Garuda - Garba Rujukan Digital

KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS PENGGANTI: TINJAUAN ATAS LEGALITAS DAN KEABSAHAN Klau, Ricardo Goncalves; Muhammad Saiful Fahmi; Andi Ervin Novara Jaya
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1301

Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh Negara dan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, “Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum dan kepastian hukum akta yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Konsep Notaris Pengganti berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris (Pengganti No. 2 Tahun 2014) adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai Notaris.

Penerapan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke 2024 Gusti Ayu Utami; Andi Ervin Novara Jaya; Salvadoris Pieter
Science Techno Health Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Science Techno Health Journal
Publisher : Science Techno Health Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dari perspektif perlindungan hak Narapidana wanita , pemenuhan hak-hak narapidana wanita dalam mendapatkan akses layanan kesehatan sering kali terabaikan atau tidak menjadi prioritas utama. Hal ini dapat mengakibatkan risiko penularan penyakit menular yang lebih tinggi di antara narapidana wanita . Pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan peningkatan jumlah tenaga medis, perbaikan fasilitas kesehatan, dan peningkatan program pencegahan penyakit menular. Selain itu, diperlukan pula kesadaran dan komitmen yang lebih tinggi dari pihak otoritas Lembaga Pemasyarakatan untuk memastikan perlindungan hak-hak narapidana wanita , termasuk hak atas kesehatan yang layak. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis Penerapan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Hak bagi Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Merauke 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan hak-hak narapidana wanita dalam mendapatkan akses layanan kesehatan. Hasil penelitian akan di publikasikan dalam bentuk artikel pada jurnal hukum kesehatan masyarakat yang terakreditas nasional.

KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS PENGGANTI: TINJAUAN ATAS LEGALITAS DAN KEABSAHAN Klau, Ricardo Goncalves; Muhammad Saiful Fahmi; Andi Ervin Novara Jaya
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1301

Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh Negara dan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, “Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum dan kepastian hukum akta yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Konsep Notaris Pengganti berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris (Pengganti No. 2 Tahun 2014) adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai Notaris.

Perspective of Punishment Goals for Narcotics Addicts in Health Aspect of Medical Rehabilitation Gusti Ayu Utami; Andi Ervin Novara Jaya
Science Techno Health Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Science Techno Health Journal
Publisher : Science Techno Health Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Drug addiction has long been a serious problem in various countries. This is also exacerbated by the development of technology that is utilized by criminals in launching their actions including in the criminal act of drug trafficking which has an impact on the number of drug abusers in Indonesia. Drug users or addicts can essentially be said to be sick people so it is very unwise if in the implementation of the punishment to mix sick people (drug addicts) with other criminal offenders. The regulations in Law No.35 of 2009 concerning Narcotics contain several interpretations in the implementation of law enforcement, especially for narcotics abusers and narcotics addicts, where most of the law enforcement efforts in i tend to bring them into the judicial area, the implementation of rehabilitation carried out still raises many obstacles which result in efforts to fulfill the rights of narcotics users not being maximized. However, in fact, the regulations used as the basis for providing rehabilitation still have shortcomings both in terms of substance and in terms of implementation by law enforcers and related institutions appointed by the government. This causes the main purpose of imposing rehabilitation not to be properly achieved as one of the objectives of punishment. The research method used is normative juridical. The process of making this journal plays an important role in determining the rehabilitation of narcotics addicts. The formulation of the problem to be discussed, namely: 1) How is the legal review of narcotics addicts in the perspective of the purpose of punishment, 2) How are medical rehabilitation efforts against narcotics addicts.

Penyuluhan Hukum Pencegahan Aborsi ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke Gusti Ayu Utami; Andi Ervin Novara Jaya
Science Techno Health Journal Vol. 3 No. 2 (2025): Science Techno Health Journal
Publisher : Science Techno Health Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Aborsi merupakan permasalahan kesehatan reproduksi yang memiliki implikasi serius dari aspek medis, sosial, dan hukum. Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, tindakan aborsi pada dasarnya dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat pengaturan baru yang memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat tindak pidana kekerasan seksual . Meskipun demikian, praktik aborsi tetap dibatasi secara ketat dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana, baik terhadap pelaku maupun tenaga kesehatan yang terlibat . Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke dengan tujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa kebidanan mengenai aspek hukum pidana aborsi serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, dan tanya jawab interaktif. Materi yang disampaikan mencakup pengertian aborsi, dasar hukum dalam KUHP dan undang-undang kesehatan, serta batasan dan pengecualian yang diperbolehkan secara hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap regulasi hukum aborsi dan pentingnya kepatuhan terhadap standar hukum dalam praktik pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa Ketidakjelasan pemahaman hukum dapat menimbulkan risiko kriminalisasi bagi tenaga kesehatan dan berdampak pada kualitas pelayanan medis . Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi strategi preventif yang efektif dalam membentuk kesadaran hukum serta profesionalisme calon tenaga kesehatan dalam menghadapi permasalahan kesehatan reproduksi.

Peran TNI AL dan BAKAMLA dalam Menjaga Kedaulatan Laut di Wilayah Perbatasan Papua Selatan sebagai Implementasi Asta Cita Muhammad Saiful Fahmi; Burhanuddin Burhanuddin; Ricardo Goncalves Klau; Andi Ervin Novara Jaya; Ilham Majid
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.8095

As the world’s largest archipelagic state, Indonesia possesses vast and strategically important maritime areas, including the southern Papua maritime border adjacent to Australia and Papua New Guinea, which is vulnerable to sovereignty violations such as illegal fishing, smuggling, and border incursions. This study examines the role of the Indonesian Navy (TNI AL) as the main component of national defense in Indonesian jurisdictional waters in safeguarding the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) and securing sea lines of communication and national interests from various threats, while also analyzing the role of the Indonesian Maritime Security Agency (Bakamla), particularly the Bakamla Station in Merauke, as a non-military maritime security and safety guardian operating through the Indonesia Maritime Patrol system. The research employs an empirical juridical approach by reviewing key regulations, including Law Number 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI) as last amended by Law Number 3 of 2025 on the TNI, Law Number 32 of 2014 on Maritime Affairs, and Presidential Regulation Number 178 of 2014, and by analyzing the implementation of these legal frameworks in society. The findings show that TNI AL and Bakamla (Bakamla Station Merauke) constitute the front line of national maritime security in line with Indonesia’s national development vision as articulated in Asta Cita, particularly its second pillar on consolidating the national defense and security system. However, optimalizing the role of these two institutions is still constrained by limited resources, the complex geopolitical dynamics of the southern Papua border area, and regional sentiments in the Asia–Pacific. These findings underscore the importance of strengthening institutional capacity, enhancing inter-agency coordination, and updating maritime security strategies to support the realization of a robust maritime defense posture that is responsive to the evolving threat landscape in border regions.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search