Garuda - Garba Rujukan Digital

Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Rokok Di Kudus Suparnyo, -; Wicaksono, Anggit; Ariyani, Wiwit
Jurnal Sosial Budaya Vol 6, No 2 (2013): Jurnal Sosial dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.629 KB)

Perusahaan (Corporate) selalu menjalankan usaha dan berhubungan dengan masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat luas, baik masyarakat dalam arti umum maupun masyarakat dunia usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam konsep Corporate Social Responsibility (CSR) masyarakat (termasuk UMKM) merupakan stakeholders dari perusahaan. UMKM sebagai stakeholders dari perusahaan berskala besar masih perlu diberdayakan. Perusahaan berskala besar, termasuk perusahaan yang berusaha di bidang rokok mempunyai tanggung jawab sosial untuk ikut memberdayakan UMKM. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dicari solusi atau jawaban tentang implementasi CSR bagi perusahaan rokok berskala besar dalam pemberdayaan UMKM, kendala implementasi pemberdayaan UMKM melalui program CSR, dan model pemberdayaan UMKM yang tepat dan berkeadilan melalui program CSR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Implementasi program CSR bagi perusahaan rokok berskala besar dalam pemberdayaan UMKM belum banyak dilakukan. Implementasi program CSR masih sebatas pada pemberdayaan masyarakat sekitar di bidang sosial dan lingkungan. Kendala implementasi program CSR dalam pemberdayaan UMKM terdiri atas kendala yang bersifat internal dan eksternal. Model pemberdayaan UMKM yang tepat bagi perusahaan rokok berskala besar melalui program CSR adalah dengan program kemitraan yaitu denganÂ memberikan bantuan modal dengan bunga ringan dan diberikanÂ langsung oleh perusahaan tanpa perantaraan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

TINJAUAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN ATAS TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel) Utami, Maria Prehatiningsih; Hidayatullah, Hidayatullah; Ariyani, Wiwit
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Tinjauan Kritis terhadap Putusan Praperadilan atas Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.) ini, secara umum bertujuan untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan alat bukti yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahap penyelidikan dan penyidikan untuk menetapakan status seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu penyelidikan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap beberapa orang, apabila pada saat penyelidikan telah diketahui bahwa tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama atau terdapat unsur turut serta dalam perwujudan delik korupsi. Penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dianggap sah apabila memenuhi ketentuan dalam KUHAP, UU No. 31 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah melalui UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 30 Tahun 2002 serta memenuhi administrasi penyelidikan dan penyidikan. Mengenai alat bukti yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dapat menggunakan alat bukti yang ditemukan pada penyelidikan dan penyidikan orang lain. Penggunaan alat bukti dari perkara orang lain adalah sah dengan memperhatikan parameter bewijsmiddelen-bewijsminimmum, bewijsvoering dan bewijskracht.

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN RANDUBLATUNG Nugroho, Cahyo; Susilowati, Henny; Ariyani, Wiwit
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Penelitian dengan judul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Liar di Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Randublatung” bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya peningkatan tindak pidana penebangan liar, mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar, dan mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung. Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana penebangan liar meningkat dari tahun ke tahun disebabkan permintaan pasar terhadap kayu sangat tinggi, jumlah Polisi Kehutanan tidak sebanding dengan luas hutan, ekonomi penduduk rendah dan banyaknya pengangguran, pendidikan penduduk rendah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung dilakukan dengan 2 (dua) sarana, yaitu sarana non penal dan sarana penal. Sarana non penal terdiri dari 2 (dua) pola, yaitu pola preemtif dan pola preventif. Sarana penal menggunakan pola represif. Hambatan yang dihadapi KPH Randublatung dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal.

Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Rokok Di Kudus - Suparnyo; Anggit Wicaksono; Wiwit Ariyani
Jurnal Sosial dan Budaya Vol 6, No 2 (2013): Jurnal Sosial dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perusahaan (Corporate) selalu menjalankan usaha dan berhubungan dengan masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat luas, baik masyarakat dalam arti umum maupun masyarakat dunia usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam konsep Corporate Social Responsibility (CSR) masyarakat (termasuk UMKM) merupakan stakeholders dari perusahaan. UMKM sebagai stakeholders dari perusahaan berskala besar masih perlu diberdayakan. Perusahaan berskala besar, termasuk perusahaan yang berusaha di bidang rokok mempunyai tanggung jawab sosial untuk ikut memberdayakan UMKM. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dicari solusi atau jawaban tentang implementasi CSR bagi perusahaan rokok berskala besar dalam pemberdayaan UMKM, kendala implementasi pemberdayaan UMKM melalui program CSR, dan model pemberdayaan UMKM yang tepat dan berkeadilan melalui program CSR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Implementasi program CSR bagi perusahaan rokok berskala besar dalam pemberdayaan UMKM belum banyak dilakukan. Implementasi program CSR masih sebatas pada pemberdayaan masyarakat sekitar di bidang sosial dan lingkungan. Kendala implementasi program CSR dalam pemberdayaan UMKM terdiri atas kendala yang bersifat internal dan eksternal. Model pemberdayaan UMKM yang tepat bagi perusahaan rokok berskala besar melalui program CSR adalah dengan program kemitraan yaitu dengan memberikan bantuan modal dengan bunga ringan dan diberikan langsung oleh perusahaan tanpa perantaraan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pendampingan Hukum Penyelamatan Asset Warga Desa Terban yang Menjadi Jaminan Kredit pada Koperasi Artha Jaya Kudus Wiwit Ariyani; Yusuf Istanto
Muria Jurnal Layanan Masyarakat Vol 3, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Muria Kudus

The objectives of this service are: (i) Reviewing the settlement of civil cases both through the court (litigation) and outside the court (non litigation / out of settlement). The second objective (ii) examines a model for settling civil cases outside the court through non-court mediation. The novelty of this service will seek a settlement model through out-of-court mediation. Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus holding a collateral object in the form of a certificate of ownership of land registered in the name of Warsini is a violation of the law stipulated in Article 372 of the Criminal Code in the form of extortion and threats. In addition to detaining the object of collateral for the Artha Jaya Jekulo Kudus Cooperative, collateralizing the BPR BKK Jati Kudus without the knowledge of the owner is a violation of the law regulated in clause 263 paragraph (1) in the form of forging documents, which faked Warsini's signature on the Credit Agreement between Artha Cooperatives. Jaya Jekulo Kudus with BPR BKK Jati Kudus. The output of this service is the return of certificates belonging to residents of Dukuh Krangit, Terban Village who are still detained at the Artha Jaya Cooperative and third parties, a model for resolving civil cases outside the court through non-court mediation and publication in journals. Keywords: Credit, Legal Assistance, Case Settlement

TINJAUAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN ATAS TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel) Maria Prehatiningsih Utami; Hidayatullah Hidayatullah; Wiwit Ariyani
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i1.3223

Tinjauan Kritis terhadap Putusan Praperadilan atas Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.) ini, secara umum bertujuan untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan alat bukti yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahap penyelidikan dan penyidikan untuk menetapakan status seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu penyelidikan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap beberapa orang, apabila pada saat penyelidikan telah diketahui bahwa tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama atau terdapat unsur turut serta dalam perwujudan delik korupsi. Penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dianggap sah apabila memenuhi ketentuan dalam KUHAP, UU No. 31 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah melalui UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 30 Tahun 2002 serta memenuhi administrasi penyelidikan dan penyidikan. Mengenai alat bukti yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dapat menggunakan alat bukti yang ditemukan pada penyelidikan dan penyidikan orang lain. Penggunaan alat bukti dari perkara orang lain adalah sah dengan memperhatikan parameter bewijsmiddelen-bewijsminimmum, bewijsvoering dan bewijskracht.

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN RANDUBLATUNG Cahyo Nugroho; Henny Susilowati; Wiwit Ariyani
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i1.3222

Penelitian dengan judul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Liar di Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Randublatung” bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya peningkatan tindak pidana penebangan liar, mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar, dan mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung. Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana penebangan liar meningkat dari tahun ke tahun disebabkan permintaan pasar terhadap kayu sangat tinggi, jumlah Polisi Kehutanan tidak sebanding dengan luas hutan, ekonomi penduduk rendah dan banyaknya pengangguran, pendidikan penduduk rendah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung dilakukan dengan 2 (dua) sarana, yaitu sarana non penal dan sarana penal. Sarana non penal terdiri dari 2 (dua) pola, yaitu pola preemtif dan pola preventif. Sarana penal menggunakan pola represif. Hambatan yang dihadapi KPH Randublatung dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal.

