Henny Susilowati
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pid.SusAnak/2017/PN.Kudus) Mussholechah Mussholechah; Hidayatullah Hidayatullah; Henny Susilowati
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i1.3215

Abstract

Penelitian yang berjudul “Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual di Pengadilan Negeri Kudus (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kudus)” bertujuan mengetahui proses peradilan pidana dan hambatan yang dihadapi terhadap anak pelaku tindak pidana seksual pada kasus yang diteliti, sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian peradilan pidana pada kasus yang diteliti, dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak di Pengadilan Negeri Kudus sudah sesuai dengan yang diamanahkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan pidana pada kasus yang diteliti terdapat pada tingkat Kepolisian dan Bapas, sedangkan pada tingkat Kejaksaan dan Pengadilan tidak ditemukan hambatan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr) Nuruz Zahroh Desy Syifaun Nida; Hidayatullah Hidayatullah; Henny Susilowati
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i1.3216

Abstract

Penelitian berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr) bertujuan mengetahui pembuktian serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, sehingga digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan logika berpikir bersifat deduktif. Hasil pembahasan pertama, pembuktian pada penelitian ini diperoleh melalui alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Pada pembuktian ini lebih ditekankan pada alat bukti keterangan ahli yang digolongkan dalam ahli bahasa, agama dan hukum pidana. Kedua, hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 156a huruf a KUHP, sehingga disampaikan hakim menggunakan interpretasi multidisipliner. Merujuk pembahasan kepada tim penyusun RUU KUHP untuk memasukkan pengaturan kriteria khusus penodaan agama dalam ius constituendum.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN RANDUBLATUNG Cahyo Nugroho; Henny Susilowati; Wiwit Ariyani
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i1.3222

Abstract

Penelitian dengan judul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Liar di Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Randublatung” bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya peningkatan tindak pidana penebangan liar, mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar, dan mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung. Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana penebangan liar meningkat dari tahun ke tahun disebabkan permintaan pasar terhadap kayu sangat tinggi, jumlah Polisi Kehutanan tidak sebanding dengan luas hutan, ekonomi penduduk rendah dan banyaknya pengangguran, pendidikan penduduk rendah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung dilakukan dengan 2 (dua) sarana, yaitu sarana non penal dan sarana penal. Sarana non penal terdiri dari 2 (dua) pola, yaitu pola preemtif dan pola preventif. Sarana penal menggunakan pola represif. Hambatan yang dihadapi KPH Randublatung dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal.