Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Media Administrasi Terapan Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Baban Sobandi
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Kasus Kota Cimahi) Baban Sobandi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 1 (2005)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i1.479

Abstract

Local government has responded the local autonomy policy, lauched by Central Government in 1999, with efforts for rissing original income. This effort can use negative impacts in both local economic activities and social welfares, due to incomplete prior anlysis of exixting condition and potency. This paper offers some alterbative strtaegies for original income optimalization. As an illustration, this paper use a case in the district of Cimahi in which the author found an acurate strategy for its original income optimalization such as data consilidation strategy and intensification startegy.
Reformasi Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Ekonomi Baban Sobandi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2000)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i1.623

Abstract

Ilmu ekonomi konvensional tidak mampu menyelesaikan krisis ekonomi secara tuntas. Puncak krisis ekonomi di Indonesia dengan indikator turunnya laju hingga hampir 15% anjloknya nilai rupiah hingga hampir Rp 20,000,00 per $ USA. Inflasi yang mencapai 84 % dan meningkatnya jumlah penduduk miskin dari 22,5 juta menjadi 49,5 juta jiwa, yang kesemuanya berlangsung dari tahun 1997 ke 1998, merupakan dampak akumulatif dari kondisi politik, hukum, budaya, ekonomi dan dimensi lainnya yang tidak kondusif. Kajian deskriptif ini membuktikan secara kualitatif kondisi perekonomian Indonesia sejak krisis pertengahan 1997 yang lau, paling tidak dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, inflasi, perdagangan luar negetri, arus modal, dan indikator lainnya. Pada bagian akhir, disampaikan koreksi fundamental terhadap prinsip-prinsip ekonomi konvensional.
Implikasi Pemberlakuan UU.No 22 Tahhun 1999 terhadap Kelembagaan Daerah (Kasus di 4 Kabupaten dan 3 Kota di Jawa Barat Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.568

Abstract

Inefisiensi kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan kenyataan lain dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan di Indonesia. Banyak sekali yang semestinya tidak ada tetapi dibentuk juga, sebenarnya tidak melahirkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi lebih baik. Hasil kajian yang dilakukan menunjukan bahwa walaupun persepsi pejabat daerah menunjukan adanya suatu kesepakatan mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penataan kelembagaan, tidak dilakukan oleh semua daerah, sehingga implikasi lingkup beban dan volume kerja yang dimiliki oleh kelembagaan yang identik dalam nomenklaturnya, tidak serta merta mempunyai bobot dan volume kerja yang berbeda. Demikian juga, terdapat nonmenklatur kelembagaan yang berbeda, nmaun bobot dan volume karyawan relatif sama. Dilihat dari dimensi ini, penataan kelembagaan daerah belum dilakukan secara efisien, efektif dan berkeadilan.
Kinerja Kebijakan Ekonomi Jawa Barat dan Sektor Unggulan Masing-masing Kabuapten/Kota Perode 1998-2002 Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 3 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i3.492

Abstract

Dampak krisis ekonomi yang dialmai Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, cukup berpengaruh pada perekonoman daerah Jawa Barat. Ini terlihat dari fluktuatifnya pertumbuhan sektor-sektor. Namun ditingkat Kabupaten/kota beberapa sektor menunjukan prospek pertumbuhan yang cukup baik sebagai sektor unggulan. Penentuan sektor-sektor tersebut sebagai sektor unggulan didasarkan pada kontribusinya pada PDRB,banyaknya tenaga kerja yang terserap dan jumlah kredit yang dialokasikan.
Pengembangan Model Kuantitatif Penataan Kelembagaan Daerah Yang Efisien, Efektif, dan Berkeadilan Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i2.558

Abstract

Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 berimplikasi kepada perubahan kewenangan yang dimiliki daerah. Selanjutnya, perubahan kewenangan telah direspon oleh daerah dengan melakukan berbagai penataan kelembagaannya. Dalam hal ini, penataan kelembagaan daerah belum didasari oleh pertimbangan-pertimbangan rasional yang berorientasi kepada efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Belum diperhatikannya aspek efisiensi, efektivitas dan keadilan dalam penataan kelembagaan daerah antara lain disebabkan oleh belum adanya formulasi buku yang dapat digunakan, serta pertimbangan-pertimbangan subjektivitas di kalangan pejabat daerah masih terlalu kental. Dalam konteks inilah model kuantitatif penataan kelembagaan diperlukan.
Pengembangan Model Kebijakan Alokasi Anggaran daerah Berorientasi Keadilan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 4 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i4.516

Abstract

Seringkali pertumbuhan ekonomi dengan’keadilan’dijadikan 2 dimensi yang secara teoritis dikontradisikan. Tatkla diinginkan suatu pertumbuhan yang optimal kebijakan pemerintah yang antara lain diwujudkan dalam kebijakan alokasi anggaran seolah-olah harus mengorbankan dimensi ‘keadilan’ dan sebaliknya jika dimensi keadilan ingin dikedepankan, maka pertumbuhan harus dikorbankan. Berbagai pendekatan dalam ekonomi regional dan ekonomi publik seolah-olah mengatakan bahwa kondisi pareto optimal dan interpersonal equity sulit dicapai karena berbagai constrait yang ada.
Model Panca Krama /COACHEE Model (Commitment, Analysis, Choice, Execution, Evaluation): Alternatif Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Indonesia Sobandi, Baban; Nugraha, Hari; Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 28, No 1 (2025)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v28i1.989

Abstract

This study aims to formulate and validate an alternative model of Civil Servant (ASN) competency development strategy in Indonesia. This is because competency development is an obligation for every ASN. However, there are still many agencies that have not facilitated it properly, because they have not conducted an analysis of competency development needs and there are no Job Competency Standards. As a result, competency development is partial and not in line with organizational needs. The research was conducted using a mixed method. It begins with a literature review to construct the model, followed by validation and reformulation through triangulation. Validation sites include Pusjar SK TASNAS-LAN, BPSDM of West Java Province, and BKD of Garut Regency, with data collected from Agency Leaders, Division Heads/Coordinators, and Employees. The findings confirm the COACHEE Model as a relevant alternative strategy for ASN competency development. This model emphasizes the importance of commitment; needs analysis based on Activity Competency Standards (SKA); selection of forms and pathways aligned with levels and gap components; implementation integrated with IKU; and an evaluation system tied to IKU and SKP. Recommendations include embedding competency development commitments in planning documents, adopting SKA as an alternative in AKPK, selecting forms and pathways based on levels and gaps, accelerating the Corporate University (Corpu) system for integration with IKU, and establishing an evaluation system that measures IKU and SKP achievement
Strategi Pengembangan Pariwisata Bahari Di Kabupaten Belitung Prima, Oscar; Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i1.205

Abstract

Sektor Pariwisata khususnya wisata bahari, diharapkan bisa menjadi salah satu pengganti Sektor Pertambangan sebagai sector unggulan dan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Belitung.Sementara itu, potensi wisata bahari yang besar belum dikelola secara optimal. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap wisata bahari di Kabupaten Belitung, sebagai bahan masukan untuk merumuskan strategi pengembangan ke depan. Dengan menggunakan analisis SWOT, dihasilkan beberapa strategi dengan prioritas strategi diversifikasi. Dalam mengimplementasikan strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung harus melakukan beberapa hal antara lain meningkatkan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membangun atau meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana pariwisata bahari; mengembangkan kompetensi kepariwisataan bagi masyarakat yang bergerak dalam Sektor Pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; serta meningkatkan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata.
Reformasi Penerimaan Daerah Kabupaten / Kota Menghadapi Otonomi Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i2.602

Abstract

Digulirkannya UU Nomor 25 tahun 1999 merupakan wujud kongkrit upaya pemerintah dalam melakukan reformasi keuangan daerah. Dalam kaitan ini, maka reformasi penerimaan harus ditujukan untuk mobilisasi sumber daya yang ada di daerah, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan administratif keuangan daerah menuju “kemadirian” daerah. Dalam kaitan ni upaya yang harus dilakukan agar reformasi penerimaan berhasil, maka perlu rangsangan kepda subjek penerimaan dan aparat pengelolaan penerimaan tersebut.
Reformasi Keuangan Daerah Restrukturasasi dan Privatisasi di Daerah Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 4 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i4.574

Abstract

Secara yuridis, laba BUMD merupakan komponen penerimaan daerah. Namun dalam kenyataan, BUMD yang ada bukanya mampu memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan daerah, malah justru merugi dan menyedot subsidi APBD. Permasalahan mendasar yang menyebabkan hal tersebut adalah keberadaan BUMD yang bersifat dilematis,disamping mempunyai misi ekonomi juga misi politis pemerintah daerah, sehingga terjadi perbedaan visi antara pemerintah sebagai pemilik (principle) dan manajemen sebagai pelaksana (agent). Keberadaan ini menyebabkan munculnya permasalahan turunan dalam hal SDM , modal, produk serta permasalahan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan restrukturisasi dan privatisasi. Dalam hal ini analisis pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan serta kemauan dan dukungan politis kelayanan politis serta kepercayaan politis harus menjadi pertimbangan dalam melakukan kebijakan ini.
Co-Authors Dawud, Joni Edah Jubaedah Haris Cahyo Nugraha, Haris Cahyo Lina Yulina Oscar Prima Prima, Oscar Syaiful Iman