Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Unizar Recht Journal
Haerani Haerani
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Haerani Haerani
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 1 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.82 KB)

Abstract

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat adat yang tidak menutup kemungkinan masyarakat menggunakan hukum adat mereka masing-masing dalam masalah waris yang di ajarkan secara turun temurun. Salah satunya adalah desa Sesaot yang berada di Kecamatan Narmada. Sistem selembah sepoto di desa Sesaot pada dasarnya mirip dengan sistem waris dalam hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; Bagaimana pengaturan pembagian harta waris menurut hukum islam dan hukum adat di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dan Apa saja persamaan atau perbedaan pembagian waris secara adat dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian menganalisis berbagai persepsi dan praktek hukum waris Islam dan adat yang ada di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data yaitu yang diperoleh menggunakan pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, Pengaturan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam yaitu terdapat dalam Qs An-Nisa ayat 7,ayat 8, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176,dan pengaturan jumlah harta waris yang akan dibagi terdapat dalam Qs Al-Ahzab ayat 6,serta batasan kekerabatan yang menjadi ahli waris terdapat dalam Qs Al-Anfaal ayat 75. Sedangkan pengaturan pembagian harta waris yang dilakukan di desa sesaot menggunakan adat Selembah Sepoto, selembah sepoto Yaitu dua berbanding satu, dan adat Rede atau perbedaan orang tua dalam pembagian waris; Kedua, terdapat beberapa Persamaan dan Perbedaan Pembagian Waris Secara Adat Dan Hukum Islam yaitu: 1. Persamaannya ada pada hasil atau jumlah yang didapat masing-masing ahli waris; 2. pada waktu pembagian harta warisan; 3. Hapusnya hak waris jika ahli waris menikah dengan orang yang berbeda agama. Sedangkan perbedaannya jika dalam hukum waris islam, berdasarkan QS Annisa ayat 7, QS surat Al-Baqarah ayat 180, harta warisan atau harta peningalan, yang artinya harta disebut sebagai harta warisan jika pewaris meningal dunia, sedangkan harta yang dibagikan ketika pewaris masih hidup disebut hibah.sedangkan didalam system pewarisan adat didesa Sesaot, harta yang dibagi oleh orang tua pada saat masih hidup di anggap sebagai harta waris sebagaimana peraktek yang dilakukan oleh keluarga.
Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Ditinjau Dari Pasal 8 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Hafizatul Ulum; Haerani Haerani; Juaini Juaini
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.696 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan peraturan bupati kabupaten lombok tengah nomor 43 tahun 2018 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,penelitian ini dilaksanakan di kecamatan prin ggarata kabupaten lombok tengah, pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ,pendekatan konseptual ,pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Untuk mendapatkan hasil yang relevan maka peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan lapangan dengan melakukan interview langsung kepada pihak-pihak terkait sebagai sampel untuk mewakilipopulasi dengan metode proportional purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,peneliti mendapatkan beberapa temuan yang menjadi sumber masalah dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan dalam rangka pengisian perangkat desa tahun 2018 dikabupaten lombok tengah yaitu: 1)bahwa ketentuan didalam perbup aquo pada pasal 8 ayat (5) huruf n melampaui wewenang dari kewenangan yang dimiliki dalam pengaturannya biloa merujuk pada ketentuan diatasnya sesuai dengan azaz-azaz dalam pembentukan peraturan perundng-undangan serta telah membatasi hak konstitusional warga Negara untuk ikut turut serta berpartisipasi dalam pemerintahan 2) ketentuan yang dimaksud yakni dalam rumusan materi pasal 8 ayat (5) peraturan bupati kabupaten lombok tengah nomor 43 tahun 2018sebagai peraturan pelaksana dari perda aquo merupakan norma kabur dalam peraturan ketentuan mengenai penghentian proses penjaringan bila dalam waktu yang ditentukan dalam aturan aquo jumlah bakal calon tidak mencapai dua orang maka proses penjaringan dihentikan yang menimbulkan ketidak pastian bagi satu orang bakal calon serta dalam pemberlakunnya,minimnya sosialisasi tentang kebijakan yang berakibat hilangnya daya guna dari capaian yang hendak dicapai sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai persoalan dan terkesan dipaksakan hanya untuk menunjukkan berbedan kekhasan daerah kabupaten lombok tengah dengan daerah lain tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan persatuan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Mediasi di Luar Pengadilan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Haerani Haerani; Hafizatul Ulum
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.47 KB)

