Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL CENDEKIA HUKUM Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Darma Agung Law_Jurnal Jurnal ABDIMAS MUTIARA Rechtsvinding Jurnal Mutiara Hukum JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL Annusfy
Dewi Ervina Suryani, Dewi Ervina
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
CRIMINOLOGICAL STUDY OF THE CRIME OF ILLEGAL SOLAR SMUGGLING FOR FISHERMEN IN RIAU ISLANDS PROVINCE Widiyani, Heni; Farhan, Muhammad Idlal; Oktapi, Deric Ninelee; Purnomo, Armando Tri Cahyo; Suryani, Dewi Ervina; Efritadewi, Ayu
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 9, No 1 (2023): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v9i1.791

Abstract

The problem of illegal distribution of diesel fuel in the Riau Islands Province is something that is no longer commonplace, this is caused by several factors which will be explained by researchers from a criminological perspective. The aim of this research is to provide study material for academics, legal observers and students regarding the distribution of illegal diesel from a criminological perspective. This research uses a normative research method with a deductive approach, examining legal norms, principles and principles, as well as related statutory provisions. This research focuses on the phenomenon of illegal diesel smuggling in the Riau Islands Province, especially by fishermen. In his analysis, the author uses criminological factors that are behind this action, such as economic factors, social environment, possible places, and habits of imitating crime. The research results show that illegal diesel smuggling in the Riau Islands Province occurs due to economic disparities and psychological factors of the perpetrators. Law enforcement of this action requires the role of various factors, including law, law enforcement, supporting facilities, community participation, and culture.
Restitusi Sebagai Upaya Ganti Kerugian atas Derita yang Dialami Anak Akibat Pencabulan yang Dilakukan Oknum Guru di Lingkungan Sekolah Suryani, Dewi Ervina
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v7i2.8426

Abstract

Initially, restitution was more popular in the field of civil law, but along with the development of criminal law, the term restitution was heard more often, especially in criminal cases involving children as victims. Child victims have the right to obtain compensation for the suffering they experience as a result of criminal acts. However, the implementation of this restitution cannot yet be said to be optimal, because there are still many children who are victims of criminal acts, especially sexual abuse, who do not receive restitution as they should, and some even do not know about it. This research is normative juridical by examining secondary data (library research). The results of this research provide an illustration of how the fulfillment of children's rights and protection is implemented in the decision of the Banda Aceh District Court in case Number: 132/Pid.Sus/2020/PN Bna, which is a case of sexual abuse committed by unscrupulous teachers at SD Negeri 64 Banda Aceh Ateuk Jawo Village , Baiturrahman District, Banda Aceh City to underage female students.
SOSIALISASI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI DENGAN PEMBAGIAN MASKER KESEHATAN KEPADA PARA PEDAGANG DAN PENGUNJUNG PASAR TRADISIONAL PAJAK SORE PADANG BULAN Sembiring, Rinawati; Suryani, Dewi Ervina
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Grafik penyebaran virus corona belum menunjukkan penurunan. Hingga akhir April 2020, jumlah korban virus corona di dunia tercatat di angka 217.094 meninggal dunia. Pasar menjadi rawan penularan virus selain kondisinya yang kotor dan banyak kuman, pasar juga merupakan tempat pertemuan banyak orang dengan berbagai tipe. Penggunaan masker kesehatan menjadi penting untuk dilakukan oleh setiap orang untuk menekan penyebaran virus corona. Beranjak dari latar belakang tersebut, maka penulis memilih pasar tradisional Pajak Sore Padang Bulan sebagai salah satu dari sekian banyak pasar tradisional di Kota Medan yang memiliki angka pengunjung yang banyak setiap harinya, sebagai tempat mensosialisasikan kebijakan pemerintah melalui penerapan protokol kesehatan dengan membagikan masker kesehatan kepada para pengunjung dan pedagang pasar.
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) PERWAKILAN MEDAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) Suryani, Dewi Ervina; Nababan, Cains Dominggo; Laowo, Monica Margaretha; Sitorus, Yordan Gusman; Dewi, Dahlia Kusuma
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i4.3572

Abstract

Human Trafficking atau perdagangan orang menarik perhatian diseluruh dunia. Tidak sedikit kasus perdagangan orang telah terjadi di kota Medan. Maka dari itu, pemerintah kota Medan menerbitkan peraturan daerah kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Dibentuklah lembaga bernama Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dan bertujuan untuk melindungi saksi dan korban dalam berbagai kasus, tidak hanya dalam kasus perdagangan orang. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris .
DISFUNGSI PIDANA MATI BAGI KORUPTOR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH KONTEMPORER Suryani, Dewi Ervina; Muhammad Faisal Hamdani; Muhammad Iqbal Irham
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 2 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i2.273

Abstract

Korupsi dikategorikan ke dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime), karena akibat yang ditimbulkannya dapat merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi menghambat kemajuan dan pembangunan bangsa, meningkatkan jumlah kemiskinan dan bahkan bisa membunuh ekonomi negara. Begitu berbahayanya sampai pemerintah memberikan perlakuan khusus untuk menangani kejahatan ini dengan membentuk aturan dan perangkat hukum tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kenapa pidana mati bagi pelaku korupsi tidak pernah terlaksana hingga kini. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, maka ditemukan bahwa frasa “keadaan tertentu” dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) tidak memiliki pengertian yang pasti (blur) seperti negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana nasional, sebagai bentuk pengulangan kejahatan, dan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Penjelasan seperti ini menghilangkan hukuman pidana mati bagia pelaku korupsi di luar empat ketentuan tersebut. Dari temuan ini maka dapat disimpulkan bahwa disfungsi pidana mati bagi pelaku korupsi disebabkan adanya pembatasan keadaan cakupan perbuatan korupsi yang bisa dihukum mati yang ada pada aturan pasal 2 ayat (2) UU TPK. Untuk itu, penulis menyarankan kepada pemerintah dan badan legislatif untuk segera melakukan revisi terhadap UU TPK dengan menghapus frasa “keadaan tertentu” dan menambahkan satu pasal baru yang mengatur tentang pidana mati secara tegas mencakup semua bentuk korupsi yang merugikan bangsa dan negara, serta jelas dan terukur mengatur tentang batas minimum korupsi yang wajib dijatuhi pidana mati, misalnya minimal Rp 1.593.750.000,- berdasarkan mazhab Syafi’i, atau minimal Rp 6.375.000.000 berdasarkan mazhab Hanafi.
SOSIALISASI UU TENAGA KERJA DI LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) PERHOTELAN MITRA SAURI Suryani, Dewi Ervina; Marpaung, Rolando; Hia, Niscaya
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 1 No. 1 (2020): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan seputar hubungan kerja di Indonesia tidak pernah selesai untuk dituntaskan. Kerap terjadi bentuk-bentuk pelanggaran dalam hubungan kerja yang dilakukan pengusaha terhadap tenaga kerjanya ataupun tenaga kerja terhadap pengusaha. Bahkan sebuah artikel online mengatakan bahwa pelanggaran yang paling masif yang terjadi akibat minimnya pengawasan pemerintah, di samping sengketa tanah dan sengketa kredit macet adalah pelanggaran dalam bidang ketenagakerjaan. Sedemikian rumitnya masalah hubungan kerja ini, sampai Mahkamah Agung RI membuat kamar khusus bagi para Hakim Agung hubungan industrial. Dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha secara yuridis pekerja/buruh bebas, karena prinsip Negara RI tidak seorangpun boleh diperbudak. Semua bentuk dan jenis perbudakan dilarang. Tetapi secara sosiologis pekerja/buruh tidak bebas karena kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia, sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain, selain tenaganya kadang-kadang terpaksa menerima hubungan kerja dengan majikan meskipun memberatkan bagi pekerja/buruh itu sendiri.lebih-lebih sekarang ini dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Akibatnya pekerja/buruh seringkali diperas majikan denga upah yang relatif kecil. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah (pekerja/buruh) dari kekuasaan majikan guna menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN MAHASISWA Suryani, Dewi Ervina; Sitorus, Marta
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, tidak hanya dikalangan dewasa namun juga di kalangan remaja dan anak – anak. Penyebab penyalahgunaan ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), omzet peredaran narkoba dalam 1 (satu) tahun di Indonesia diperkirakan mencapai nilai Rp. 20 trilyun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa menempati urutan ke 4 dari 12 bidang profesi lainnya Terdapat beberapa faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa yaitu: a. Faktor hukum b. Faktor aparatur penegak hukum c. Faktor budaya hukum. d. Faktor Lingkungan. e. Faktor masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 111 sampai dengan pasal 148. Pihak kepolisian hendaknya memberikan bentuk sosialisasi yang menarik dan sesuai dengan perkembangan berbagai jenis narkotika karena akhir – akhir ini banyak sekali jenis jenis narkotika baru seperti tembakau gorilla, dan permen berbahan narkotika, dan roti brownies narkoba juga perbaikan terhadap moral aparat penegak hukum sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan narkotika di tubuh aparat penegak hukum itu sendiri
Edukasi Hukum Penentuan Hak Waris Anak Di Bawah Umur Serta Peranan Pemerintah Dalam Penetapan Ahli Waris Laia, Sri Wahyuni; Suryani, Dewi Ervina; Sihombing, Natasya Sabrina Kathlen; Lase, Mesra Abadi; Laoli, Upi Indah Stevani
Annusfy : Journal of Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 5 (2026): January 2026 , Annusfy
Publisher : Jaanur Elbarik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65065/yygsjc26

