Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS MENGENAI KEWAJIBAN PELEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA Guritno Tri Kuncoro; Diana Tantri Cahyaningsih; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19244

Abstract This Article examines the effectiveness in the implementation of Article 16 paragraph (1) letter c of Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position on Fingerprint Adjustment to Minuta Deed. The problems that occur in connection with the implementation of such articles in the practice of notarial and legal consequences if the Agent does not put fingerprints on the Minuta Deed. This research is a descriptive sociological or empirical legal research using qualitative approach. Primary data sources in this study were Notary and his staff at the Office of Notary Surakarta Soenarto, S.H. and in the Office of Notary Boyolali Diyah Setiyowati Secondary data obtained by researchers through literature study and document studies. Data collection techniques are documentation, observation, and interview. The method of analysis of legal materials used is descriptive qualitative.Based on the result of the research and discussion, the conclusion about the fingerprint attachment to the Minuta Deed is explained by Article 4 paragraph (1) letter c of Law Number 2 Year 2014 regarding the Amendment of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position held As the basis of the rules to be adhered to in the fingerprint adherence Against the Minuta Deed which serves to prove that the Attendance is actually facing the Notary. If the Attachment fingerprint Against not executed by a Notary will have legal effect, is sanction for the Notary concerned. Based on the results of research from resource-informant researcher explained that in the areas of the speakers concerned have not encountered irregularities against fingerprint sticking obligations Against the Minuta Deed. Keywords: Fingerprint, Minuta Deed, Position Notary Abstrak Artikel ini mengkaji mengenai efektivitas dalam pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta. Adapun permasalahan yang terjadi kaitannya dengan implementasi pasal tersebut di praktek kenotariatan dan akibat hukum apabila Penghadap tidak membubuhkan sidik jari pada Minuta Akta.Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Notaris dan stafnya di Kantor Notaris Kota Surakarta Soenarto, S.H. dan di Kantor Notaris Kabupaten Boyolali Diyah Setiyowati. data sekunder diperoleh peneliti melalui studi pustaka dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, pengamatan, dan wawancara. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan mengenai pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta yang oleh narasumber peneliti dijelaskan bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilaksanakan sebagai dasar peraturan yang harus ditaati dalam pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta yang berfungsi untuk membuktikan bahwa Penghadap benar-benar secara nyata menghadap ke Notaris. Apabila pelekatan sidik jari Penghadap tidak dilaksanakan oleh Notaris akan menimbulkan akibat hukum, yakni sanksi bagi Notaris yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dari narasumber-narasumber peneliti dijelaskan bahwa di daerah narasumber-narasumber yang berangkutan belum ditemui penyimpangan terhadap kewajiban pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta.Kata kunci: Sidik Jari, Minuta Akta, Jabatan Notaris

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK Renita Ivana; Diana Tantri Cahyaningsih
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48423

AbstractThis article aims to find out the basis of the judge’s consideration of the Divorce Decision with the Provision of Child Custody to the father. This writing also includes normative legal research that is prescriptive. The research approach uses the Law approach (state approach) and case approach. Legal material collection techniques use legal material collection techniques with the study of documents or library materials (library study). The results of the study explained that judges’ consideration arose from the six divorce decisions that the authors examined was by prioritizing the best interests principle for children, the judge giving custody of underage children to the father. This is not in accordance with the rules of the invitation that apply because the child under the age of custody is in the hands of the mother. But because of the bad behavior of the mother, abandoning the child, forgetting her responsibilities as a mother which is all the basis of the judge’s consideration in making decisions regarding the granting of custody of minors to the father.Keywords: Divorce; Consideration of Judges; Child CustodyAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada bapak. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-undang (state approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka (library study). Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim yang muncul dari keenam Putusan Perceraian yang penulis teliti adalah dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak. Hal tersebut tidak sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku karena anak di bawah umur kedudukan hak asuhnya berada di tangan ibu. Namun karena perilaku ibu yang buruk, menelantarkan anak, melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu. Sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada bapak.Kata Kunci: Perceraian; Pertimbangan Hakim; Hak Asuh Anak

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT SETELAH PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA Nurdiani Yusnita Sari; Diana Tantri Cahyaningsih
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis study article to determine the arrangements regarding legal protection to the adopted child after adoption through the determination of the court. This research is a normative research viewed from prespective with statue approach. This research is using primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials collected through library research and study of the document which is then analyzed using a technique based on the method of deductive reasoning deduction. Determination issued by the District Court and the Religious Courts have different legal protections because of the difference in status and position of the adopted child. The status and position of such a biological child provided by the District Court gives a wider legal protection to the adopted child than the adopted child who issued their determination through the Religious Courts.Keywords: Adoption; Adopted; Determination of The Court; Legal Protection;AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum pada anak angkat setelah pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (library research), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi. Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki perlindungan hukum yang berbeda karena perbedaan status dan keududukan anak angkat yang diberikan. Status dan kedudukan seperti anak kandung yang diberikan oleh Pengadilan Negeri memberikan perlindungan hukum yang lebih luas pada anak angkat daripada anak angkat yang pengesahan pengangkatannya melalui Pengadilan AgamaKata Kunci: Pengangkatan Anak; Anak Angkat; Penetapan Pengadilan; Perlindungan Hukum;

PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG ANAK LUAR KAWIN Muhammad Samsi Adinata Agus Nugraha; Mohammad Adnan; Diana Tantri Cahyaningsih
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to determine the position of children outside marriage under the provisions of the relevant laws and regulations after the issuance of Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46 / PUU-VIII / 2010. The research method used was doctrinal legal research in nature of prescriptive. The approach used was the approach of law. Sources of legal materials used were primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials using literature study and cyber media, with the technique of analysis of legal materials using the method of syllogism and interpretation by using deductive thinking patterns. Based on the result of the study it can be concluded that the position of the married child in Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage shall be based on the Decision of Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46 / PUU-VIII / 2010 then the marriage can obtain the right of civilization from both parents. Provided it can be proven in advance based on science and technology and / or other evidence according to law that the married child has a blood relationship. While in Presidential Instruction No. 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law (KHI), the position of the outsider only has a nasab with his mother and his mother’s family only. This is because KHI is a manifestation of the unification of positive Islamic law in Indonesia. Therefore, the arrangement was returned to the values of Islam. So from the explanation there has been no synchronization between the provisions and legislation related to the child outside marriage.Keywords: Problematic; Decision of the Constitutional Court; Outer Child of MarriageAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin berdasarkan ketentuan maupuan peraturan perundang-undangan yang terkait setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan undang-undang. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan cyber media, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila berpijak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka anak luar kawin tersebut dapat memperoleh hak keperdataan dari kedua orang tuanya. Asalkan dapat dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan darah. Sedangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini dikarenakan KHI merupakan perwujudan dari unifikasi hukum positif Islam di Indonesia. Maka dari itu, pengaturannya pun dikembalikan pada nilai-nilai agama Islam. Sehingga dari penjelasan tersebut belum terdapat sinkronisasi diantara ketentuan maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan anak luar kawin.Kata kunci: Problematika; Putusan Mahkamah Konstitusi; Anak Luar Kawin

PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG ANAK LUAR KAWIN Muhammad Samsi Adinata Agus Nugraha; Mohammad Adnan; Diana Tantri Cahyaningsih
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25606

AbstractThis article aims to determine the position of children outside marriage under the provisions of the relevant laws and regulations after the issuance of Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46 / PUU-VIII / 2010. The research method used was doctrinal legal research in nature of prescriptive. The approach used was the approach of law. Sources of legal materials used were primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials using literature study and cyber media, with the technique of analysis of legal materials using the method of syllogism and interpretation by using deductive thinking patterns. Based on the result of the study it can be concluded that the position of the married child in Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage shall be based on the Decision of Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46 / PUU-VIII / 2010 then the marriage can obtain the right of civilization from both parents. Provided it can be proven in advance based on science and technology and / or other evidence according to law that the married child has a blood relationship. While in Presidential Instruction No. 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law (KHI), the position of the outsider only has a nasab with his mother and his mother’s family only. This is because KHI is a manifestation of the unification of positive Islamic law in Indonesia. Therefore, the arrangement was returned to the values of Islam. So from the explanation there has been no synchronization between the provisions and legislation related to the child outside marriage.Keywords: Problematic; Decision of the Constitutional Court; Outer Child of MarriageAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin berdasarkan ketentuan maupuan peraturan perundang-undangan yang terkait setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan undang-undang. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan cyber media, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila berpijak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka anak luar kawin tersebut dapat memperoleh hak keperdataan dari kedua orang tuanya. Asalkan dapat dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan darah. Sedangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini dikarenakan KHI merupakan perwujudan dari unifikasi hukum positif Islam di Indonesia. Maka dari itu, pengaturannya pun dikembalikan pada nilai-nilai agama Islam. Sehingga dari penjelasan tersebut belum terdapat sinkronisasi diantara ketentuan maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan anak luar kawin.Kata kunci: Problematika; Putusan Mahkamah Konstitusi; Anak Luar Kawin

Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/pdt.g/2023/PA. JB Dewi Rinjani; Diana Tantri Cahyaningsih
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i3.340

This research aims to determine the position of copyright as joint property in marriage and to find out whether copyright can be used as an object of joint property dispute in divorce. The method used in this research is doctrinal legal research in the form of prescriptive legal research. The approaches used are a conceptual approach, a case approach and a statutory approach. The data collection technique used is in the form of library research. The results of this research show that basically copyright can be classified as immovable property based on the provisions of Article 499 of the Civil Code and Article 506 of the Civil Code. The status of copyright as property can give copyright the status of joint property if the copyright is registered during marriage. Copyright can become joint property in marriage because Article 199 of the Civil Code stipulates that all assets acquired during marriage will automatically become joint property. The use of economic rights in the form of copyright royalties must be used for mutual benefit as long as the husband and wife are still married. Copyright can also be used as an object of joint property dispute in a divorce if a husband and wife decide to divorce because joint property must be divided fairly if a divorce occurs as regulated in Article 37 of the Marriage Law. So that the position of copyright as an object of joint property in a divorce can be justified and considered valid because it has been regulated in law.

