Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 Anak Agung Gede Utama Indra Prayoga; I Nengah Suantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pelaksanaan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung dan untuk mengetahui penyerapan anggaran tahun 2015 sesuai dengan Daftar Pengguna Anggaran Kabupaten Klungkung. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelaksanaan fungsi Anggaran DPRD Kabupaten Klungkung atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan effisien. Hal ini dapat dilihat dari Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015, dimana anggaran DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2015 setelah perubahan sebesar Rp. 9.037.992.505,83 sedangkan realisasi pengeluaran DPRD sebesar Rp. 8.753.262.291,00, sehingga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pada Tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 284.730.214,83,- SiLPA DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 membuktikan DPRD Kabupaten Klungkung kurang cermat dalam hal perencanaan anggaran. Penyerapan Anggaran DPRD Klungkung tidak disalurkan sesuai dengan Daftar Pengguna Anggaran (DPA), hal ini dapat dilihat dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015. Kata Kunci: Fungsi Anggaran, DPRD, Kabupaten Klungkung ABSTRACT This research aims to explore the implementation of the Klungkung Regency DPRD budget function and to determine the 2015 budget absorption in accordance with the Klungkung Regency Budget User List.This research was conducted with empirical legal research methods. The results of this study indicate the implementation of the budget function of the DPRD of the Klungkung Regency on the 2015 Regional Budget (APBD) cannot be carried out effectively and efficiently. This can be seen from the Translation of the Realized Budget Report (LRA) of Regional Revenue and Regional Expenditure of the Klungkung Regency DPRD for the 2015 Budget Year, where the budget of the Klungkung Regency DPRD in 2015 after a change of Rp. 9,037,992,50.83 while the realization of the DPRD's expenditure of Rp. 8,753,262,291.00, so that there is a SiLPA, in 2015 amounting to Rp. 284,730,214.83, - SiLPA of the Klungkung Regency DPRD 2015 Fiscal Year proves that the Klungkung Regency DPRD is inaccurate in terms of budget planning. Klungkung DPRD Budget Absorption is not channeled according to the Budget User List (DPA), this can be seen from the Regional Government Work Unit Budget DPA (DPA SKPD) Secretariat of the Klungkung Regency DPRD Budget Year 2015.” Key Words: Budgeting Function, DPRD, Klungkung Regency

FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI BALI MENERIMA ASPIRASI RAKYAT DI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS Agus Pradnyana; I Nengah Suantra; I Wayan Suarbha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.866 KB)

The functions of the Local House of Representative of the Province of Bali (DPRD Bali) are the regulation maker and supervising function. In order to establish democratic government the people aspiration has to be seriously considered. The issues in this article are :1. to examine the legal basis of the authority of DPRD Bali to receive the people aspirations, 2. to examine the function of the function of the deliberation of people aspiration through DPRD Bali. purpose of this study was to assess the function of the Regional Representatives Council (DPRD) of Bali in realizing the aspirations of the people in order to establish. The Conclusion are : 1. DPRD Bali is an absorber of aspiration of the community as stated in the mandate of Article 300 letters (J) of Law No. 27 of 2009 and the Rules of Procedure of the Provincial Parliament of Bali No. 9 of 2010, 2. Through DPRD’s role as an absorber of aspiration of the community, people are expected to participate by providing feedback or complaints in the area so as to promote the establishment of a democratic government.

Pelaksanaan Pemenuhan Upah Pada Pekerja Villa Di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Gusti Ngurah Bandung Suryawan; I Nengah Suantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah memahami pelaksanaan pemenuhan upah pekerja jasa villa di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar dan mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemenuhan upah pekerja jasa villa di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan pemenuhan upah pekerja jasa villa di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 532/03-M/HK/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021belum berjalan ekeftif dilaksanakan oleh pengusaha villa tersebut yang berakibat kepada pekerja itu sendiri. Kendala dalam pelaksanaan pemenuhan upah pekerja jasa villa di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar yaitu menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung, biaya operasional yang tinggi, dan pembatalan booking kamar atau terselenggaranya acara di villa. Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemenuhan upah, pekerja villa. ABSTRACT The purpose of this study is to understand the implementation of the fulfillment of wages for villa service workers in Tampaksiring District, Gianyar Regency and to know the obstacles in implementing the fulfillment of wages for villa service workers in Tampaksiring District, Gianyar Regency. The research method used in this study is an empirical legal research method with a fact approach and a law approach. The results showed that the implementation of fulfilling the wages of villa service workers in Tampaksiring District, Gianyar Regency based on the Bali Governor's Decree Number 532/03-M/HK/2020 concerning the 2021 Regency/City Minimum Wage has not been carried out effectively by the villa entrepreneur which resulted in the workers themselves. . Obstacles in fulfilling the wages of villa service workers in Tampaksiring District, Gianyar Regency, namely the decrease in the number of tourists visiting, high operational costs, and cancellation of room bookings or holding events at the villa. Key Words: Implementation, Fulfillment of wages, villa workers.

