Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Science Techno Health Journal Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Gusti Ayu Utami
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
RESTRIKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOLOGI DALAM HAL PENGGUNAAN ULTRASONOGRAFI (USG) OLEH BIDAN PRAKTIK MANDIRI Gusti Ayu Utami; Arief Suryono; Hari Purwadi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17580

Abstract

AbstractThis paper intends to analyze the restriction of radiology services in the use of ultrasound (ultrasound) by an private midwife. Health workers have an important role to improve the quality of health services to community to increase awareness, willingness, and the ability of healthy live. Midwife is one health worker who participate in providing health services to the community, especially in the decline of Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR). Science and technology in the field of health is growing very rapidly, including the existence of ultrasonography which is one of radiology services. Based Permenkes 780 / Menkes / Per / VIII / 2008 on the Implementation of Radiological Services that diagnostic radiology services can only be held in government and private health services which includes one other health care facilities determined by the Minister. This aims of this study is analyze the provisions of Permenkes No.780 / Menkes / Per / VIII / 2008 On the Implementation of Radiological Services is restrictive or still open to other health workers The method of this research is the Statute Approach, which is by reviewing the laws and regulations relevant to the issues discussed with the Conceptual Approach from the viewpoints and doctrines that developed within the science of law. It was found that one of the authorities to provide radiology services is a health service facility stipulated by the minister but not clearly stated the type of health care facility. This indicates that there are opportunities for other health service facilities to be part of the authorized facility to provide radiology services in accordance with established regulations. Keywords: Restriction; Ultrasonography; Private Midwife AbstrakTulisan ini bermaksud untuk menganalisis restriksi penyelenggaraan pelayanan radiologi dalam hal penggunaan ultrasonografi (USG) oleh bidan praktik mandiri. Tenaga kesehatan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang ikut memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat terutama dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kesakitan dan Kematian Bayi (AKB).  Ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan berkembang sangat pesat, diantaranya adalah adanya ultrasonografi yang merupakan salah satu pelayanan radiologi.  Berdasarkan Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi bahwa pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah swasta yang meliputi  salah satunya Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan Menteri. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis ketentuan Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi bersifat restriktif (membatasi) atau masih terbuka bagi tenaga kesehatan lain. Metode yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Didapatkan bahwa salah satu diantara yang berwenang menyelenggarakan pelayanan radiologi adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh menteri tetapi tidak disebutkan secara jelas jenis fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya peluang bagi fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk menjadi bagian dari fasilitas yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan radiologi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Kata Kunci : Restriksi; Ultrasonografi; Bidan Praktek Mandiri
Penerapan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke 2024 Gusti Ayu Utami; Andi Ervin Novara Jaya; Salvadoris Pieter
Science Techno Health Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Science Techno Health Journal
Publisher : Science Techno Health Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dari perspektif perlindungan hak Narapidana wanita , pemenuhan hak-hak narapidana wanita dalam mendapatkan akses layanan kesehatan sering kali terabaikan atau tidak menjadi prioritas utama. Hal ini dapat mengakibatkan risiko penularan penyakit menular yang lebih tinggi di antara narapidana wanita . Pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan peningkatan jumlah tenaga medis, perbaikan fasilitas kesehatan, dan peningkatan program pencegahan penyakit menular. Selain itu, diperlukan pula kesadaran dan komitmen yang lebih tinggi dari pihak otoritas Lembaga Pemasyarakatan untuk memastikan perlindungan hak-hak narapidana wanita , termasuk hak atas kesehatan yang layak. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis Penerapan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Hak bagi Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Merauke 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan hak-hak narapidana wanita dalam mendapatkan akses layanan kesehatan. Hasil penelitian akan di publikasikan dalam bentuk artikel pada jurnal hukum kesehatan masyarakat yang terakreditas nasional.
Perspective of Punishment Goals for Narcotics Addicts in Health Aspect of Medical Rehabilitation Gusti Ayu Utami; Andi Ervin Novara Jaya
Science Techno Health Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Science Techno Health Journal
Publisher : Science Techno Health Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Drug addiction has long been a serious problem in various countries. This is also exacerbated by the development of technology that is utilized by criminals in launching their actions including in the criminal act of drug trafficking which has an impact on the number of drug abusers in Indonesia. Drug users or addicts can essentially be said to be sick people so it is very unwise if in the implementation of the punishment to mix sick people (drug addicts) with other criminal offenders. The regulations in Law No.35 of 2009 concerning Narcotics contain several interpretations in the implementation of law enforcement, especially for narcotics abusers and narcotics addicts, where most of the law enforcement efforts in i tend to bring them into the judicial area, the implementation of rehabilitation carried out still raises many obstacles which result in efforts to fulfill the rights of narcotics users not being maximized. However, in fact, the regulations used as the basis for providing rehabilitation still have shortcomings both in terms of substance and in terms of implementation by law enforcers and related institutions appointed by the government. This causes the main purpose of imposing rehabilitation not to be properly achieved as one of the objectives of punishment. The research method used is normative juridical. The process of making this journal plays an important role in determining the rehabilitation of narcotics addicts. The formulation of the problem to be discussed, namely: 1) How is the legal review of narcotics addicts in the perspective of the purpose of punishment, 2) How are medical rehabilitation efforts against narcotics addicts.
Pernikahan Dini Sebagai Ancaman Multidimensi : Peningkatan Literasi Kesehatan Reproduksi, Sosial, dan Moral pada Remaja di SMA IT Ibnu Khaldun Merauke Sabrina Rahmadea Putri Aryana; Astri Sahfriyani; Rendi Kurnianto; Farah Virana Zyaila; Gusti Ayu Utami; Poetri Enindah Suradinata; Andi Evin Novara Jaya
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2025): NOVEMBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/y0n4ap29

