<![CDATA[AbstractThis paper intends to analyze the restriction of radiology services in the use of ultrasound (ultrasound) by an private midwife. Health workers have an important role to improve the quality of health services to community to increase awareness, willingness, and the ability of healthy live. Midwife is one health worker who participate in providing health services to the community, especially in the decline of Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR). Science and technology in the field of health is growing very rapidly, including the existence of ultrasonography which is one of radiology services. Based Permenkes 780 / Menkes / Per / VIII / 2008 on the Implementation of Radiological Services that diagnostic radiology services can only be held in government and private health services which includes one other health care facilities determined by the Minister. This aims of this study is analyze the provisions of Permenkes No.780 / Menkes / Per / VIII / 2008 On the Implementation of Radiological Services is restrictive or still open to other health workers The method of this research is the Statute Approach, which is by reviewing the laws and regulations relevant to the issues discussed with the Conceptual Approach from the viewpoints and doctrines that developed within the science of law. It was found that one of the authorities to provide radiology services is a health service facility stipulated by the minister but not clearly stated the type of health care facility. This indicates that there are opportunities for other health service facilities to be part of the authorized facility to provide radiology services in accordance with established regulations. Keywords: Restriction; Ultrasonography; Private Midwife AbstrakTulisan ini bermaksud untuk menganalisis restriksi penyelenggaraan pelayanan radiologi dalam hal penggunaan ultrasonografi (USG) oleh bidan praktik mandiri. Tenaga kesehatan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang ikut memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat terutama dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kesakitan dan Kematian Bayi (AKB). Ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan berkembang sangat pesat, diantaranya adalah adanya ultrasonografi yang merupakan salah satu pelayanan radiologi. Berdasarkan Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi bahwa pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah swasta yang meliputi salah satunya Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan Menteri. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis ketentuan Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi bersifat restriktif (membatasi) atau masih terbuka bagi tenaga kesehatan lain. Metode yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Didapatkan bahwa salah satu diantara yang berwenang menyelenggarakan pelayanan radiologi adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh menteri tetapi tidak disebutkan secara jelas jenis fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya peluang bagi fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk menjadi bagian dari fasilitas yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan radiologi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Kata Kunci : Restriksi; Ultrasonografi; Bidan Praktek Mandiri]]>
