I Dewa Nnyoman Gde Nurcana
Fakultas Hukum Universitas Tabanan

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kedudukan Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Adat Bali, Hukum Islam Dan Hukum Perdata di Indonesia I Dewa Nnyoman Gde Nurcana; I Kadek Adi Surya
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tentang kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum adat Bali, hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam ranah kajian metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarakan hasil penelitian, aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak/adopsi bagi orang Bali yang masih mengakui perbuatannya itu dilakukan perbuatan hukum pengangkatan anak tentu perbuatannya itu dilakukan berdasarkan hukum adatnya, demikian juga bagi masyarakat Tionghoa berlaku aturan hukum perdata barat yang tertuang dalam Staatsblad tahun 1917 nomor 129, berakibat hukum yang mirip yakni terputusnya segala hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya sedangkan bagi orang-orang yang beragama Islam bila melakukan pengangkatan anak, akibat hukum yang timbul, tidak mengakibatkan terputusnya hubungan keperdataan antara orang tua kandung dengan anak angkat, pengangkatan anak hanyalah bersifat pemeliharaan dan demi perkembangan si anak dikemudian hari.
KAJIAN YURIDIS DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PERDAGANGAN SMARTPHONE ILLEGAL I Wayan Antara; I Dewa Nyoman Gde Nurcana; Ida Bagus Wirya Dharma
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol. 5 No. 2 (2022): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/vw.v5i2.3519

Abstract

Kemajuan teknologi telah memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Telepon cerdas (smartphone) adalah telepon genggam yang memiliki sistem operasi untuk masyarakat luas, fungsinya tidak hanya untuk SMS dan telepon saja tetapi pengguna dapat dengan bebas menambahkan aplikasi, menambah fungsi-fungsi atau mengubah sesuai keinginan pengguna. Tentu saja, hal ini telah menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor smartphone, sehingga beberapa pengusaha distributor banyak yang tidak mampu bersaing secara “sehat”, melakukan pendistribusian smartphone secara “ilegal”, seperti mendistribusikan dalam jumlah partai besar dengan cara menghindari pajak. Salah satu cara ini, dapat memberikan manfaat bagi distributor. Pemerintah telah memberikan larangan serta batasan terhadap barang-barang tertentu yang menimbulkan penyelundupan smartphone tersebut, karena smartphone tersebut dianggap melanggar lisensi atau Hak Kekayaan Intelektual suatu perusahaan yang memiliki merk tersebut sehingga hal tersebut menjadikan dasar hukum pemerintah untuk melarang smartphone ilegal tersebut masuk kedalam wilayah Indonesia. Ironisnya, banyak konsumen Indonesia tidak memiliki kesadaran hukum yang baik sehingga lebih memilih untuk membeli smartphone ilegal dengan harga murah tersebut dibandingkan harus membeli produk smartphone legal yang kualitasnya sudah terjamin.
INTRUMEN PENGATURAN LARANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DENGAN SARANA ONLINE DIDALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK I Kadek Adi Surya; I Dewa Nyoman Gde Nurcana
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i2.2362

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif bagi masyarakat diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya yaitu kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan pekerja seks komersial dengan sarana online. Manusia telah menukar uang dan barang dengan hubungan seksual selama ribuan tahun. Sejak konsep pertukaran itu mulai dikenal, pada masa itulah prostitusi mulai muncul. Profesi ini diperkirakan sudah ada sejak dimulainya awal tahun masehi bahkan jauh sebelum itu. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal yang merupakan penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan yang terperinci atas isu hukum yang dihadapi. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu¬-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran. Tujuan daripada penelitian jurnal ini agar masyarakat mengetahui terhadap kepastian hukum yang mengatur mengenai tindak pidana porstitusi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kemudian mengenai penaturan tindak pidana porstitusi diatur dialam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik