Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN ATAS TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel) Maria Prehatiningsih Utami; Hidayatullah Hidayatullah; Wiwit Ariyani
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i1.3223

Tinjauan Kritis terhadap Putusan Praperadilan atas Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.) ini, secara umum bertujuan untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan alat bukti yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahap penyelidikan dan penyidikan untuk menetapakan status seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu penyelidikan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap beberapa orang, apabila pada saat penyelidikan telah diketahui bahwa tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama atau terdapat unsur turut serta dalam perwujudan delik korupsi. Penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dianggap sah apabila memenuhi ketentuan dalam KUHAP, UU No. 31 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah melalui UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 30 Tahun 2002 serta memenuhi administrasi penyelidikan dan penyidikan. Mengenai alat bukti yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dapat menggunakan alat bukti yang ditemukan pada penyelidikan dan penyidikan orang lain. Penggunaan alat bukti dari perkara orang lain adalah sah dengan memperhatikan parameter bewijsmiddelen-bewijsminimmum, bewijsvoering dan bewijskracht.

PELAKSANAAN DIVERSI DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kudus) Muhammad Munif; Hidayatullah Hidayatullah; Sulistyowati Sulistyowati
Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v18i2.3201

Anak merupakan amanah atau titipan dari Allah SWT, sehingga anak sebagai manusia mempunyai harkat dan martabat. Harkat dan martabat tersebut patut dijunjung tinggi, selain itu anak juga mempunyai hak. Namun anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap diproses sesuai hukum yang berlaku, yang mana proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 7 angka 2 UU SPPA tindak pidana anak yang dapat diselesaikan dengan diversi dan bukan tindak pidana pengulangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pada prinsipnya pelaksanaan diversi dapat dilakukan pada tingkat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan putusan hakim. Diversi merupakan wewenang penegak hukum selama memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan tindak pidana pengulangan. Mahkamah Agung juga menanggapi permasalahan anak berhadapan dengan hukum, yaitu dengan mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Implementasi dari ide diversi tersebut dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan menerapkan peradilan restoratif.

OPTIMALISASI INTEGRASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN SARANA PENAL DAN NON PENAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA OLEH KEPOLISIAN RESOR DEMAK Saroni Saroni; Hidayatullah Hidayatullah; Iskandar Wibawa
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i2.3226

Peredaran narkoba yang makin beredar luas di kalangan masyarakat Kabupaten Demak, mulai dari orang tua, remaja, bahkan pelajar semakin meresahkan. Hal tersebut membuat Satresnarkoba Polres Demak harus bergerak cepat untuk menanggulanginya. Oleh karena itu, Satresnarkoba Polres Demak menggunakan integrasi kebijakaan penggunaan sarana penal dan non penal. Sarana penal dilakukan melalui jalur hokum pidana, sedangkan sarana non penal dilakukan sebagai pencegahan. Sedangkan integrasi kebijakan dilakukan dengan menggabungkan kedua sarana tersebut.

PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pid.SusAnak/2017/PN.Kudus) Mussholechah Mussholechah; Hidayatullah Hidayatullah; Henny Susilowati
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i1.3215

Penelitian yang berjudul “Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual di Pengadilan Negeri Kudus (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kudus)” bertujuan mengetahui proses peradilan pidana dan hambatan yang dihadapi terhadap anak pelaku tindak pidana seksual pada kasus yang diteliti, sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian peradilan pidana pada kasus yang diteliti, dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak di Pengadilan Negeri Kudus sudah sesuai dengan yang diamanahkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan pidana pada kasus yang diteliti terdapat pada tingkat Kepolisian dan Bapas, sedangkan pada tingkat Kejaksaan dan Pengadilan tidak ditemukan hambatan.

KEDUDUKAN SANKSI PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Kajian Kebijakan Hukum Pidana) Ngadikun Ngadikun; Hidayatullah Hidayatullah; Iskandar Wibawa
Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v18i2.3202

Penelitian mengenai “Kedudukan Sanksi Pidana Mati pada Tindak Pidana Narkotika” (Kajian Kebijakan Hukum Pidana) dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam mengenai kebijakan sanksi pidana mati pada tindak pidana narkotika dan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier, dengan menerapkan beberapa jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Keseluruhan sumber hukum dianalisis secara penalaran dan sistematik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui Kedudukan Sanksi Pidana Mati pada Tindak Pidana Narkotika” (Kajian Kebijakan Hukum Pidana). Negara Indonesia masih mempertahankan menerapkan sanksi pidana mati, sebagai upaya atau benteng terakhir terhadap pemidanaan. Sanksi pidana mati diterapkan pada kejahatan narkotika termasuk pembuat, bandar dan pengedar. Kejahatan narkotika bagi pembuat, bandar dan pengedar merupakan kejahatan yang berat, serius dan mengacam kehidupan manusia. Jika sanksi pidana mati dihapuskan maka benteng terakhir untuk pemidanan tidak ada. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan guna referensi atau pertimbangan dalam penyelesaian tindak pidana narkotika atau kasus-kasus yang lain yang diancam dengan sanksi pidana mati.