RELEVANSI PERSYARATAN PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERMOHONAN DENGAN PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PEMBERIAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Megawati Purnama Sari Wijaya; I Nengah Suantra; Made Nurmawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, November 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.976 KB)

Principally, for establishing of the independent country must have some requirementssuch as: the definitive area, the definitive people or community, a sovereign government; thesethree conditions is a unity that can not be divided. Getting Indonesian citizen through anapplication must satisfy the conditions under Article 9 of Act Number. 12 / 2006 about TheRepublic of Indonesia Citizenship, the other hand Indonesian Citizenship obtained by giving thestate specified in Article 20 of The Act Number12 / 2006. Correlation of law between citizenshipgetting by citizenship application with citizenship, which it is getting by giving the state is inArticle 9 point d and also explanation of Article 20 The Act Number 12 / 2006 about TheIndonesia Republic Citizenship. The main law issue of the correlation is related to the terms ofcitizenship based on giving the state and the meaning of one of the terms, i.e the greatachievment, which it is the terms to get the citizhen of The Indonesia Republic by getting of thestate.

Urgensi Pengaturan Pengawasan Terhadap Peredaran Jual-Beli Minuman Beralkohol Secara Daring/Online I Gusti Ayu Agung Dwi Candra; I Nengah Suantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji peraturan-peraturan terkait dengan urgensi pengaturan pengawasan terhadap peredaran jual-beli minuman beralkohol secara daring/online. Adapun pendekatanya menggunakan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengkaji bagaimana Pengawasan pemerintah terhadap Penjualan Minuman Beralkohol dan bagaimana pengaturan pengawasan peredaran minuman beralkohol secara daring. Hasil yang dicapai dari penulisan ini yaitu adanya kekosongan norma terkait dengan implementasi dari pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Yang dimana minuman beralkohol telah di atur pada perpres No. 74 entang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Apabila dilihat terkait dengan pengawasannya didasarkan pada Pasal 33 Peraturan Permendag Nomor 47 Tahun 2018 yang dimana telah mengatur siapa saja yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Tetapi apabila dikaitkan pada Permendag RI/NO:15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol, bagian pengendalian dalam peraturan tersebut pada kenyataannya tidak menyebutkan bentuk kegiatan tetapi hanya menyebutkan subjek yang diatur Sedangkan Kegiatan Pengawasannya tidak disebutkan dalam peraturan tersebut. Sehingga sangat diperlukannyan aturan yang mengatur jelas tentang pengawasan minuman beralkohol secara online sehingga sangat urgen bagi pemerintah untuk mengatur peredaran minuman beralkohol sebagai upaya pencegahan (preventive), pengurangan resiko (preparedness), daya tanggap (response), serta pemulihan (recovery) yang dalam hal ini disebabkan oleh minuman beralkohol sehingga masyarakat merasa aman, terntram dan sejahtera. Kata kunci : Jual-Beli, Minuman Beralkohol, Pengawasan, Peran Pemerintah. ABSTRACT This type of research is a normative juridical study that examines the regulations related to the urgency of controlling the distribution of alcoholic drinks online / online. The approach uses statutory regulations (statue approach) and a conceptual approach. The purpose of this paper is to examine how government supervision of the sale of alcoholic drinks and how to regulate the distribution of alcoholic drinks online. The results achieved from this writing are the absence of norms related to the implementation of the implementation of government supervision in controlling the circulation of alcoholic drinks. Which is where alcoholic drinks have been regulated in Perpres No. 74 of 2013 concerning Control and Supervision of Alcoholic Drinks, when viewed in relation to the supervision it is based on Article 33 Regulation of the Minister of Trade Regulation Number 47 of 2018 which regulates who is authorized to carry out supervision. But if it is linked to the Minister of Trade Regulation RI / NO: 15 / M-DAG / PER / 3/2006 concerning Supervision and Control of Imports, Distribution and Sales, and Licensing of Alcoholic Drinks, the control section in the regulation in fact does not mention the form of activity but only mentions the subject. which is regulated While the Supervision Activities are not mentioned in the regulation. So it is very necessary to clearly regulate rules regarding the supervision of alcoholic drinks online so that it is very urgent for the government to regulate the circulation of alcoholic drinks as an effort to prevent (preventive), reduce risk (preparedness), responsiveness (response), and recovery (recovery) which in this case this is caused by alcoholic beverages so that people feel safe, secure and prosperous. Keywords: Buying and Selling, Alcoholic Beverages, Oversight, Government's

DAMPAK DITERBITKANNYA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI PROVINSI BALI Nabila Umar Balbeid; I Nengah Suantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.501 KB)

