Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Collegium Studiosum Journal Science Techno Health Journal
Andi Ervin Novara Jaya
Unknown Affiliation
Humanities Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS PENGGANTI: TINJAUAN ATAS LEGALITAS DAN KEABSAHAN Klau, Ricardo Goncalves; Muhammad Saiful Fahmi; Andi Ervin Novara Jaya
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1301

Abstract

Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh Negara dan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, “Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum dan kepastian hukum akta yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Konsep Notaris Pengganti berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris (Pengganti No. 2 Tahun 2014) adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai Notaris.
Penerapan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke 2024 Gusti Ayu Utami; Andi Ervin Novara Jaya; Salvadoris Pieter
Science Techno Health Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Science Techno Health Journal
Publisher : Science Techno Health Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dari perspektif perlindungan hak Narapidana wanita , pemenuhan hak-hak narapidana wanita dalam mendapatkan akses layanan kesehatan sering kali terabaikan atau tidak menjadi prioritas utama. Hal ini dapat mengakibatkan risiko penularan penyakit menular yang lebih tinggi di antara narapidana wanita . Pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan peningkatan jumlah tenaga medis, perbaikan fasilitas kesehatan, dan peningkatan program pencegahan penyakit menular. Selain itu, diperlukan pula kesadaran dan komitmen yang lebih tinggi dari pihak otoritas Lembaga Pemasyarakatan untuk memastikan perlindungan hak-hak narapidana wanita , termasuk hak atas kesehatan yang layak. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis Penerapan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Hak bagi Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Merauke 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan hak-hak narapidana wanita dalam mendapatkan akses layanan kesehatan. Hasil penelitian akan di publikasikan dalam bentuk artikel pada jurnal hukum kesehatan masyarakat yang terakreditas nasional.
KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS PENGGANTI: TINJAUAN ATAS LEGALITAS DAN KEABSAHAN Klau, Ricardo Goncalves; Muhammad Saiful Fahmi; Andi Ervin Novara Jaya
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1301

Abstract

Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh Negara dan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, “Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum dan kepastian hukum akta yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Konsep Notaris Pengganti berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris (Pengganti No. 2 Tahun 2014) adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai Notaris.
Perspective of Punishment Goals for Narcotics Addicts in Health Aspect of Medical Rehabilitation Gusti Ayu Utami; Andi Ervin Novara Jaya
Science Techno Health Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Science Techno Health Journal
Publisher : Science Techno Health Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Drug addiction has long been a serious problem in various countries. This is also exacerbated by the development of technology that is utilized by criminals in launching their actions including in the criminal act of drug trafficking which has an impact on the number of drug abusers in Indonesia. Drug users or addicts can essentially be said to be sick people so it is very unwise if in the implementation of the punishment to mix sick people (drug addicts) with other criminal offenders. The regulations in Law No.35 of 2009 concerning Narcotics contain several interpretations in the implementation of law enforcement, especially for narcotics abusers and narcotics addicts, where most of the law enforcement efforts in i tend to bring them into the judicial area, the implementation of rehabilitation carried out still raises many obstacles which result in efforts to fulfill the rights of narcotics users not being maximized. However, in fact, the regulations used as the basis for providing rehabilitation still have shortcomings both in terms of substance and in terms of implementation by law enforcers and related institutions appointed by the government. This causes the main purpose of imposing rehabilitation not to be properly achieved as one of the objectives of punishment. The research method used is normative juridical. The process of making this journal plays an important role in determining the rehabilitation of narcotics addicts. The formulation of the problem to be discussed, namely: 1) How is the legal review of narcotics addicts in the perspective of the purpose of punishment, 2) How are medical rehabilitation efforts against narcotics addicts.
Co-Authors Gusti Ayu Utami Muhammad Saiful Fahmi Ricardo Goncalves Klau Salvadoris Pieter