Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

KEBIJAKAN ZERO ACCIDENT DAN KEAMANAN NASIONAL:HARAPAN DAN TANTANGAN Ridwan .; Chairun Nisa Zempi; Dewanto Samodro
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.029 KB)

Abstract

Kebijakan zero accident diimplementasikan dalam rangka menekan angka kecelakaan (accident) dan insiden (incident) operasionalisasi pesawat TNI AU. kebijakan zero accident diharapkan mampu meniadakan terjadinya kecelakaan maupun insiden terbang yang dapat menimbulkan korban jiwa dan alutsista TNI AU. Namun masih relatif banyak kecelakaan terbang yang terjadi, dikarenakan implementasi kebijakan zero accident dilakukan secara manual. Belum adanya sinergisitas yang terintegrasi dalam mengimplementasikan kebijakan zero accident dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, menandakan belum optimalnya implementasi kebijakan zero accident di TNI AU. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dan literatur yang berkaitan dengan kebijakan zero accident. Keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan trianggulasi referensi. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zero accident menjadi optimal jika dilakukan sinergisitas yang terintegrasi dalam baluran teknologi informasi dan komunikasi dan menanamkan safety culture.
Pendidikan Bela Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Untuk Meningkatkan Solidaritas Masyarakat Desa Baros, Kecamatan Baros, Serang, Banten Siti Maryam; Danis Tri Saputra Wahidin; Mansur Juned; Chairun Nisa Zempi; Dewanto Samodro
IKRA-ITH ABDIMAS Vol 4 No 3 (2021): IKRAITH-ABDIMAS No 3 Vol 4 November 2021
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (793.352 KB)

Abstract

Pandemi covid 19 telah berdampak pada aspek ekonomi Indonesia. Jumlah pengangguran nasional meningkat dari tahun sebelumnya. Provinsi Banten merupakan provinsi dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, setelah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku dan Provinsi Kalimantan Timur. Pemulihan kondisi sosial dan ekonomi melalui penguatan ketahan masyarakat berbasis vaksinisasi masih membutuhkan waktu yang lama. Sehingga harus diikutidengan upaya-upaya konstruktif lainnya berupa penguatan motivasi dan pembentukan karakter masyarakat yang tangguh serta memiliki rasa solidaritas yang tinggi sebagai modalitas dasar masyarakat Indonesia bertahan dari berbagai kesulitan sehingga pemulihan sosial dan ekonomi dapat dilaksanakan dengan cepat. Tanpa kesadaran yang kuat akan nilai-nilai bela negara maka stabilitas dan psikologis masyarakat akan terganggu dan mendorong berbagai aktivitas-aktivitas sosial yang negatif dan kontraproduktif seperti kerusuhan, kriminalitas, dan dan berbagai penyimpangan sosial lainnya yang berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran bela negara untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dan memiliki solidaritas dapat dimunculkan kembali melalui peroses pendidikan dan pelatihan masyarakat karena bela negara dan rasa solidaritas merupakan “kecerdasan bawaan” seluruh masyarakatIndonesia yang sering kali terlupakan dan tergerus oleh ekses negatif individualisme dan materialisme. Tulisan ini juga memperlihatkan bahwa pendidikan bela negara efektif dalam menanamkan pemahaman kepada warga Karang Taruna Desa Baros tentang pentingnya solidaritas dalam menghadapi pandemi covid-19. Yaitu berupa kesatuan, persahabatan, rasa saling percaya yang muncul akibat tanggung jawab bersama, dan kepentingan bersama di antara para anggotanya untuk seling membantu dan mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya protokol kesehatan dan bahaya covid-19.
E-Government Sebagai Realisasi Sistem Jaringan Terdesentralisasi Di Indonesia: Implikasi Sosial Dan Politik Chairun Nisa Zempi; Siti Maryam; Priyono Priyono
IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1 (2022): IKRAITH-HUMANIORA Vol 6 No 1 Maret 2022
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (828.246 KB)

