Garuda - Garba Rujukan Digital

PERANAN DESA ADAT SERANGAN DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SATWA PENYU Nampipulu, I Wayan Kusuma Giri; Hadjon, Edward Thomas Lamury
Kertha Desa Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.737 KB)

Saat ini penyu menjadi salah satu satwa yang dilindungi oleh pemerintah karena populasinya semakin sedikit. Dalam habitatnya, penyu yang akan menetaskan telornya mendapatkan ancaman kematian dari hewan–hewan pemangsa, akan tetapi ancaman yang paling besar ialah manusia. Pembangunan daerah pesisir mengakibatkan tidak adanya lagi habitat penyu untuk bertelur. Penyu di tangkap untuk diambil daging, cangkang, dan kulitnya, yang mengakibatkan populasi penyu menjadi semakin sedikit. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui dan menganalisis tentang peran dari Desa Adat Serangan terkait upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa penyu. Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini mengenai kendala-kendala yang di hadapi oleh Desa Adat Serangan dalam pelaksanaan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa penyu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode observasi dan wawancara yang dilakukan di penangkaran penyu Desa Adat Serangan. Secara tradisi, penyu di Desa Adat Serangan ialah untuk perdagangan, pariwisata, adat, dan upacara Agama Hindu. Greenpeace yang melakukan kampanye secara terus menerus agar dapat menghentikan perdagangan penyu dan pemanfaatannya untuk upacara agama. Akibat perdagangan penyu, citra Bali menjadi buruk. Untuk menutupi hal tersebut di bawah naungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Parisada Hindu Dharma Indinesia (PHDI) mendirikan sebuah penangkaran penyu yang dikelola oleh Desa Adat Serangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peranan Desa Adat Serangan dalam melakukan perlindungan dan pelestarian adalah pencegahan kepunahan penyu, adanya perubahan dalam bidang perdagangan dan keagamaan, dilakukannya penindakan terhadap pelanggar di serahkan ke pihak yang berwajib. Kendala yang dihadapinya aturan awig-awig maupun pararem yang kurang adanya sanksi adat. Kata Kunci: Perlindungan, Pelestarian, Satwa Penyu, Desa Adat

ANALISIS KEBERHASILAN PILPRES TAHUN 2019 DENGAN PARAMETER UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Simarmata, Johanes Saut Martua; Hadjon, Edward Thomas Lamury
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.108 KB)

Pengakuan mengenai kedaulatan tertinggi di Indonesia dipegang oleh rakyat terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Salah satu dari kedaulatan tersebut yakni berdaulat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Guna menyalurkan kedaulatannya tersebut maka pemerintah menyediakan sarana dan prasarana serta sistem untuk memilih pemimpin, dalam hal ini Presiden. Sistem yang disediakan pun merupakan sistem yang sesuai dengan Pasal 22E UUD NRI 1945 dan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilu adalah pesta kontestasi rakyat dalam menggunakan hak politiknya yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali guna memilih putra terbaik bangsa ini guna memimpin Indonesia. Pemilihan presiden pun mempunyai beberapa indikator mengenai berhasil atau tidaknya suatu pemilihan presiden. Dalam jurnal ini terdapat beberapa rumusan masalah pertama adalah apa saja indikator keberhasilan dalam suatu pemilihan presiden dengan parameter UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan yang kedua apakah pemilihan presiden pada tahun 2019 sudah dapat dinyatakan berhasil didukung dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan yang akan diselesaikan dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Hasil dari jurnal ini berakhir pada kesimpulan bahwa 1. Terdapat beberapa indikator yang menentukan berhasilnya suatu pemilihan presiden, 2. Pemilihan presiden pada tahun 2019 dapat dikatakan cukup berhasil dengan beberapa catatan. Kata Kunci: Kedaulatan rakyat; Indikator Keberhasilan; Pemilihan Presiden.

Konstitusionalitas Pasal 359 Ayat (2) Undang-Undang Penerbangan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Putu Ayu Chandra Utari; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i07.p06

