Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Agus Riwanto
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
URGENSI PENGAWASAN LAYANAN SIARAN VIDEO ON DEMAND (VOD) DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN SINGAPURA Milladina Kamilia Yasmin; Agus Riwanto
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 2 (2024): Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i2.85549

Abstract

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang urgensi pengaturan pengawasan layanan siaran Video on Demand (VOD) di Indonesia dan perbandingannya dengan regulasi yang sudah diterapkan di Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menganalisa terkait urgensi kepastian hukum terhadap layanan VOD di Indonesia dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan perbandingan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beragai permasalahan yang mendasari urgensi pengawasan siaran VOD di Indonesia yaitu ketiadaan pengaturan penyebaran dan penyensoran konten, ketiadaan pengaturan penarikan pajak, ketiadaan perlindungan konsumen, ketiadaan pengaturan mengenai Badan Usaha Tetap bagi penyedia layanan VOD, dan ketiadaan pengaturan hak cipta. Negara Singapura telah mengatur pembatasan konten dan sistem penarikan pajak bagi layanan siaran VOD dengan lebih spesifik.  Indonesia dapat mengadopsi peraturan terhadap layanan siaran VOD yang sudah diterapkan dengan sistematis di negara Singapura.
ANALISIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Aditya Putra Setiawan; Agus Riwanto
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 4, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v4i3.58428

Abstract

ABSTRAKPenelitian hukum ini menganalisis dan mengkaji mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatn dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian hokum ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat dekriptif. Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan Hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi kepustakaan serta analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi titik tekan peniadaan proses peradilan dalam rangkaian proses pembubaran organisasi kemasyarakatan. Padahal Penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu kunci atau pilar dalam negara hukum dan penegakan hak asasi manusia, mengingat organisasi masyarakat merupakan salah satu manifestasi hak konstitusional warga negara dalam bidang kebebasan berkumpul dan berserikat. Potensi kesewenang-wenangan pemerintah serta peluang tereduksinya kebebasan hak berkumpul dan berserikat menjadi terbuka semakin luas.Kata Kunci : Organisasi Kemasyarakatan, Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, Hak Asasi Manusia. ABSTRACTThis legal research analyze and review the dissolution kemasyarakatn the human rights perspective. This legal research using descriptive normative research. The approach taken is through legislation approach and conceptual approaches. Sources of legal materials comprise a primary law and secondary law. While the legal materials collection techniques used is a literature study and analysis of legal  materials in legal research was conducted using the method of deduction. Based  on the results of this study indicate that the issuance of Act No. 16 of 2017 on Civil Society Organizations become a pressure point in the circuit negation of the judicial process the dissolution process of civil society organizations. Whereas the administration of justice to uphold law and justice is one of the key pillars of the state or law and human rights enforcement, given the civil society organizations is one of the manifestations of constitutional rights of citizens in the areas of freedom of assembly and association. Potential arbitrariness of government as well as its reduced opportunities right of freedom of assembly and association become more widely open.Keywords :  Civil Society Organizations, Dissolution Civil Society Organizations, Human Rights
Co-Authors , Isharyanto Aditya Putra Setiawan Bahar Elfudllatsani Denny Puspitasari Gabriel Vian Mukti Hutomo Raharjo Isharyanto , Milladina Kamilia Yasmin Sri Nurhayati Sunny Ummul Firdaus Suprianto ,