Abstract

The decentralized system is the concept of granting authority by the central government tolocal governments to determine the policy direction of each region. E-government is present asthe realization of a social and political system that is decentralized and mediated by informationand communication technology. E-government is the use of technology by the government toprovide effective and efficient information and services to the public. The community can enjoyvarious programs, such as e-monitoring, e-education, e-office, e-permit, e-health, and mediacenter. In Indonesia, the development of e-government still needs to be improved. Severalproblems arise, such as lack of government socialization, limited human resources,infrastructure, which is still incomplete, access constraints are still challenging for some regions,and inadequate e-government services. Therefore, a joint contribution is needed between thegovernment, the private sector, the media, and the community to realize an e-government systemas a step towards open government and good governance.
Pengembangan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Warganet Indonesia dalam Isu yang Mengusik Nasionalisme) Dewanto Samodro; Jati Satrio; Chairun Nisa Zempi
IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 7 No 2 (2023): IKRAITH-HUMANIORA Vol 7 No 2 Juli 2023
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37817/ikraith-humaniora.v7i2.2293

Abstract

Indonesian citizens are individuals who actively use social media. A study showed that more than half ofIndonesians used social media. Not infrequently, Indonesian netizens act in response to a number of issuesthat disturb the nation's sense of nationalism. This study uses a qualitative case study method to captured howIndonesian netizens responded to a number of issues that disturb the sense of nationalism, as well as providean illustration that netizens' activities in Indonesia are a potential in developing national insight through socialmedia.
Pemahaman Kelompok Masyarakat di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dewanto Samodro; Chairun Nisa Zempi; Jati Satrio
IKRA-ITH ABDIMAS Vol 6 No 2 (2023): IKRAITH-ABDIMAS Vol 6 No 2 Juli 2023
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37817/ikra-ithabdimas.v6i2.2407

Abstract

Violences, especially sexual violence, are still happen in Indonesia. The number of researches, reports,and surveys conducted by several government agencies showed that sexual violence can happen to anyone,both women and men. Therefore, the government and the House of Representatives have approved andratified Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crime. As a new law, the public understanding of theregulation is still very minimal. In fact, the Law lists the types of sexual violence, which are often carried outby some people in Indonesia without them realizing that it is sexual violence. Therefore, the Law on SexualViolence Crime needs to be disseminated more massively to the wider community to provide anunderstanding to the public about the prevention and handling of sexual violence. The socialization of the lawneeds to involve many parties, including the government, society, academics, and the entrepreneur. This is tocreate an Indonesia that is free from sexual violence.
Pengenalan Konsep Media Ramah Anak Di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok Jati Satrio; Chairun Nisa Zempi; Dewanto Samodro
IKRA-ITH ABDIMAS Vol 6 No 2 (2023): IKRAITH-ABDIMAS Vol 6 No 2 Juli 2023
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37817/ikra-ithabdimas.v6i2.2413

Abstract

Realizing the existence of child-friendly media is the first step in realizing inclusive media for everyone.This article looks at the problems that arise in sub-urban areas where the flow of information can pass with amassive volume and high speed. The emergence of alternative media, such as social media, has changed theway suburban people get information. This article tries to see the difference between press media and socialmedia, as the two main sources of information, in terms of realizing child-friendly media. This article alsounderlines the role that all elements of society can play in realizing child-friendly media in their respectiveenvironments.
Pendampingan Pembuatan Website untuk Pengembangan Desa Digital di Desa Baros, Kabupaten Serang Dewanto Samodro; Siti Maryam; Jati Satrio; Chairun Nisa Zempi
IKRA-ITH ABDIMAS Vol 6 No 2 (2023): IKRAITH-ABDIMAS Vol 6 No 2 Juli 2023
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37817/ikra-ithabdimas.v6i2.2416