Penulisan artikel ini memiliki dua tujuan, Pertama mengetahui kesesuaian antara Pasal 359 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) dengan hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi. Kedua, menganalisis konstruksi norma yang tepat dalam membatasi informasi hasil investigasi kecelakaan pesawat di Indonesia untuk masa mendatang (ius constituendum). Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 359 ayat (2) UU Penerbangan bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional). Hal tersebut didasari oleh tiga hal. Pertama, adanya norma baru dalam penjelasan pasalnya sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Kedua, Pasal a quo tidak memuat batasan waktu untuk merahasiakan suatu infromasi yang merupakan hak asasi manusia. Ketiga, berdasarkan tahap uji proporsionalitas, Pasal a quo tidak memenuhi persyaratan dalam Tahap Kesesuaian karena pembatasan yang dilakukan oleh negara tidak memenuhi Pasal 28J UUD NRI 1945, Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik, dan Prinsip Siracusa. Pasal 359 ayat (2) UU Penerbangan tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil jika norma a quo tidak mengalami perubahan. Penggunaan moda transportasi pesawat udara dalam meningkatkan laju perekonomian, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan oleh masyarakat menjadikan Pasal 359 ayat (2) UU Penerbangan sangat penting untuk diperbaharui. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin pegakkan hak asasi manusia. Hak atas informasi (right to information) merupakan hak dasar yang pemenuhannya harus dijamin oleh negara melalui kepastian hukum yang adil. Kata Kunci: Hak Atas Informasi, Hasil Intevestigasi Kecelakaan Pesawat, Pembatasan HAM ABSTRACT This paper has two purposes, First to find out the conformity between Article 359 paragraph (2) of Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 (Aviation Law) with human rights in Indonesian constitution. Second, analyzing the appropriate construction norms to limiting information on the results of aircraft accident investigations in Indonesia. The research in this paper uses the normative legal method with a law approach, a concept approach, and a case approach. The results of the study show that Article 359 paragraph (2) of Aviation Law is contrary to constitution (unconstitutional). This is based on three things. First, there is a new norm in the explanation of the article. Second, article a quo doesn’t contain a time to limiting the information which is a human right. Third, based on the proportionality test, Article a quo doesn’t appropriate the requirements of Conformity Stage because the restrictions imposed by the state, don’t appropriate the Article 28J of the UUD 1945, Article 17 of Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Public Information Openness Law), and the Siracusa Principle. Article 359 paragraph (2) of the Aviation Law doesn’t fulfill the principle of fair legal certainty if the norm doesn’t change. Aircraft transportation modes increasing the pace of the economy, socio-culture, politics, and security-defense, that is makes Article 359 paragraph (2) of Aviation Law very important to updated. It is the government's responsibility to ensure the enforcement of human rights. Right to information is a basic right whose fulfillment must be guaranteed by the state through fair legal certainty. Key Words: Right to Information, Aircraft Accident Investigation, Human Rights Restriction

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA A. A. Bintang Evitayuni Purnama Putri; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.74 KB)

Electronic transaction is a legal act performed by using a computer or other electronic media. Breaches of electronic transaction to be made good with applicable laws and regulations. The purpose of writing this paper is that consumers know the remedy electronic transaction in the travel and forms of legal protection of the consumers electronic transaction. This paper uses the method of normative legal research. Remedies that can be in use when consumers get the goods that do not comply is through the courts and out of court, legal protection of consumer electronic transaction contained in law Number 8 of 1999 on cosumer protection and in the law Number 11 of 2011 on information and electronic transaction.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS DARI PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT Ni Kadek Witarini; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.12 KB)

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dapat terjadi dalam kehidupan manusia yang dapat merugikan harta benda maupun jiwa dari manusia itu sendiri. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kecelakaan transportasi, kecelakaan pada saat kerja, kebakaran, kerusakan pada hasil pertanian, dan lain sebagainya. Akan tetapi, semua resiko tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain bilamana mereka masuk menjadi angota asuransi. Asuransi merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu memberikan premi kepada pihak yang lain, sedangkan pihak yang menerima premi akan akan mengganti kerugian kepada pihak yang membayar premi bila terjadi suatu evenement. Pihak yang menerima premi itulah yang disebut dengan perusahaan asuransi (penanggung) yang menghimpun dana dari masyarakat (tertanggung) yang disebut dengan premi asuransi. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum positif yang ada di Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung bilamana perusahaan asuransi tempat mereka mempercayakan dananya dinyatakan pailit. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya. Perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Peraturan mengenai asuransi yakni Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung berupa penentuan kedudukan hukum tertanggung dalam hal terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi, yang mana dalam hal terjadi kepailitan, hak tertanggung mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pihak-pihak lainnya kecuali dalam hal kewajiban untuk Negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai kepailitan yakni Undang-undang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada perusahaan asuransi tertanggung diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan.