Abstract

UUPK berdasarkan Pasal 52 memberikan kewenangan kepada BPSK untuk melaksanakan beberapa fungsi dalam penyelesaian sengketa, salah satunya adalah fungsi mediasi. Terhadap pembentukan BPSK di Kota Mataram, sebagai lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, sebagian besar pengaduan konsumen yang ditangani di BPSK Kota Mataram adalah sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini berasal dari sektor jasa keuangan non bank (lembaga pembiayaan) khususnya dalam sengketa pembiayaan konsumen (consumer finance). Adapun permasalahnnya ialah Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK dan Bagaimanakah efektivitas penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen melalui mediasi di luar pengadilan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan normatif dan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) dengan metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi lapangan yang diperoleh dengan teknik wawancara dengan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase, dimana terhadap putusan arbitrase dapat diajukan keberatan; Kedua, penyelesaian sengketa melalui mediasi di BPSK Kota Mataram dinilai efektif untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen. Mediasi cenderung dipilih sebagai cara penyelesaian sengketa, dimana berdasarkan sampel yang penulis gunakan 3 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2020, terdapat sekitar 60 perkara dengan cara mediasi yang berhasil ditangani dari 86 perkara yang diselesaikan. Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi di BPSK Kota Mataram efektif untuk menyelesaikan suatu perkara.
Pengujian Konstitusional Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang – Undangan Hafizatul Ulum; Haerani Haerani; Budi Hartono
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu ciri Peraturan Desa sebagai peraturan perundang-undangan adalah dapat diuji apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. permasalahan yang di angkat meliputi: Bagaimana kedudukan Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana bentuk Pengujian Konstitusionalitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang mengutamakan bahan hukum kepustakaan. Pembentukan peraturan desa tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan desa sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, bentuk pengujian konstitusionalitas Peraturan Desa dalam peraturan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk Executive Review serta berkaitan erat dengan hubungan negara kesatuan dengan pengawasan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
Kewenangan Syahbandar Dalam Pembebanan Dan Pembuatan Akta Hipotek Kapal Laut Haerani Haerani; Hafizatul Ulum
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini hendak mengkaji bagaimanakah tahapan-tahapan dalam pendaftaran kapal dan bagaimana kewenangan Syahbandar dalam pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen dengan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, tujuan pendaftaran kapal adalah untuk menentukan status hukum kapal; memperoleh surat kebangsaan kapal Indonesia; kapal yang telah didaftarkan mempunyai status benda tidak bergerak; kapal yang didaftarkan dapat dibebani hipotek. Untuk mencapai tujuan tersebut, berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Pelayaran menyebutkan bahwa status hukum kapal ditentukan setelah melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal. Kapal yang telah memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. Kedua, Kewenangan Syahbandar dalam pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut merupakan kewenangan atributif yang diperoleh langsung dari undang-undang, yaitu Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 60 ayat (2) UU Pelayaran, maka Notaris dalam hal ini tidak berwenang membuat akta hipotek kapal laut sebagai akta otentik, yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Dalam hal ini berlaku asas dalam perundang-undangan, yaitu Lex Specialis derogat legi generali.
Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Mataram Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Haerani Haerani
Unizar Law Review (ULR) Vol 1 No 1 (2018): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.805 KB)