Makalah ini berjudul “Dampak Diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Tingkat Kriminalitas yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing di Provinsi Bali”. Dalam penulisan ini digunakan metode hukum sosio-legal. Latar belakang penulisan ini adalah Bali merupakan destinasi liburan utama bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Setelah diterbitkannya peraturan bebas visa kunjungan ini angka wisatawan asing yang datang ke Bali semakin meningkat hampir 50% dari sebelumnya. Masalah yang terdapat dalam penulisan ini adalah syarat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan visa bebas kunjungan terlalu mudah, ini menyebabkan semakin meningkatnya angka wisatawan asing yang datang ke Bali setelah diterbitkannya peraturan bebas visa kunjungan, sedangkan terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam bagian keimigrasian yang menyebabkan pengawasan terhadap orang asing menjadi tidak efektif dan hal ini juga menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas yang dilakukan oleh orang asing yang ada di Bali. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah pemerintah Indonesia harus lebih selektif dalam memberikan visa bebas kunjungan untuk memasuki wilayah Indonesia dengan cara memberikan syarat yang tidak terlalu mudah agar tujuan dari Peraturan Presiden RI No 21 tahun 2016 dapat berjalan sesuai dengan isinya yaitu asas timbal balik dan asas manfaat, selain itu hukum di Indonesia lebih tegas dalam menanggapi dan menangani kasus-kasus kriminalitas yang dilakukan oleh WNA di Bali, pemerintah juga harus membentuk tim pengawasan orang asing (PORA) mulai tingkat pusat sampai daerah, dan yang terpenting adalah meningkatkan kesadaran diri dari semua WNA dan WNI agar terciptanya keamanan yang diinginkan.

PENYIMPANGAN HUKUM SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPEROLEH STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA I Dewa Gede Agung Nova Junaedi Saputra; I Nengah Suantra; Made Nurmawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.765 KB)

Bentuk penyimpangan hukum dalam perkawinan campuran pada dasarnyadilakukan untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudahdan murah, tanpa melalui proses naturalisasi yang memerlukan waktu dan biaya yangcukup mahal. Penyimpangan perkawinan ini dilakukan oleh Warga Negara Asingdengan memanfaatkan celah yang terdapat pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12tahun 2006, yang menyatakan Warga Negara Asing yang kawin secara sah denganWarga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesiadengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan pejabat. Pernyataanundang-undang tersebut memungkinkan perkawinan campuran dapat berlangsungpadahal tujuan utamanya bertentangan dengan tujuan ideal sebuah perkawinan padaPasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa.Dari hasil karya ilmiah, dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuranmerupakan salah satu cara penyimpangan hukum untuk memperoleh statusKewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangandapat dilakukan oleh pejabat berwenang dalam meneliti surat atau dokumen yang bisadijadikan indikasi terjadinya penyimpangan hukum untuk mendapatkankewarganegaraan Indonesia.

KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 Mozes Raynoldly Cantona Harahap; I Nengah Suantra; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.843 KB)

Sistem pemerintahan presidensial dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden. sering kali tugas dan wewenang Wakil Presiden tidak diketahui secara jelas. Penelitian ini ditujukan terhadap dua masalah pokok. Pertama, bagaimana kedudukan Wakil Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban Wakil Presiden selama masa jabatannya? Permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan konseptual dan juga pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan lalu dilanjutkan dengan teknik analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa tugas dan wewenang Wakil Presiden tidak diatur secara tegas melalui Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya sehingga pemberian tugas dan wewenang Wakil Presiden dilakukan oleh Presiden. dengan kemungkinan faktor objektif dan faktor subjektif dalam pemberian tugas dan wewenang. Sementara itu, dalam berbagai kesempatan Wakil Presiden juga dapat bertindak sebagai pendamping bagi Presiden dalam melakukan kewajibannya. Dengan demikian Wakil Presiden memiliki lima kemungkinan posisi yaitu sebagai wakil yang mewakili Presiden, sebagai pengganti yang menggantikan Presiden, sebagai pembantu yang membantu Presiden, sebagai pendamping yang mendampingi Presiden, sebagai Wakil Presiden yang bersifat mandiri. Dari hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban Wakil Presiden, Masalah seputar Wakil Presiden yang berhubungan dengan tanggungjawab seorang Wakil Presiden belum jelas. Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada Presiden karena Wakil Presiden tidak diangkat oleh Presiden melainkan oleh rakyat. Tidak ada Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pertanggungjawaban Wakil Presiden, baik sebagai Wakil Kepala Pemerintahan maupun sebagai Wakil Kepala Negara. Kata Kunci: Kedudukan dan wewenang ; Pertanggungjawaban ; Wakil Presiden.

