Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JURNAL PANAH KEADILAN Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori dan Praktik Bimbingan dan Konseling
Laia, Sri Wahyuni
STIH Nias Selatan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERANAN HUKUM ADAT NIAS DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERZINAHAN (Studi di Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan) Sri Wahyuni Laia
Jurnal Education and Development Vol 7 No 4 (2019): Vol.7.No.4.2019
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1121.894 KB) | DOI: 10.37081/ed.v7i4.1419

Abstract

Kesusilaan adalah adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara anggota masyarakat, tetapi yang khusus mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Pelanggaran norma kesusilaan salah satunya adalah perzinahan. Perzinahan diambil dari kata “zinah” yang berarti persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau lak-laki yang bukan isteri atau bukan suaminya. Hal ini merupakan fenomena yang lazim ditemukan ditengah-tengah kehidupan masyarakat adat, sehingga hukum adat mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan kasus perzinahan.Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui apa kendala-kendala yang dihadapi oleh penatua adat dalam menegakkan hukum pidana adat khususnya yang berkaitan dengan perzinahan di Desa Hiliorodua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini mengunakan pengumpulan data primer dilakukan dengan cara partisipasi (pengamatan langsung) dan wawancara responden yang telah ditentukan berdasarkan tujuan penelitian. Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dan menunjang penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Beberapa kasus lebih dipilih diselesaikan secara hukum nasional karena alasan bahwa keluarga korban ataupun pelaku merasa malu apabila diselesaikan secara adat akan membawa aib bagi keluarga yang berperkara karena akan diketahui oleh masyarakat di desa tersebut. Dengan demikian sulit bagi Penatua dan Balugu yang tersusun dalam unsur satuabanua untuk menyelesaikan perkara secara adat dan semakin surut pula wewenang terhadap perkara dalam masyarakat yang mengakibatkan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat adat. Kendala lainnya juga berkaitan dengan hukuman adat yang terkadang sangat mahal dan terkesan sangat menyiksa para pelaku, membayar hukuman yang berat atau keluarganya yang menjadi korban dari balas dendam pihak yang merasa dirugikan.
URGENSI LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT DEMOKRATIS DI INDONESIA Sri Wahyuni Laia; Sodialman Daliwu
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.519 KB)

Abstract

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka wajib dilakukan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Namun tidak jarang ditemukan bahwa sebagian ketentuan dalam undang-undang justru mempunyai dampak yang negatif bagi masyarakat umum karena pembuat undang-undang tidak mengetahui arena kepentingan yang akan dipengaruhi oleh undang-undang tersebut. Sehingga masyarakat kerap kali menyebutkan suatu adagium yaitu “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas”.Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan pokok pikiran yang utama dalam pembentukan undang-undang. Dengan kata lain bahwa ketiga landasan tersebut merupakan dasar dari penyusunan materi yang diatur yang dijabarkan di dalam pasal demi pasal di dalam undang-undang, yang artinya bahwa ketiga landasan tersebut mendasari pembentukan undang-undang yang baik. Oleh karena itu, apabila pembentukan undang-undang betul-betul didasarkan pada ketiga landasan tersebut, maka partisipasi masyarakat tidak lagi diperlukan.Hal ini juga didasarkan karena masyarakat telah mendelegasikan secara penuh kewenangannya kepada DPR sebagai lembaga legislator.Namun karena di dalam pembentukan undang-undang masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan suatu kelompok, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan.Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan undang-undang yang bersifat demokratis.Menurut penulis bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang menunjukkan bahwa masyarakat telah kehilangan sebagian kepercayaan kepada DPR.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM TRANSPORTASI Sri Wahyuni Laia
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection is used to protect victims, and guarantee their rights and obligations to the criminal justice system and the current sentencing system. Especially for those seeking the truth who have been sexually harassed. The author found several forms of criminal acts of sexual harassment that occurred on online transportation from 2015 to the present. In this case, the issues raised by the author regarding the criminal forms of sexual harassment on online transportation, as well as knowing how the legal protection is. The method carried out by the author in this study is to use normative research methods. Where the author uses primary legal sources, secondary legal materials and related tertiary legal materials to obtain sources of material regarding the forms of criminal acts of sexual harassment on online transportation and legal protection according to its legislation. Based on the results of this study, from 2016 to 2018 there were 7 criminal cases of sexual harassment that occurred on online transportation. To avoid this from repeating itself, the government and companies that house online transportation must work together to protect consumers and drivers themselves by ratifying the Minister of Transportation Regulation Number 108 of 2017 and adding an SOS button or panic button listed on the application. The conclusion of this study is that legal protection of women as a criminal act of online transportation has been carried out as it should be along with the times.
Criminal Policy on the Implementation of Penalties for Combating Sexual Violence in the Indonesian Criminal Law System Sri Wahyuni Laia; Mompang Lycurgus Panggabean
JURNAL AKTA Vol 11, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i3.39874