POLITIK HUKUM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BALI TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI I Gede Surya Gunawan; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan jurnal ini memiliki 2 tujuan, yaitu untuk mengetahui politik hukum mengenai isu lingkungan hidup dalam hal ini Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan untuk mengetahui peranan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung penerapan peraturan tersebut. Politik dan hukum merupakan hal yang sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya, berbagai produk hukum sering kali selalu melewati fase yang dihasilkan dari proses politik tersebut. Metode penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan meneliti keadaan sesungguhnya mengenai persoalan sampah plastik sekalai pakai dan ditambahkan oleh bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan substansi tersebut. Hasil studi ini menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan Peragub. Prov. Bali No. 97 Tahun 2018 dapat dilihat mulai dari konsideran penjelasan umum Pergub, visi dan misi serta tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi Bali yang dijalankan oleh instansi pemerintah daerah. Serta pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik melalui pembatasan sampah plastik sekali pakai, dengan peranan serta elemen masyarakat yang bersama-sama melalui satuan-satuan masyarakat hukum adat dengan konsep falsafah tri hita karana mengenai hubungan dengan lingkungan, timbulan sampah plastik yang berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat untuk mengelola dan membatasinya dalam kehidupan sehari-hari demi keasrian dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang layak hari ini dan di masa depan. Essentially, this journal has 2 objectives, namely elaborating the direction of legal political policy on environment particularly The Governor regulation of Bali Province No. 97 of 2018 on restriction of single use plastic waste and infroming the community role to support the implementation of such regulations. Law and politics are two related components to each other, various legal products has been frequently passing through the phases resulted from the political process. This writing uses normative legal research method. Observing the fact of plastic waste issue in the community and added by legal materials related to the substance. This study resulted in that the legal politics of the establishment of Governer Act of Bali No. 97 Year 2018 can be seen on general explanation of Pergub, where government policies of Bali province that has been run by local government agencies. And the government is obligated to realize good environmental management through the restriction of single-use plastic waste, supported by the power of indigenous community units within the ancient conception of tri hita karana philosophy, especially to maintain relationship with the environment, the piled plastic waste is extremely harmful to our health and environment, it is regarded as responsibility of all communities to manage and limit the use of plastic for environmental preservation from today and the future.

PEMBERIAN DAN PENGAWASAN IZIN TINGGAL TERBATAS KANTOR IMIGRASI KELAS I DENPASAR TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI DENPASAR Pattun Nababan; I Gusti Ngurah Wairocana; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

To carry out the functions of immigration, The Government of Indonesia setselective policy against foreigners including foreign worker who intend to work andenter Indonesia’s teritory. To support the policy, it is necessary setting, restrictions, andservices like limited stay permit granting. In order to prevent or reduce immigrationviolations, it is necessary instrument of the immigration law enforcement byimmigration control and immigration action.

PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI SAKIT SETELAH BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA Ni Nyoman Happy Sukerti; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.708 KB)

Law number 13 of 2013 concerning Employment requires the protection and safety measures of the worker to be included. However, it is often found that during the termination of working contract, diseases caused by employment of an employee during the working contract emerged.This paper uses normative legal research and statutory approach with the aim of knowing the arrangement of working accident and protection of workers who became ill after the end of employment. The conclusion of this paper are arrange in article 86 of Employment Act and the worker who becoming ill after the end of work relation still in industrialist’s responsible.

PEMBERIAN DAN PENGAWASAN IZIN TINGGAL TERBATAS KANTOR IMIGRASI KELAS I DENPASAR TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI DENPASAR Pattun Nababan; I Gusti Ngurah Wairocana; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.463 KB)

To carry out the functions of immigration, The Government of Indonesia setselective policy against foreigners including foreign worker who intend to work andenter Indonesia’s teritory. To support the policy, it is necessary setting, restrictions, andservices like limited stay permit granting. In order to prevent or reduce immigrationviolations, it is necessary instrument of the immigration law enforcement byimmigration control and immigration action.

URGENSI KEBERADAAN GBHN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA I Wayan Anggi Putra Artyana; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.758 KB)

Garis Besar Halauan Negara (selanjutnya disebut GBHN) tidak diberlakukan kembali setelah amandemen Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Hal ini berdampak pada tidak ada gambaran tujuan dan arah pembangunan nasional jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya disebut RPJPN) yang ditujukan menggantikan posisi GBHN belum mampu menjadi panduan pembangunan nasional. Dalam jurnal ini menggunakan metode normatif yang terdapat rumusan masalah pertama adalah bagaimana GBHN dalam perspektif historis dan yuridis dan yang ke dua apa urgensi keberadaan GBHN sebagai petunjuk dan arah penyelenggaraan Negara. Menurut historisnya, GBHN menurut Tap. MPR IV/MPR/1999 tentang GBHN adalah pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh MPR untuk 5 tahun. Dalam persfektif yuridis, GBHN merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh MPR yang di atur dalam Pasal 3 UUD NRI 1945 sebelum amandemen, yang di tetapkan dalam TAP MPR. GBHN dinilai masih relevan digunakan di masa sekarang mengingat GBHN akan membawa dampak baik bagi arah bangsa dalam menjalankan pembangunan nasional. Kata kunci : GBHN, Pembangunan Nasional, MPR.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search