Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Journal of Law, Poliitic and Humanities Mandalika Law Journal
Bernadetta Tjandra Wulandari, Bernadetta Tjandra
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
SISTEM PENJUALAN DENGAN PEMOTONGAN DI BAWAH HARGA PASAR MENURUT HUKUM ISLAM Saleh, Muhammad; Sani, Abdullah; Prasetiyorini, Pudhak; Wulandari, Bernadetta Tjandra; Mahardika, Swadia Gandhi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
Publisher : Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/jimrf.v13i1.11420

Abstract

This study aims to investigate the perspective of Islamic law on the implementation of price reduction systems in the marketing of adult and children’s clothing, as well as men’s and women’s apparel. The research explores the conditions under which discounted goods are permissible according to Islamic principles. A qualitative method was employed, analyzing relevant Islamic legal texts and contemporary market practices. The findings indicate that Islamic law permits price reduction systems, provided they meet specific conditions. The seller may set a base price and offer discounts, which must be agreed upon by both parties involved in the transaction. The process must ensure mutual consent without coercion or fraud (gharar). The transaction proceeds with a sale and purchase contract if an agreement is reached. Otherwise, the transaction does not occur. This study contributes to understanding permissible marketing strategies within Islamic economics, highlighting the importance of fairness and mutual agreement in trade practices.
PENYULUHAN HUKUM DAN PRAKTIK PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA BAGI KELOMPOK PKK DESA PONGGANG, KABUPATEN SUBANG Sinaga, Valerie Selvie; Siombo, Marhaeni Ria; Wulandari, Bernadetta Tjandra; Melani, Rr. Adeline; Puspita, Natalia Yeti
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 2 (2024): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v7i2.51966

Abstract

Green Economy adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Program ini sedang digalangkan pemerintah sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Sampah rumah tangga merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pembuangan sampah rumah tangga yang tidak benar dapat berkontribusi pada meningkatnya pemanasan global yang berakibat pada perubahan iklim. Padahal, sampah rumah tangga jika dikelola dengan benar selain dapat mengurangi pemanasan global dapat juga mempunyai nilai ekonomi/bisnis bagi rumah tangga. Perempuan mempunyai peranan penting sebagai penggerak ekonomi keluarga yang membutuhkan pendampingan. Salah satunya dengan mengadakan penyuluhan hukum dan praktik pengolahan sampah rumah tangga. Penyuluhan hukum akan dilakukan pada kelompok masyarakat dalam hal ini kepada kaum perempuan yang pengetahuan hukumnya masih rendah dan sering melakukan hubungan hukum dalam kegiatannya. Kelompok masyarakat tersebut adalah kaum perempuan yang tergabung dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ponggang, Kabupaten Subang. Peningkatan pengetahuan terhadap  komunitas ini diharapkan membantu wawasan mereka bagaimana meminimalkan sampah dan mengolah sampah sehingga bernilai ekonomi, bagaimana standar barang untuk diperdagangkan dalam tingkat global, bagaimana isu lingkungan terkait hak kekayaan intelektual (HKI), bagaimana dengan kewajiban terkait perpajakan dan perlindungan terhadap konsumen, dan hal-hal praktis lainnya dianggap perlu untuk memperkuat wawasan kelompok ini. 
Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Toko Online di Indonesia Wulandari, Bernadetta Tjandra
Mandalika Law Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v3i1.5452

Abstract

Perkembangan pesat transaksi melalui toko online di Indonesia telah membawa kemudahan dan efisiensi bagi konsumen, namun di sisi lain menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan hukum. Praktik merugikan konsumen, seperti penipuan, barang tidak sesuai deskripsi, serta kebocoran data pribadi masih marak terjadi, sementara kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi efektivitas regulasi perlindungan konsumen dalam transaksi toko online di Indonesia; (2) mengidentifikasi hambatan utama implementasi hukum yang berdampak pada kerentanan konsumen; serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan inklusif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, menelaah peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, laporan industri, dan literatur relevan lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang cukup kuat, kelemahan implementasi, lemahnya pengawasan, dominasi self-regulation oleh platform e-commerce, serta rendahnya literasi hukum konsumen membuat perlindungan masih bersifat normatif dan belum efektif. Kasus kebocoran data Tokopedia (2020) dan penyelidikan KPPU terhadap Shopee (2024) mempertegas adanya celah regulasi dalam pengawasan dan tanggung jawab platform. Temuan ini menekankan perlunya penguatan regulasi, penerapan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi seperti Online Dispute Resolution (ODR), serta peningkatan literasi hukum konsumen. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya pembaruan regulasi dan praktik perlindungan konsumen di era digital.
The Urgency of Harmonizing Consumer Protection Law in the Era of Digital Economy and Market Globalization Wulandari, Bernadetta Tjandra; Arif Awaludin; Indriasari, Evy
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2405