Inkonsistensi Mahkamah Agung Dalam Menerapkan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dalam Sengketa Merek Antonius Ivananda Dias Wijaya; Diana Tantri Cahyaningsih
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 5 (2024): September: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i5.381

This legal writing aims to examine and analyze the inconsistency of the Supreme Court in providing protection for well-known brands in Indonesia. This research is normative legal research that is prescriptive in nature. The approaches used in this research are the statutory approach, case approach, comparative approach and conceptual approach. This research uses primary legal materials, statutory regulations and Supreme Court decisions relating to well-known trademark disputes as well as secondary legal materials in the form of research results discussing trademark disputes. The results of this research are that the Supreme Court decisions studied in this research conclude that there is inconsistency in the Supreme Court in providing protection for well-known brands. The Supreme Court has not been able to provide an appropriate protection mechanism in dealing with the legal vacuum regarding the definition of a Famous Mark. This has implications for various interpretations in considering the popularity of a brand. The considerations given by the Supreme Court have not shown justice and continuity with the ratification of international agreements regarding the legal protection of well-known marks. Where judges should be able to refer to jurisprudence in resolving famous brand disputes, this research concludes that there are inconsistencies in this matter so that legal certainty has not been created regarding the protection of famous brands.

PROBLEMATIKA HUKUM PEMBAJAKAN KOMIK DIGITAL “SOLO LEVELING” PADA SITUS ILEGAL DI INDONESIA Tasyah Meyliza; Diana Tantri Cahyaningsih
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i7.10715

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prolematika hukum pembajakan komik digital “Solo Leveling” pada situs ilegal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka hukum melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis dengan metode silogisme. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat problematika hukum yang timbul akibat pembajakan komik digital Solo Leveling pada situs ilegal di Indonesia, yakni adanya pelanggaran Hak Cipta, timbulnya kerugian ekonomi, terbatasnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, serta kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terkait Hak Cipta. Solusi yang dapat diberikan terhadap problematika hukum atas pembajakan komik digital di Indonesia di antaranya adalah evaluasi terhadap regulasi sekaligus penegakan dan perlindungan hukum yang lebih tegas oleh Pemerintah terkait isu ini.

Problematika Kepastian Hukum dalam Sistem Pendaftaran Merek: (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 989K/Pdt.Sus-HKI-2024) Khumayro Khumayro; Diana Tantri Cahyaningsih
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): Juni : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i2.6235

This research aims to analyze the application of the first to file principle on the cancellation of the registered trademark “Tako” in the Supreme Court Decision Number 989K/Pdt.Sus-HKI/2024. This research is a prescriptive normative legal research using statute approach and case approach. The results of this study indicate that the judge's consideration in the Supreme Court Decision Number 989K/Pdt.Sus-HKI/2024 to cancel the registered mark “Tako” owned by the Defendant/Case Respondent for bad faith based on the existence of similarities in essence with Perguruan Tako who first used the mark is contrary to the principle of first to file adopted by Indonesia because Perguruan Tako is not a well-known and unregistered trademark so as to cause legal uncertainty and ignore external legal protection to the Defendant/Case Respondent as the owner of the registered mark “Tako”.

Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Genteng Sokka Kebumen: Analisis Implementasi dan Tantangan Penegakan Hukum Muhammad Dava Guruh Saputra; Diana Tantri Cahyaningsih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5027

Perlindungan terhadap Indikasi Geografis (IG) merupakan bagian penting dari sistem Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan menjaga reputasi, kualitas, serta karakteristik khas suatu produk yang dipengaruhi oleh faktor geografis. Salah satu produk yang telah memperoleh pengakuan sebagai Indikasi Geografis adalah Genteng Sokka Kebumen yang berasal dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Meskipun telah terdaftar sebagai IG, dalam praktiknya produk ini masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama maraknya peredaran produk tiruan yang menggunakan nama “Genteng Sokka” namun berasal dari luar wilayah Kebumen dan tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Genteng Sokka Kebumen serta mengkaji upaya hukum yang dilakukan oleh para pengrajin dalam menghadapi peredaran produk tiruan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pengrajin Genteng Sokka di Kecamatan Pejagoan serta inatansi terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum telah dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas pengrajin. Pemerintah Kabupaten Kebumen berperan aktif dalam proses pendaftaran, pembinaan, peningkatan kapasitas produksi, serta monitoring lintas instansi. Sementara itu, pengrajin melalui Perkumpulan Pengrajin Genteng Sokka Kebumen (PPGSK) melakukan upaya perlindungan hukum berupa standar mutu, pengawasan produksi, dan pembatasan penggunaan nama. Namun demikian, efektivitas perlindungan masih menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan sanksi internal, belum optimalnya tindakan hukum terhadap pelanggaran eksternal, serta belum adanya regulasi daerah khusus yang memperkuat perlindungan IG.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search