Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH M-PROGRESS JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA JURNAL MITRA MANAJEMEN Jurnal Bakti Dirgantara Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Indah Sari
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Dissemination of the Urgency of Inheritance Law in Determining Inheritance Rights for Heirs in RW 08, Halim Perdanakusuma Subdistrict, Makassar District, East Jakarta City Aria Caesar Kusuma Atmaja; Indah Sari; Ardison Asri; Selamat Lumban Gaol; Subhan Zein
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3123

Abstract

This study aims to enhance community understanding of inheritance law—covering civil, Islamic, and customary aspects—among residents of RW 08, Halim Perdanakusuma Subdistrict, Makassar District, East Jakarta. A qualitative descriptive approach was employed through observation, interviews, and documentation involving community members, local leaders, and legal practitioners. The program focused on structured and sustainable legal socialization to increase awareness of lawful inheritance distribution. The findings show that prior to the program, most residents relied on verbal agreements and family customs, leading to disputes and inequitable asset division. After the socialization activities, participants demonstrated improved comprehension of inheritance principles, recognized the importance of legal documentation, and showed greater willingness to consult legal experts. The study concludes that systematic legal education significantly enhances community literacy on inheritance law, promotes fairness in asset distribution, and helps prevent potential family conflicts. This initiative is recommended as a model for broader community-based legal empowerment programs in urban areas.
Pencegahan PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DEMI TERWUJUDNYA KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN Indah Sari; Arif Susanto
JURNAL ILMIAH M-PROGRESS Vol. 16 No. 2 (2026): Jurnal Ilmiah M-Progress
Publisher : Feb Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/mpu.v16i2.2041

Abstract

Perlindungan tenaga kerja mengutamakan terciptanya keselamatan pekerja di lingkungan kerja. Mengutamakan keselamatan kerja akan mengurangi kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja. Kecelakaan kerja adalah suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh pekerja dan perusahaan karena bagi pekerja kecelakaan kerja akan dapat menyebabkan cedera, penyakit atau bisa menimbulkan kematian, sedangkan bagi pihak perusahaan akan menganggu jalannya proses produksi. Pada awal tahun 2025 kasus kecelakaan kerja di Indonesia cukup tinggi. Ditemukannya sebanyak 47.300 kasus kecelakaan kerja. Keadaan ini merupakan masalah serius dan sangat memprihatinkan karena berkaitan dengan keselamatan kerja pekerja. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sering terjadi kecelakaan kerja dalam sebuah perusahaan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Yuridis normatif merupakan metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder. Tujuan penulisan adalah menjelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dan bagaimana usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Pada bagian kesimpulan dijelaskan bahwa manusia dan lingkungan kerja merupakan faktor dominan terjadinya kecelakaan kerja, maka perlu dilakukan tindakan untuk meminimalisir kecelakaan kerja dengan menjadi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai dasar regulasi bagi pekerja dan pengusaha.
MENYOAL BATASAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MENGAMBIL SEBUAH TINDAKAN PEMERINTAHAN Indah Sari; Gemintang Alaf Cipta
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 16 No 2 (2026): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebuah negara hukum harus didasarkan pada asas legalitas yang mengisyaratkan bahwa wewenang yang dimiliki oleh pemerintah bersumber dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh dengan cara atribusi (yang bersumber dari undang-undang, cara delegasi (pelimpahan) dan dengan cara penugasan (mandat). Wewenang sendiri diartikan hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Adakalanya wewenang yang dimilki oleh pemerintah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan yang disebut penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang ini terjadi karena pemerintah mengabaikan aturan-aturan/asas legalitas dalam menjalankan roda pemerintahan, mengabaikan kepentingan umum dan mengabaikan pelayanan terhadap masyarakat serta ketidaktahuan pemerintah batasan dari wewenang yang dimilikinya ketika melakukan tindakan pemerintahan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu pertama, Apa ukuran batasan wewenang pemerintah dalam mengambil sebuah tindakan pemerintahan? Kedua, Kapankah pemerintah bisa dikatakan melakukan penyalahgunaan wewenang? Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, kemudian data di analisis secara kwalitatif. Pada akhirnya penulisan ini bertujuan ingin menjelaskan bagaimana ukuran batasan wewenang pemerintah dalam mengambil sebuah tindakan pemerintahan sehingga akhirnya penulis dapat membuat kriteria dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah.
Sosialisasi Bahaya dan Pencegahan Kejahatan Narkotika Bagi Generasi Muda di Lingkungan Karang Taruna Rukun Warga (RW) 08, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur Indah Sari; Selamat Lumban Gaol; Subhan Zein Sgn; Ardison Asri; Suwito Suwito; Widiraharjo Widiraharjo; Luis Bayu Gustian Erlangga; Daffa Dwi Apriansyah
Jurnal Bakti Dirgantara Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Bakti Dirgantara
Publisher : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/wvh1ke28

Abstract

Maraknya tindak pidana narkotika yang melibatkan generasi muda menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya serta pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum generasi muda, khususnya anggota Karang Taruna Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, mengenai bahaya dan pencegahan kejahatan narkotika. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, simulasi kasus, serta evaluasi menggunakan pretest dan posttest. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait pengertian, jenis, dampak, serta sanksi hukum penyalahgunaan narkotika, yang tercermin dari perbandingan hasil pretest dan posttest serta tingginya partisipasi peserta dalam sesi diskusi. Meskipun demikian, keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi kendala dalam pendalaman materi secara menyeluruh. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan menegaskan pentingnya keberlanjutan program sosialisasi serta kerja sama periodik dengan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Timur sebagai upaya pencegahan narkotika berbasis komunitas.   The increasing involvement of young people in narcotics-related crimes indicates a low level of legal awareness and understanding regarding the dangers and prevention of narcotics abuse. This Community Service Program (PkM) aimed to enhance legal knowledge and awareness among the younger generation, particularly members of the Youth Organization in Neighborhood Association (RW) 08, Halim Perdana Kusuma Village, Makasar District, East Jakarta. The program employed legal counseling methods through lectures, interactive discussions, case simulations, and evaluation using pretest and posttest instruments. The results demonstrated an improvement in participants’ understanding of the definition, types, impacts, and legal sanctions related to narcotics abuse, as reflected in the comparison between pretest and posttest outcomes and the high level of participant engagement during discussions. However, limited time allocation constrained the depth of material delivery. This program contributes positively to strengthening community-based legal awareness and highlights the importance of sustainable outreach activities and periodic collaboration with the East Jakarta City National Narcotics Agency (BNNK) in preventing narcotics abuse.
Co-Authors Ardison Asri Aria Caesar Kusuma Atmaja Arif Susanto Daffa Dwi Apriansyah Gaol, Selamat Lumban Gemintang Alaf Cipta Luis Bayu Gustian Erlangga Niru Anita Sinaga Subhan Zein Subhan Zein Sgn Suwito Suwito Syamsiar, Syamsiar Widiraharjo Widiraharjo