang efektif. Selain itu, koordinasi yang terfragmentasi antara pemangku kepentingan menghalangi evaluasi dampak yang komprehensif. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, termasuk peningkatan pemahaman, kapasitas teknis, dan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penguatan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan implementasi PTD yang efektif dan menyeluruh dalam pengambilan kebijakan di Indonesia, guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang.
Co-Authors Alisha Vinia Alethea Majid Apriandhini, Megafury Fathullah, Abdusyhid Naufal Isharyanto , Laksito Adhi Priwegga Lego Karjoko Muhammad Daffa Manggala Budhi Kusumo Putri Melati Nur Hidayah