Abstract

The use of a website is a common thing by an institution. Almost every institution and organization inIndonesia used the website to reaches audiences and provides services. In addition to media information, thewebsite is also used for branding to marketing goods and services. Therefore, village as the lowest level ofgovernment in Indonesia also needs a website to provide services to villagers, disseminate information aboutthe village, and marketing main village products. This is a community service article in Baros Village, SerangRegency, which previously did not have a village website. The community service team facilitated a focusedgroupdiscussion (FGD) by presenting village stakeholders to formulate steps to create a website..
ANALISIS PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN PENGETAHUAN POLITIK MASYARAKAT Chairun Nisa Zempi; Ana Kuswanti; Siti Maryam
EKSPRESI DAN PERSEPSI : JURNAL ILMU KOMUNIKASI Vol 6 No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jep.v6i1.5286

Abstract

Media sosial tidak hanya digunakan sebagai tempat berkomunikasi, tetapi juga sebagai tempat mencari informasi, berdisikusi dan membentuk jaringan. Apalagi setiap masyarakat memiliki caranya masing-masing dalam mengolah informasi yang ada di media sosial yang akan dijadikan sebagai pengetahuan politik. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media sosial menciptakan pengetahuan politik di masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena dengan menjabarkan mengenai peran media sosial dalam memberikan pengetahuan politik. Data didapatkan melalui sumber-sumber kepustakaan seperti buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian mendapati bahwa media sosial memiliki kekuatan dalam aspek involve atau terlibat dalam partisipasi politik, connect yaitu memiliki jaringan dalam partisipasi politik dan mobilize yaitu pemberian dukungan pada jalannya partisipasi politik. Akan tetapi penggunaan media sosial sebagai sumber informasi politik akan berbeda penerimaannya pada tiap individu. Terdapat 6 stratifikasi politik masyarakat dalam menggunakan media sosial sebagai sumber pengetahuan. Setiap level individu akan berbeda cara mereka menggunakan media sosial sosial sebagai sumber informasi.
PELATIHAN OPTIMISASI MESIN PENCARI DALAM UPAYA PENGUATAN TATA KELOLA SITUS WEB DESA BAROS KABUPATEN SERANG Siti Maryam; Jati Satrio; Dewanto Samodro; Chairun Nisa Zempi
Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jailcb.v5i1.2437

Abstract

Pemerintah Indonesia semakin mendorong digitalisasi di tingkat desa di mana pengembangan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) menjadi sangat krusial. Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas situs web desa dalam menjangkau masyarakat dan pemangku kepentingan di desa Baros. Kegiatan dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan kepada tim situs web desa Baros, yang terdiri dari perangkat desa dan elemen masyarakat, terkait dengan optimisasi mesin pencari. Hasil observasi menunjukkan bahwa pengelola situs web desa Baros aktif dalam mengunggah konten, tetapi masih perlu pemahaman lebih lanjut terkait tata kelola situs web. Kegiatan pengabdian memberikan pengetahuan tentang riset kata kunci, tautan balik, dan penggunaan kata kunci, yang secara signifikan meningkatkan keterampilan pengelola situs web. Keberhasilan desa Baros sebagai Desa Digital dapat dicapai melalui pengelolaan situs web yang efektif. Pengabdian ini memberikan kontribusi positif terhadap penguatan infrastruktur TIK di tingkat desa, sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan digitalisasi di seluruh negeri.
Social Media in the Anticorruption Movement: Social Network Analysis on the Refusal of the “Koruptor Boleh Nyaleg” Decision on Twitter Zempi, Chairun Nisa; Rahayu, Rahayu
Jurnal Komunikasi Indonesia Vol. 8, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to reveal the social network of an anticorruption movement via social media by showing the key actors, exchange of messages, and dynamics of the inter-temporal communication network. The anticorruption movement seems to be developing in line with increasing public awareness and the support of information and communications technology. By applying social network analysis on Twitter with the hashtag #koruptorkoknyaleg, study results indicated that a social network was formed in order to facilitate public voices pertaining to the issue of corruption. Actors possessing a track record in fighting against corruption in Indonesia became pioneers in establishing a social network. The research findings also indicated that the social network structure was dynamic. Although the social network seems to facilitate the spread of the anticorruption movement, it has limitations in altering political decisions relating to cases of corruption.