Abstract

Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alenia ke IV memuat tujuan nasional dari berdirinya Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan tersebut maka tugas Pemerintah tidak hanya melaksanakan UU tetapi lebih luas dari itu yaitu menyelenggarakan kepentingan umum, salah satunya adalah Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk perlindungan kepada masyarakat dalam posisinya sebagai konsumen. Salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada konsumen dengan dibentuknya BPSK berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUPK. Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Rumusan Masalahnya yaitu Bagaimana kewenangan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK, dan apakah hambatan-hambatan yang dihadapi BPSK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiolegal. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan Setelah itu dilakukan penalaran secara logis dan sistematis dengan alanisa deskriptif kualitatif dan menarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Kesimpulannya Pertama, tugas dan wewenang BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur dalam Pasal 52 UUPK. Kedua, Mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan mengajukan permohonan ke BPSK, selanjutnya kesepakatan untuk memilih cara penyelesaian sengketa baik dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, kemudian majelis menyelesaiakan sengketa dan membuat putusan. Ketiga, faktor penghambat BPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu segi peraturan perundang-undangan, kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, dukungan sarana dan prasarana yang masih minim serta kurangnya kesadaran para pihak yang bersengketa. Untuk mengatasi hambatan tersebut Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi NTB melakukan upaya meningkatkan anggaran BPSK, mengirim anggota BPSK untuk pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan sosialisasi masyarakat.
Analisis Yuridis Tanggungjawab Kontraktor Dalam Penyelsaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dinas Pupr Di Tinjau Dari Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Senirah Senirah; Haerani Haerani; Muhammad Ikhsan Kamil
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab kontraktor dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dengan dinas PUPR dalam UUJK, serta untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam UUJK. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang - undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kontraktor apabila melakukan tindakan wanprestasi yaitu melakukan ganti rugi. Adapun bentuk ganti rugi yang harus dilakukan kontraktor sesuai kesepakatan yang pada kontrak perjanjian konstruksi sebagaimana yang ada dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi yang telah dibuat bersama Dinas PUPR. Proses penyelesaian sengketa wanprestasi dibidang konstruksi dapat dilakukan dengan gugatan melalui jalur litigasa dan penyelsaian melalui luar pengadilan yaitu mediasi, negosiasi dan arbitrase
Alur Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 (Studi Di BAWASLU Kabupaten Lombok Barat) Abdurrahim Abdurrahim; Haerani Haerani; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pemilu di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan bagaimana bentuk peegakkan hukum yang ideal oleh Bawaslu terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Empiris penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Hasil penelitian menujukkan bahwa Bentuk Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak pidana pelanggaran pemilu 2019 menurut Undang-Undang RI No.7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum secara expressive verbis menyatakan bahwa proses penanganan pelanggaran pidana pemilu wajib melewati sentra Gakkumdu sebagai pintu gerbang penegakan hukum pidana pemilu yakni dilakukan melalui alur: a) Penerimaan, b) Pengkajian, c) Penyampaian laporan/temuan kepada bawaslu, kedua Bentuk Penegakah hukum yang Ideal oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu di Kabupaten lombok barat seyogyanya melalui satu pintu Penindakan tindak pidana pemilu, yang dimana bawaslu diberikan kewenangan penuh sebagai suatu lembaga khusus “Special Crime Division” yang salah satu kompetensinya ialah menyelesaikan semua bentuk pelanggaran Pidana dari tahap penyidikan dan penuntutan secara cepat, sederhana, dan efisien.
Kajian Sosiologi Hukum Atas Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah) Sofyan Zaid Albie Yasin; Haerani Haerani; Anwar Anwar
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu fenomena pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia, tak terkecuali yang dilakukan oleh anak sekolah di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kabupaten Lombok Tengah serta upaya pihak Kepolisian Lombok Tengah dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor - faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu faktor keluarga dan faktor pergaulan/lingkungan serta terdapat faktor yang lain meliputi faktor hanya patuh ketika ada petugas dan faktor usia dan faktor damai ketika tilang, merupakan faktor yang paling sering terjadi dan menjadi sebab akibat terjadinya pelanggaran lalu lintas. Sementara itu upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menanggulangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah antara lain upaya pre-emtif (himbauan) berupa sosialisasi ke tiap sekolah dan lingkungan masyarakat, lalu upaya preventif (pencegahan) berupa penjagaan disetiap pos lalu lintas dan upaya represif (penegakan hukum) berupa teguran dan pemberian sanksi berupa tilang, sehingga dapat berguna untuk memberi efek jera terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Di Kota Mataram Muhammad Riki Irmawan; Haerani Haerani; Ahmad Rifai
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector di Kota Mataram dan mengetahui bagaimanakah peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector di Kota Mataram. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah normatif empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku khususnya tentang pengaturan tentang penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung yaitu di Polresta Mataram, PT. Kanaka Dasha Mesari dan PT. Anugrah Raya Indonesia. Hasil penelitian yaitu Pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector diatur dalam Undang-Undang Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, peran kepolisian ketika terjadi dugaan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector, bahwa Polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini termuat dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun lebih spesifik dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi kepolisian tersebut maka ada beberapa upaya yang dilakukan Polri dalam menangani tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector diantaranya yaitu melalui upaya preventif yang dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum baik kepada masyarakat, debt collector maupun perusahaan pembiayaan, tersedianya ruang konsultasi dan mediasi pada kantor Kepolisian Resor Kota Mataram dan melalui upaya represif dengan menjatuhkan sanksi pidana.
Co-Authors Abdurrahim Abdurrahim Ahmad Rifai Anwar Anwar Budi Hartono Dhina Megayati Hafizatul Ulum Ikhsan Kamil, Muhammad Juaini Juaini Muhammad Riki Irmawan Senirah Senirah Sofyan Zaid Albie Yasin