Abstract

Sexual violence is a prevalent issue in various societies, transcending time and space, affecting environments such as family, education, community, professional, and social settings. The threat to vulnerable individuals, especially women, induces a universal sense of fear. Violence against women is not limited to physical acts or threats but also includes psychological and social harm. This study employs a legal sociology approach, a legislative approach, and a conceptual approach, with a descriptive research specification aimed at obtaining a complete picture or description of the prevailing legal conditions in a particular place, the existing legal phenomena, or specific legal events occurring in society. The primary data used in this research is obtained directly from informants or resource persons. Additionally, secondary data is used, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, collected through literature studies as supporting data that provide explanations for the primary data. Data collection techniques include interviews and document studies, analyzed qualitatively. Historically, criminal policy concerning sexual violence within the Indonesian criminal law system has existed since Indonesia's independence and continues to this day. However, addressing the legal substance is not sufficient; its implementation requires strengthening the legal structure and legal culture
Penerapan Model Pelatihan Berbasis SMART dalam Layanan Konsultasi untuk Kemampuan Guru BK Melaksanakan Layanan Khusus Laia, Asa’aro; Telaumbanua, Nurhayati; Laia, Sri Wahyuni
Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori dan Praktik Bimbingan dan Konseling Vol. 8, No. 1: Mei 2021
Publisher : diterbitkan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Sriwijaya Jl. Palembang Prabumulih KM 3.2 Palembang-Indonesia Email: jkk@fkip.unsri.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The teachers complained that the training that had been going on at P4TK for a week or more, and was only filled with theories that they had previously stated, while at the end, some teachers were tired and when they returned to their assignments they only brought a sheet of research. This program aims to provide training to participants in a short time in one skill training. This training uses a SMART model approach (specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound) with the material "Consulting Services" is a counseling service by acounselor to one or more customers (consulters) if the consultants want it, which supports the consultancy gaining insight, understanding and ways that need to be applied to deal with third party issues. This model is implemented in a face-to-face format between counselors (as consultants) and customers (as consultants). The subjects of the SMART-based training are 15 BK SMP teachers in South Nias Regency. The results show that skills are an important factor that can help improve the competence of BK teachers, who participate in consultation activities specifically for students at the school as a third party.
Sentencing in Narcotics Criminal Offenses from the Perspective of Certainty and Justice Laia, Sri Wahyuni; Panggabean, Mompang L.
JURNAL AKTA Vol 11, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i4.39987

Abstract

This study investigates the sentencing practices in narcotics criminal cases, focusing on whether they align with the principles of legal certainty and justice. The central aim is to examine whether judges' rulings in such cases uphold the legal norms established in existing legislation, particularly in relation to mandatory minimum sentences and the cumulative imposition of penalties, such as imprisonment and fines. The research employs a normative or doctrinal legal method, analyzing legal statutes, court decisions, and legal commentaries related to narcotics offenses. By scrutinizing the sentencing framework, the study seeks to understand how legal norms influence judicial discretion and the extent to which sentencing practices maintain consistency with established laws. A key focus is on the potential discrepancies between in abstracto (legislation) and in concreto (court rulings), particularly when judges deviate from the minimum sentencing guidelines. This research is significant as it explores the balance between strict legal enforcement and the need for justice that considers the circumstances of each case. The findings are expected to contribute to ongoing discussions on legal reform, helping to develop a sentencing system that is both fair and consistent, ensuring that legal certainty and justice are upheld in narcotics-related offenses.
Co-Authors Laia, Asa’aro Mompang L. Panggabean Mompang Lycurgus Panggabean Sodialman Daliwu Telaumbanua, Nurhayati