Abstract

The rapid growth of the digital economy and the globalization of markets has highlighted significant gaps in consumer protection laws. These gaps pose challenges in ensuring consumers’ rights and safety in an increasingly digital and interconnected marketplace. This study aims to analyze the urgency of harmonizing consumer protection laws, with a particular focus on issues such as data privacy, cross-border e-commerce, and technological advancements. Using a qualitative research methodology with a literature study approach, this research gathers data from academic journals, reports, and other reputable sources. The findings reveal that current consumer protection laws are inadequate in addressing the complexities of the digital age, with fragmentation in regulations across different jurisdictions leading to legal uncertainty and consumer vulnerability. The lack of international cooperation further exacerbates the issue, making it imperative for countries to work together to create standardized consumer protection frameworks. The study concludes that harmonizing consumer protection laws is crucial for fostering trust in digital markets, protecting consumers, and promoting a fair global digital economy. Further research is recommended to evaluate the practical implications of international cooperation and explore how emerging technologies, such as AI and blockchain, can be regulated to ensure ethical and consumer-friendly practices.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KETIDAKSESUAIAN INFORMASI DALAM PRAKTIK JUAL BELI TAS BRANDED BEKAS (PRELOVED) MELALUI INSTAGRAM Wulandari, Bernadetta Tjandra
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 9 No. 1 (2024): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2024
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v9i1.4608

Abstract

berinteraksi dan berkomunikasi jarak jauh, namun seiring berjalannya waktu banyak inovasi baru yang dapat digunakan melalui Instagram salah satunya adalah untuk melakukan transaksi elektronik atau transaksi jual beli antara pelaku usaha, selain itu banyak pelaku usaha yang secara kreatif menggunakan Instagram sebagai sarana untuk menjual produk barang kepada para konsumen karena lebih mudah dijangkau. Tas branded bekas (preloved) merupakan produk barang yang banyak dicari oleh konsumen pada saat ini sehingga banyak pelaku usaha yang menjadikan ini peluang untuk membuka usaha, namun dengan adanya praktik jual beli tas branded bekas (preloved) melalui Instagram banyak menimbulkan kerugian bagi para konsumen dalam bentuk ketidaksesuaian informasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen akan produk yang dijual melalui Instagram. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan upaya penyelesaian sengketa yang bisa diajukan oleh konsumen akibat ketidaksesuaian informasi dalam praktik jual beli tas branded bekas (preloved) melalui Instagram. Kerugian-kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian informasi dalam kegiatan jual beli tas branded bekas (preloved) melalui Instagram diantaranya kualitas barang / produk yang tidak sesuai dan dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha, informasi yang diberikan oleh pelaku usaha khususnya identitas tidak lengkap dan mempengaruhi konsumen untuk mengajukan klaim ganti rugi, ketentuan dan syarat yang wajib dilakukan oleh konsumen terkait produk barang yang sudah sampai pada konsumen tidak diberikan di awal sebelum terjadinya transaksi sehingga mempersulit konsumen untuk membuktikan adanya kerugian yang ada.
The Urgency of Harmonizing Consumer Protection Law in the Era of Digital Economy and Market Globalization Wulandari, Bernadetta Tjandra; Arif Awaludin; Indriasari, Evy
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2405

Abstract

The rapid growth of the digital economy and the globalization of markets has highlighted significant gaps in consumer protection laws. These gaps pose challenges in ensuring consumers’ rights and safety in an increasingly digital and interconnected marketplace. This study aims to analyze the urgency of harmonizing consumer protection laws, with a particular focus on issues such as data privacy, cross-border e-commerce, and technological advancements. Using a qualitative research methodology with a literature study approach, this research gathers data from academic journals, reports, and other reputable sources. The findings reveal that current consumer protection laws are inadequate in addressing the complexities of the digital age, with fragmentation in regulations across different jurisdictions leading to legal uncertainty and consumer vulnerability. The lack of international cooperation further exacerbates the issue, making it imperative for countries to work together to create standardized consumer protection frameworks. The study concludes that harmonizing consumer protection laws is crucial for fostering trust in digital markets, protecting consumers, and promoting a fair global digital economy. Further research is recommended to evaluate the practical implications of international cooperation and explore how emerging technologies, such as AI and blockchain, can be regulated to ensure ethical and consumer-friendly practices.
Co-Authors Arif Awaludin, Arif Heni Pujiastuti Indriasari, Evy Marhaeni Ria Siombo Muhammad Saleh Natalia Yeti Puspita Prasetiyorini, Pudhak Rr. Adeline Melani Swadia Gandhi Mahardika Valerie Selvie Sinaga