Abstract

This community service program aims to enhance public understanding and legal awareness regarding minors’ inheritance rights and the role of government institutions in the formal determination of heirs. The program employed a Participatory Action Research (PAR) approach consisting of problem identification, educational planning, participatory legal counseling, and reflective evaluation. The results indicate a significant improvement in community knowledge of inheritance law systems, formal procedures for determining heirs through the court, and the protective role of village governments and related institutions. This initiative is expected to reduce inheritance conflicts, strengthen legal protection for minors, and promote a culture of legal awareness within the community.
Child Neglect After Divorce: Perspective of Child Protection Law and Compilation of Islamic Law Suryani, Dewi Ervina; Pagar, Pagar; Irham, Muhammad Iqbal
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1381

Abstract

This study aims to analyze child neglect following parental divorce from the perspectives of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 on Child Protection (UUPA) and the Compilation of Islamic Law (KHI). This research employs a normative juridical approach. Through qualitative methods, the study finds a highly contrasting difference in perspectives between the UUPA and KHI regarding the issue of child neglect after parental divorce. The UUPA views such actions as a criminal offense, and the perpetrators are subject to legal sanctions. In contrast, the KHI considers child neglect after divorce as an internal civil matter between parents and children, and therefore does not recognize criminal sanctions. Meanwhile, the Religious Court, as a special judicial body that adjudicates divorce cases for Muslim citizens, applies the KHI as its legal basis. Based on these findings, it is concluded that the increase in child neglect parallels the rising number of divorces due to these differing perspectives in addressing the issue. As a result, there is no clear legal certainty serving as a specific reference for resolving cases of child neglect after divorce. In this regard, the author proposes several recommendations: (1) there should be a harmonization of perspectives between the UUPA and KHI concerning child neglect after divorce, recognizing that such acts may result in criminal sanctions; (2) the Supreme Court is encouraged to issue a regulation (PERMA) requiring judges in Religious Courts to include children’s post-divorce rights in their legal considerations even if not explicitly requested, and to impose penalties on parents who fail to comply with such rulings; and (3) the government is advised to establish a special institution or supervisory service unit to monitor child support obligations.
KEKUASAAN ORANG TUA ATAS HARTA ANAK DI BAWAH UMUR DAN ASPEK PIDANA ATAS PENYELEWENGANNYA Suryani, Dewi Ervina; Lubis, Fauziah; Harahap, Mhd. Yadi
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8334

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgelijk Wetboek/BW) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta aspek pidana atas penyelewengannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Masa kini menjadi hal yang lumrah ketika anak yang masih di bawah umur memiliki harta sendiri. Namun, di sisi lain secara yuridis anak dianggap belum mampu bertanggung jawab atas harta miliknya. Oleh sebab itu, hukum perdata memberikan kekuasaan kepada orang tua untuk mengurus harta anak yang masih di bawah umur. Namun kekuasaan ini berpotensi diselewengkan sehingga merugikan anak. Jenis penilitian ini adalah yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan asas kepentingan terbaik bagi anak di dalam pasal 48 UU Perkawinan selaras dengan UU Perlindungan Anak sebagai lex specialist, sehingga menjadi dasar pertanggung jawaban pidana bagi orang tua yang melakukan penyelewengan kekuasaan atas harta anak yang masih di bawah umur. Hal ini merupakan bentuk perkembangan hukum perdata, meskipun tidak diikuti dengan perumusan sanksi hukum. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pemerintah dan badan legislatif untuk menambahkan satu pasal baru di dalam UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan penyelewengan kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur.
Co-Authors Ayu Efritadewi Dahlia Kusuma Dewi Eventarius Baene Farhan, Muhammad Idlal Harahap, Mhd. Yadi Heni Widiyani Hia, Niscaya Irham, Muhammad Iqbal Laia, Sri Wahyuni Laoli, Upi Indah Stevani Laowo, Monica Margaretha Lase, Mesra Abadi Lubis, Fauziah Marpaung, Rolando Muhammad Faisal Hamdani Muhammad Iqbal Irham Nababan, Cains Dominggo Nia Anjani br. Gurusinga Oktapi, Deric Ninelee Pagar, Pagar Purnomo, Armando Tri Cahyo Sembiring, Rinawati Sihombing, Natasya Sabrina Kathlen Sitorus, Marta Sitorus, Yordan Gusman Yosefa Yustan Laia