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM BIMBINGAN KLIEN NARKOBA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN KEJAHATAN NARKOBA Sucipto Sucipto; Hidayatullah Hidayatullah; Iskandar Wibawa
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i2.3227

Pembinaan dan bimbingan kepada klien oleh Balai Pemasyarakatan sangat penting dalam mendukung program Pemerintah dalam mengurangi tindak kejahatan, khususnya tindak pidana narkotika. Pembinaan dan bimbingan kepada klien narkoba oleh Bapas saat ini hanya diberikan bagi klien yang mengajukan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Tujuan dari pembinaan dan bimbingan tersebut adalah setelah narapidana bebas atau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mempunyai keahlian dan yang terpenting yaitu tidak melakukan kejahatan kembali. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris untuk melihat secara lengkap permasalahan penelitian yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa klien narkoba di Balai Pemasyarakatan Pati pada tahun 2016 jumlahnya adalah 61 orang, terdiri dari 59 laki-laki dan 2 perempuan. Pada tahun 2017 jumlah narapidana binaan di Bapas Pati jumlahnya ada 78 Narapidana, yang terdiri dari 72 laki-laki dan 6 perempuan, dengan demikian jumlah narapidana di Bapas Pati dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan. Peran Bapas sangat strategis dalam membina dan membimbing narapidana, karena Bapas mempunyai tanggungjawab yang besar, yaitu mendidik dan membina narapidana untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali di masyarakat. Kendala-kendala yang muncul dalam melakukan bimbingan terhadap klien narkoba di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pati, antara lain terbatasnya petugas di Bapas Pati, minimnya anggaran, masih adanya klien yang kurang bersungguh-sungguh dalam mengikuti bimbingan dan pembinaan serta sarana dan prasarana di Bapas Pati yang kurang. Konsep pembimbingan yang baik bagi klien di masa mendatang, bagi klien warga binaan pada umumnya dan klien warga binaan kasus narkoba pada khususnya yaitu dengan membimbing warga binaan dari awal, yaitu dari sejak warga binaan masuk ke Rutan atau Lapas.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr) Nuruz Zahroh Desy Syifaun Nida; Hidayatullah Hidayatullah; Henny Susilowati
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i1.3216

Penelitian berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr) bertujuan mengetahui pembuktian serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, sehingga digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan logika berpikir bersifat deduktif. Hasil pembahasan pertama, pembuktian pada penelitian ini diperoleh melalui alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Pada pembuktian ini lebih ditekankan pada alat bukti keterangan ahli yang digolongkan dalam ahli bahasa, agama dan hukum pidana. Kedua, hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 156a huruf a KUHP, sehingga disampaikan hakim menggunakan interpretasi multidisipliner. Merujuk pembahasan kepada tim penyusun RUU KUHP untuk memasukkan pengaturan kriteria khusus penodaan agama dalam ius constituendum.

HAK KERAHASIAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENGIDAP HIV/AIDS DALAM PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Kajian Implementasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati) Diana Margayanti; Iskandar Wibawa; Hidayatullah Hidayatullah
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i2.3228

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar manusia bersifat universal yang harus dihormati. Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Begitu juga untuk Warga Binaan Pemasyarakatan penderita HIV/AIDS yang mana mereka tidak mau membuka status HIV nya maka harus dirahasiakan karena mereka juga punya hak yang sama atas kerahasiaan kondisi kesehatanya dan bagaimana penyeimbangan antara kewajiban merahasiakan kondisi kesehatanya juga menyeimbangkan agar WBP lain terlindungi dalam proses pembinaan di LAPAS.

Peran Bpom Dalam Menanggulangi Beredarnya Kosmetik Yang Yang Tidak Berizin Di Kab. Semarang Armina Arofah; hidayatullah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan perekonomian yang pesat dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, BPOM merupakan lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar termasuk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara non doktrinal sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa predaran koosmetik yang tidak berizin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan permintaan pasar terhadap kosmetik sangat tinggi, jumlah penegak hukum tidak sebanding dengan luas predaran kosmetik yang tidak berizin, dua upaya hukum upaya preventif da upaya refresif, upaya preventif melakukan oprasi rutin,. Dilakukan dengan 2 cara yaitu pengawasan pre-market dan post market,

Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga (Kajian Putusan Pailit Koperasi Simpan Pinjam Giri Muria Group) Abdul Mukhid*; Hidayatullah Hidayatullah
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26768

Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga (Kajian Putusan Pailit Koperasi Simpan Pinjam Giri Muria Group)”. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam GMG serta Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam GMG yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein. deskriptif yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan serta menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian dan menyimpulkan sesuai dengan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Bahwa akibat hukum dari putusan pailit terhadap KSP GMG maka Putusan pailit KSP GMG dapat mengubah status hukum KSP GMG sebagai debitur setelah ditetapkan bahwa KSP GMG tidak dapat melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus kekayaannya. Bentuk perlindungan terhadap anggota koperasi KSP GMG yang dinyatakan pailit adalah pengembalian atau pembayaran kembali hutang berdasarkan tagihan piutang yang dilakukan oleh anggota koperasi yang termasuk dalam kategori kreditor konkuren. Sedangkan perlindungan hukum terhadap anggota yang menjadi peminjam dilakukan dengan menerima pelunasan dari peminjam yang hendak melakukan pelunasan hutang di KSP GMG

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search