<![CDATA[Intellectual Property Rights (IPR) is a set of rights granted to exploit an object that is the result of human thought. IPR consists of various rights including copyright, trademark, patent, industrial design, and trade secrets. These rights are needed in developing a business, both large and small businesses. Legal counselling on the importance of IPR was given to the "Bia Berek" group consisting of mothers of traditional weaving craftsmen from the Kemak tribe in Kuneru village, Manumutin Urban Village, Atambua District, Belu Regency (East Nusa Tenggara (NTT)) in August 2018. As small businesses in traditional industries, an introduction to the importance of IPR for this group is given so that they can protect the object of intellectual property rights owned and utilize the IPR to advance their small businesses. After legal counselling is carried out, group members understand that their creativity in making woven fabrics is one of the assets protected by copyright and plagiarism of fabric motifs from other regions or groups is not permitted in the copyright regime. In addition, group members understand that a brand is needed to be able to market their woven fabrics more broadly. However, they are still unable to register their weaving work to obtain brand protection, industrial design, and IG, due to their limited funds, knowledge and access. There needs to be further assistance from the Regency Government regarding this IPR issueABSTRAK:Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah serangkaian hak yang diberikan untuk mengeksploitasi suatu obyek yang merupakan hasil dari pemikiran manusia. HKI terdiri dari berbagai hak di antaranya hak cipta, merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Hak-hak ini sangat dibutuhkan dalam mengembangkan suatu usaha, baik usaha besar atau pun kecil. Penyuluhan hukum akan pentingnya HKI ini diberikan kepada kelompok “Bia Berek” yang beranggotakan ibu-ibu pengrajin tenun tradisional dari suku Kemak di desa Kuneru, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur (NTT)) pada bulan Agustus 2018. Sebagai pelaku usaha kecil di industri tradisional, pengenalan akan arti pentingnya HKI bagi kelompok ini diberikan agar mereka dapat melindungi obyek hak kekayaan intelektual yang dimiliki dan memanfaatkan HKI tersebut untuk memajukan usaha kecil mereka. Setelah penyuluhan hukum dilakukan, anggota kelompok memahami bahwa kreatifitas mereka dalam membuat kain tenunan merupakan salah satu asset yang dilindungi oleh hak cipta dan penjiplakan motif kain tenun dari daerah atau kelompok lain merupakan hal yang tidak diperkenankan dalam rezim hak cipta. Selain itu, anggota kelompok memahami bahwa diperlukan merek untuk dapat memasarkan lebih luas lagi kain hasil tenunan mereka. Namun, mereka masih belum mampu mendaftarkan karya tenun mereka untuk mendapatkan perlindungan merek, desain industri, dan IG, karena keterbatasan dana, pengetahuan dan akses mereka. Perlu ada pendampingan lebih lanjut dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten terkait masalah HKI ini]]>