Status Kewarganegaraan WNI Eks ISIS Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kewarganegaraan Indonesia Cokorda Istri A. Indira Rahayu; I Nengah Suantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Keputusan akhir Pemerintah untuk tidak memulangkan WNI mantan simpatisan ISIS menjadi perdebatan yang menimbulkan pendapat pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia. Perdebatan ini akan mengarah pada bagaimana status kewarganegaraan simpatisan ISIS tersebut. Pengaturan mengenai kehilangan kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan). Apabila dikaji berdasarkan isi konvensi Montevideo dalam Pasal 1 yang tidak mengklasifikasikan ISIS sebagai suatu entitas negara, sehingga dengan hal tersebut mantan simpatisan ISIS masih bisa dikatakan berstatus WNI, guna menghindari dari pelabelan stateless, akan tetapi hal ini tentu berbeda apabila berdasarkan atas UU Kewarganegaraan yang seolah-olah memiliki celah untuk menghilangkan status WNI dari mantan simpatisan ISIS tersebut, berdasar pada klasifikasi Pasal 23 huruf d dan f. Berangkat dari hal tersebut, dalam penulisan artikel ilmiah ini diangkat dua rumusan masalah yang diantaranya bagaimana status kewarganegaraan WNI eks ISIS ditinjau dari perspektif Hukum Kewarganegaraan Indonesia dan Apakah WNI eks ISIS yang telah membakar passport dapat kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Adapun metode dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penulisan jurnal ini, Pasal 1 Konvensi Montevideo menyatakan yaitu tidak mengklasifikasikan ISIS sebagai suatu entitas negara, sehingga dengan hal tersebut mantan simpatisan ISIS masih bisa dikatakan berstatus WNI dan terkait passport yang dibakar oleh ISIS, masalah tersebut tidak serta merta dapat menjadi indikator dari hilangnya status kewarganegaraan mereka. Kata Kunci: status kewarganegaraan, WNI eks ISIS, UU kewarganegaraan ABSTRACT The Government's final decision not to repatriate ex-ISIS sympathizers has become a debate that raises pros and cons in Indonesian society. So this debate will lead to how the citizenship status of ISIS sympathizers is. The regulation on the loss of citizenship is stipulated in Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Citizenship Law). When reviewed based on the content of the Montevideo convention in Article 1 that does not classify ISIS as a state entity, so that the former ISIS sympathizers can still be said to be indonesian citizens, in order to avoid stateless labeling, but this is certainly different if based on the Citizenship Law that seems to have a loophole to remove the status of indonesian citizens from former ISIS sympathizers, based on the classification of Article 23 letters d and f. According to the explanation above, in the writing of this scientific article raised two formulations of problems including how the citizenship status of Indonesian citizens ex ISIS is reviewed from the perspective of Indonesian Citizenship Law and whether Indonesians ex ISIS who have burned the passports can lose their Indonesian citizenship status. The method in writing this journal is normative legal research. The conclusion of the writing of this journal, Article 1 of the Montevideo Convention states that it does not classify ISIS as a state entity, so that with that former ISIS sympathizers can still be said to be Indonesian citizens and related to passports that have been burned by ISIS, the issue cannot necessarily be an indicator of the loss of their citizenship status. Keywords: citizenship status, WNI ex ISIS, Citizenship Law

IMPLIKASI PERLUASAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW Dewa Ayu Sekar Saraswati; I Nengah Suantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.269 KB)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut UU MD3 yang diundangkan pada bulan maret tahun 2018 lalu menuai perdebatan publik dikarenakan beberapa ketentuan yang termuat di dalam UU MD3 tersebut dianggap suatu kemunduran demokrasi ditambah lagi dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang tidak bersedia menandatangani UU MD3 tersebut. Adapun salah satu isu yang kontroversial yaitu mengenai hak imunitas anggota DPR yang meluas, hal tersebut termuat dalam Pasal 245 ayat (1) yakni pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR dalam hal terjadinya tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk selanjutnya mendapat persetujuan tertulis dari presiden. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perluasan hak imunitas anggota DPR dan Bagaimana keterkaitan perluasan hak imunitas tersebut dalam prinsip equality before the law yang dianut di Indonesia? Adapun penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif, hasil analisis kedua permasalahan tersebut adalah Pasal 245 ayat (1) UU MD3 mengakibatkan meluasnya hak imunitas anggota DPR karena hak imunitas tersebut juga berlaku diluar tugas dari anggota DPR yang mana hal tersebut bertentangan dengan hakekat hak imunitas yang bertujuan untuk melindungi anggota DPR dalam menjalankan tugasnya agar tidak mudah dikriminalkan. Selanjutnya Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa ada diskriminasi atas dasar status jabatan publik dan bertentangan dengan prinsip non diskriminasi dan persamaan di muka hukum. Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Hak imunitas, Persamaan di muka hukum.

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum