<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector di Kota Mataram dan mengetahui bagaimanakah peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector di Kota Mataram. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah normatif empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku khususnya tentang pengaturan tentang penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung yaitu di Polresta Mataram, PT. Kanaka Dasha Mesari dan PT. Anugrah Raya Indonesia. Hasil penelitian yaitu Pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector diatur dalam Undang-Undang Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, peran kepolisian ketika terjadi dugaan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector, bahwa Polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini termuat dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun lebih spesifik dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi kepolisian tersebut maka ada beberapa upaya yang dilakukan Polri dalam menangani tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector diantaranya yaitu melalui upaya preventif yang dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum baik kepada masyarakat, debt collector maupun perusahaan pembiayaan, tersedianya ruang konsultasi dan mediasi pada kantor Kepolisian Resor Kota Mataram dan melalui upaya represif dengan menjatuhkan sanksi pidana.]]>
