Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Tafsir Kenabian Mirza Ghulam Ahmad Supardi, Supardi
AL-DZIKRA: JURNAL STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN AL-HADITS Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Ushuluddin and Religious Study, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/al-dzikra.v13i1.3900

Abstract

ABSTRAK Artikel ini fokus pada kajian penafsiran tentang kenabian pendiri Ahmadiyah  yaitu  Mirza  Ghulam  Ahmad  Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa proses penafsiran yang dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad berikut pokok-pokok pemikirannya  yang dianggap keluar dari Islam mainstream. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat menyajikan data secara lebih  detail  dan  mendalam.  Dari  studi  ini,  diperoleh  hasil  bahwa proses penafsiran Mirza Ghulam Ahmad dipengaruhi oleh faktor sosial-politik yang berkembang di masanya. Penafsirannya tentang konsep kenabian sangat berseberangan secara diametral terhadap teologi ortodok Keywords: Proses, Penafsiran, Konflik Sosial
Analisis Tari Rudat Dalam Pelebon Puri Agung Karangasem Perspektif Fikih Dan Uṣūl al-Fiqh: Tari Rudat dalam Pelebon Puri Agung Karangasem Perspektif Fiqh dan Usul al-Fiqh Supardi; Mustafid Amna
Wasathiyyah Vol 6 No 2 (2024): Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih dan Ushul Fikih
Publisher : Wasathiyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58470/wasathiyyah.v6i2.92

Abstract

Penelitian ini membahas Tari Rudat Kecicang Islam sebagai warisan budaya khususnya terkait partisipasinya dalam upacara pelebon Puri Agung Karangasem. Tari Rudat yang berkembang sejak 1950-an menggabungkan unsur pencak silat, musik hadrah, dan lantunan shalawat, dan biasanya ditampilkan dalam acara keagamaan Islam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hukum partisipasi Tari Rudat dalam upacara adat Hindu melalui perspektif fikih dan ushul fikih, dengan menitikberatkan pada teori ‘urf  dan Iqra>r al-Nabi>. Penelitian menggunakan metode kualitatif lapangan, data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Tari Rudat dapat dikategorikan sebagai ‘urf s}ah}i>h} yang tidak bertentangan dengan nash syariat, sehingga hukumnya mubah. Pendekatan tasamuh memperkuat pandangan bahwa keterlibatan Tari Rudat dalam pelebon berkontribusi pada penguatan toleransi, harmoni sosial, dan hubungan lintas agama di Karangasem. Temuan ini menegaskan pentingnya konteks budaya lokal dalam penerapan hukum Islam, serta menggarisbawahi potensi seni sebagai medium toleransi antarumat beragama.
ANALISIS KEPATUHAN MAQASHID SYARIAH DALAM TRANSAKSI DIGITAL PERBANKAN SYARIAH : STUDI LAYANAN BSI MOBILE Abdur Rokhim; Supardi; Laila Afni Rambe
KASBANA Vol 6 No 1 (2026): Januari-Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The development of digital services in Islamic banking has undergone significant transformation, one of which is through the BSI Mobile application presented by Bank Syariah Indonesia (BSI). This study aims to analyze the alignment of the fund transfer service on the BSI Mobile application with the principles of Maqashid Sharia, which include the protection of religion (hifz ad-din), life (hifz an-nafs), intellect (hifz al-'aql), descendants (hifz an-nasl), and property (hifz al-mal). The research method used was descriptive qualitative, with a library research approach, interviews, and observation. The results indicate that the fund transfer service through BSI Mobile complies with the principles of Maqashid Sharia and aligns with the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), particularly in terms of transaction security, ease of access, and cost transparency. However, several areas still need improvement to ensure a more comprehensive implementation of Sharia principles. Keywords: Digital Services, Bank Syariah Indonesia, Fund Transfer, BSI Mobile, Maqashid Syariah.
Menafsir Ulang Konsep Hifz ad-Dîn dalam Konteks Indonesia Supardi; Abdur Rokhim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
Publisher : Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.418 KB) | DOI: 10.24090/jimrf.v10i1.4922

Abstract

Konsep paling penting dalam struktur maqashid syari’ah klasik dan masih bertahan hingga kini adalah hifz ad-din. Yang mencakup dua dimensi: min janib al-wujud dan min janib al-‘adam. Keduanya, dengan sengaja, penulis jadikan kerangka berpikir dalam rangka melakukan reinterpretasi terhadap konsep pelestarian agama. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum Islam normatif, yang memiliki tujuan untuk menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk memperoleh kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik. Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif mencakup ilmu kaidah dan ilmu pengertian (yang biasa disebut dengan dogmatik hukum). Jika melihat pada permasalahan yang dikaji dan diteliti penulis, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Yang dimaksud penelitian hukum normatif atau penelitian literer (library research) adalah metode atau cara yang diaplikasikan dalam penelitian hukum yang ditempuh dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka yang sudah tersedia. Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan pendekatan maqashid syariah. Dari kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa melestarikan agama min janib al-wujud sejalan dengan hukum positif sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat 1 dan 2, 28I ayat 1, dan Pasal 29 ayat 2. Sedangkan, min janib al-‘adam terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1965 berikut sanksi hukum dalam Pasal 156a KUHP. Sehingga, beberapa kebijakan hukum yang terdapat dalam kerangka hifz ad-din klasik seperti jihad dan hukuman bagi murtad, perlu dipertimbangkan kembali.
Regulatory Compliance among Religious Radio Stations in West Java Ismail, Nurzali; Basith, Achmad Abdul; Hidayat, Dadang Rahmat; Supardi, Supardi
Jurnal Kajian Jurnalisme Vol 10, No 1 (2026): KAJIAN JURNALISME
Publisher : Journalism Study Program, Faculty of Communication Sciences, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkj.v10i1.71026

Abstract

Background: Radio broadcasting institutions operating under the legal framework are required to comply with all applicable regulations. Indonesia has established legal provisions that specifically govern the broadcasting system. To date, no article has examined the stance of religious radio stations in West Java on broadcasting regulations. Purpose: This study was conducted to examine the extent to which religious radio stations in West Java comply with existing regulations. Additionally, it aims to shed light on various phenomena, ranging from compliance to violations occurring at religious radio stations in West Java. Methods: This study used a qualitative multi-case study. Data were obtained through observation, interviews, and a review of documents from West Java Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID Jabar). These data were then processed and analyzed to evaluate regulatory compliance among 18 radio stations, utilizing an analysis grounded in law, communication ethics theory, the journalistic code of ethics, and the nine elements of journalism. Results: Based on the research findings, four violations were identified in this phenomenon: restrictions on women’s voices, the temporary suspension of the broadcast of the national anthem “Indonesia Raya,” funding sources that do not comply with regulations or rely on donations, and promotions made in the name of specific groups. Conclusion: Some religious radio stations in West Java have not fully complied with applicable regulations. Implications: These findings suggest that strict oversight is necessary, along with a strong commitment by radio stations to comply with government-established regulations.