Abstract

Pernikahan dini atau perkawinan yang dilakukan sebelum batas usia legal dan kematangan biologis merupakan isu sosial dan kesehatan masyarakat yang mendesak di banyak negara, termasuk Indonesia. Kegiatan pengabdian ini, dilaksakan di SMA IT Ibnu Khaldun Merauke, bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum siswa-siswi mengenai pernikahan dini sebagai ancaman multidimensi, mencakup aspek kesehatan reproduksi, konsekuensi sosial, dan tuntutan moral. Hasil dari diskusi menunjukkan adanya perubahan pandangan yang signifikan di kalangan siswa-siswi, dari sekedar perspektif sosial menjadi kesadaran berbasis bukti mengenai kerentanan fisik dan psikologis mereka. Sehingga dapat di simpulkan bahwa kematangan adalah persyaratan wajib untuk kesehatan dan moral sebelum menikah. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran kritis bahwa pernikahan dini menghambat potensi dan merupakan resiko kesehatan yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, direkomendasikan perlunya integrasi materi ini ke dalam kurikulum sekolah dan perluasan edukasi kepada orang tua dan juga masyarakat.
Penyuluhan Hukum Pencegahan Aborsi ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke Gusti Ayu Utami; Andi Ervin Novara Jaya
Science Techno Health Journal Vol. 3 No. 2 (2025): Science Techno Health Journal
Publisher : Science Techno Health Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aborsi merupakan permasalahan kesehatan reproduksi yang memiliki implikasi serius dari aspek medis, sosial, dan hukum. Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, tindakan aborsi pada dasarnya dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat pengaturan baru yang memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat tindak pidana kekerasan seksual . Meskipun demikian, praktik aborsi tetap dibatasi secara ketat dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana, baik terhadap pelaku maupun tenaga kesehatan yang terlibat . Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke dengan tujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa kebidanan mengenai aspek hukum pidana aborsi serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, dan tanya jawab interaktif. Materi yang disampaikan mencakup pengertian aborsi, dasar hukum dalam KUHP dan undang-undang kesehatan, serta batasan dan pengecualian yang diperbolehkan secara hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap regulasi hukum aborsi dan pentingnya kepatuhan terhadap standar hukum dalam praktik pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa Ketidakjelasan pemahaman hukum dapat menimbulkan risiko kriminalisasi bagi tenaga kesehatan dan berdampak pada kualitas pelayanan medis . Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi strategi preventif yang efektif dalam membentuk kesadaran hukum serta profesionalisme calon tenaga kesehatan dalam menghadapi permasalahan kesehatan reproduksi.
Co-Authors Andi Ervin Novara Jaya Andi Evin Novara Jaya Arief Suryono Astri Sahfriyani Farah Virana Zyaila Hari Purwadi Poetri Enindah Suradinata Rendi Kurnianto Sabrina Rahmadea Putri Aryana Salvadoris Pieter