Realization of Restorative Justice Resolution for Illegal Fishing Perpetrators in The Karimunjawa Conservation Area Ariyani, Wiwit; Sajidah, Graha Salma Nafa; Utomo, Aldi Priyo; Tara, Erlinda Dwi; Assakhiy, Herfiana Putri; Fahmi, Mujab; Azlina, Nor
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 1 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v15i1.22912

Resolving illegal fishing through penalties does not necessarily result in justice for the parties. Theoretically, legal experts state that there are weaknesses in resolving cases using penalty measures. The typology of this research is sociological juridical. The data source comes from the primary data and is supported by secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method was carried out using directed interviews with sources and literature study. Data processing and analysis was carried out qualitatively using inductive methods. The urgency of using restorative justice in resolving illegal fishing is to minimize the weaknesses of penalty efforts which emphasize the element of retaliation solely for mistakes that have been made by providing suffering so that the perpetrator will repent. The concept of restorative justice places greater emphasis on restoring damage to be repaired by the perpetrator based on the agreement of the parties. Apart from that, it will also be able to lower the accumulation of cases in law enforcement agencies so that it will also reduce the overcapacity of correctional institutions which become a problem in Indonesia. The model for resolving illegal fishing using restorative justice in the Karimunjawa conservation area can be implemented with the criteria that the perpetrator is a local resident of Karimunjawa whose citizenship is an Indonesian and the losses incurred are not too large, both in terms of the number of fish and in terms of environmental damage and this is the first time this criminal act has been committed.

PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM TERKAIT PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM KASUS PENGGELAPAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KUDUS Hidmah, Sabella Nurul; Ariyani, Wiwit; Suyoto, Suyoto
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9500

Artikel ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kudus dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds yang hanya dilaksanakan secara sebagian oleh Jaksa Penuntut Umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris/sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai data. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Konsumen sudah mendapatkan kenyamanan mengonsumsi makanan ringan karena adanya ketentun peraturan untuk membuat perizinan terhadap makanan yang di edarkan dan juga perlindungan hukum dari Pemerintah terkait kasus keracuan, atau bisa menggugat melalui LPKSM Kabupaten Kudus. Pelaksanaan pengawasan Pelaku Usaha pangan industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan Kudus dilakukan pada toko oleh-oleh yang menjual makanan ringan dan terkadang melakukan kunjungan ke rumah produksi untuk mengechek prosesnya.

AKSES HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA (LEGAL ACCESS TO PERSONS WITH DISABILITIES VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA) Ariyani, Wiwit; Aryanto, Bayu; Suyoto, Suyoto
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5358

Konstitusi telah memberikan jaminan perlindungan kepada setiap individu agar terhindar dari penyiksaan atau tindakan yang menjatuhkan martabat manusia. Amanat tersebut dalam konteks tujuan nasional harus diperuntukan kepada setiap individu sebagai warga negara tanpa adanya perbedaan antar warga negara. Pada catatan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak menegaskan terdapat 987 kekerasan terjadi pada anak penyandang disabilitas. Lebih lanjut, 591 orang merupakan korban kekerasan seksual. Berdasarkan data tersebut, penyandang disabilitas sangat mudah menjadi sasaran korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Bukan hal baru, bahwa selama ini penyandang disabilitas selalu mendapatkan diskriminasi dari berbagai pihak karena perbedaan yang mereka alami. Penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Indonesia. Selain itu, melihat lebih jauh terkait bagaimana penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual bagi penyandang disabilitas. Kedua, untuk menganalisis dan mengevaluasi hambatan hukum bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini menemukan hasil, yaitu pertama, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual sudah cukup mapan dalam konteks substansi hukum di Indonesia. Kedua, setidaknya ada lima hambatan hukum yang menjadi belum terpenuhinya secara maksimal perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search