Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etos Kerja Nurul Azizah Cha; Misbahuddin Misbahuddin; Ibtisam Ibtisam; Herman Herman
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 2 No. 2 (2021): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v2i2.406

Abstract

Orang yang beretos kerja islami, etos kerjanya terpancar dari sistem keimanan atau aqidah islami berkenaan dengan kerja yang bertolak dari ajaran wahyu bekerja sama dengan akal. Sistem keimanan itu, menurutnya, identik dengan sikap hidup mendasar . Ia menjadi sumber motivasi dan sumber nilai bagi terbentuknya etos kerja Islami. Tanpa landasan iman dan amal shaleh, etos kerja apa pun tidak dapat menjadi islami. Tidak ada amal saleh tanpa iman dan iman akan merupakan sesuatu yang mandul bila tidak melahirkan amal shaleh. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa iman dan amal shaleh merupakan suatu rangkaian yang terkait erat, bahkan tidak terpisahkan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa etos kerja dalam Islam terkait erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur?an dan al-Sunnah tentang kerja yang dijadikan sumber inspirasi dan motivasi oleh setiap Muslim untuk melakukan aktivitas kerja di berbagai bidang kehidupan. Cara mereka memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai al-Qur’an dan al-Sunnah tentang dorongan untuk bekerja itulah yang membentuk etos kerja Islam.
Asas Keadilan Berekonomi Dalam Transaksi Jual Beli Online Asfira Yuniar; Misbahuddin Misbahuddin; Nurul Azizah; Nurfyana Narmia Sari
Jurnal Iqtisaduna Vol 7 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtisaduna.v7i2.22152

Abstract

Transaksi jual beli online sudah marak terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam melakukan transaksi antara penjual dan pembeli melalui aplikasi jual beli online perlu adanya asas keadilan didalamnya yaitu keadilan bagi penjual dan pembeli untuk mengacuh terjadinya suatu akad yang baik. Seperti dalam jual beli tidak ada salah satu pihak yang dapat dirugikan karena dalam melakukan jual beli online sudah dijelaskan terdahulu bagaimana cara pemakaiannya pada suatu aplikasi. Setiap aplikasi yang di pakai dalam jual beli online mampu membantu pembeli jika ada yang ingin komplain dalam mengembalikan barang yang di belinya apabila tidak sesuai dengan yang di inginkan. Selain itu keadilan memang harus ada dalam jual beli online agar sesuai yang disyariatka dalam hukum Islam. Melihat dari perkembangan zaman kebanyakan yang melakukan transaksi jual beli adalah orang-orang yang terlalu sibuk, sampai tidak memiliki waktu untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung. Namun perlu adanya ketelitian agar tidak terjadinya tindakan penipuan terhadap jual beli online. Pembeli yang baik mampu mengetahui seperti apa hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam jual beli online. Sampai dengan mengetahui bagaimana cara penetapan harga oleh penjual dalam jual beli.
Korelasi Hukum Islam dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat Rondang Herlina; Misbahuddin Misbahuddin; Lomba Sultan
Jurnal Keislaman Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Keislaman
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54298/jk.v6i2.3739

Abstract

Eksistensi hukum Islam yang berkembang di masyarakat sudah sejak lama dapat diterima dengan baik yang dipahami sebagai sebuah hukum. Al Qur’an dan as Sunnah menjadi sumbernya sebagai ajaran syariat Islam. Ajaran hukum Islam juga mempengaruhi tata hukum di Indonesia baik berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum Islam mempunyai kedudukan yang penting dan strategis di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang mayoritasmemeluk agama Islam. Perjalanan sejarah hukum Islam telah mengangkar dalam masyarakat Indonesia baik dari zaman kerajaan, zaman kolonialisasi maupun zaman setelah kemerdekaan. Hukum Islam tidak dapat dipungkiri ikut memberikan andil dalam tatanan sistem hukum nasional di Indonesia dan tentunya berkontribusi dalam memberikan pembinaan hukum di masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif empiris. Pengumpulan data melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan reduksi data, verifikasi data dan analisis data. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan korelasi yang nyata bagi hukum Islam alam rangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pasanra Tampa Salmawati Salmawati; Misbahuddin Misbahuddin; La Ode Ismail Ahmad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.8996

Abstract

Penelitian ini menghadirkan tiga item rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana konsep gadai atau arrahn dalam Islam ?, Bagaimana Praktek pasanra tampa?,Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek tradisi pasanra tampa? Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu melakukan analisa yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, dari sumber yang relevan yang mana data dan informasi diperoleh dengan cara observasi di lokasi penelitian dan interview terhadap masyarakat dari berbagai kalangan sehingga data tersebut menjadi bahan perbandingan terhadap hukum Islam. Penelitian ini menggunkan dua metode pendekatan yakni teologis-normatif dan sosiologis.. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan tiga metode, yaitu : observasi, wawancara mendalam, dan penggunaan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Dalam tinjauan hukum Islam gadai merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan menurut jumhur ulama, akan tetapi mereka berbeda pendapat terkait hukum memanfaatkan barang jaminan dalam transaksi gadai.2) Dalam praktek pasanra tampa pihak yang berutang menawarkan kebun sebagai barang jaminan untuk memperoleh piutang yang diharapkan dan pihak pemberi utang menahan kebun tersebut memanfaatkannya dengan mengambil hasil panen dari  kebun jaminan tersebut dan itu menjadi hal yang lumrah ditengah-tengah masyarakat .3) dalam tinjauan hukum Islam bentuk gadai dalam tradisi pasanra tampa berbeda dengan bentuk gadai dalam syariat Islam dalam berbagai aspek. Implikasi dari penelitian ini dapat dinarasikan sebagai berikut: tujuan disyariatkannya gadai dalam Islam adalah terjalinnya  rasa saling percaya  antar pihak pemberi utang dan pihak penerima utang agar transaksi utang-piutang dapat terlaksana tanpa adanya unsur kezaliman. Sedangkan transaksi gadai untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan dari barang jaminan adalah hal yang bertolak belakang dengan urgensi disyariatkannya gadai dalam Islam.
ZAKAT SEBAGAI KEWAJIBAN BAGI UMMAT ISLAM (Suatu Kajian Terhadap Perintah membayar Zakat) Muhammad Dahlan; Misbahuddin Misbahuddin; Rahman Ambo Masse
Jurnal Tomalebbi Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia melalui peningkatan kebutuhan melalui kebutuhan-kebutuhan moral dan materil Manusia, dan akulturasi hubungan sosio ekonomi dan persaudaraan antar masyarakat. Hal ini dapat tercermin dalam praktek beribadah misalnya dalam ibadah Zakat karena didalamnya mencakup dua unsur tersebut yaitu sosial dan ekonomi masyarakat muslim pada umumnya. Yang mendorong penulisan makalah ini adalah niat untuk memberikan nasehat dan peringatan akan kewajiban zakat yang telah diremehkan oleh kebanyakan kaum muslimin, mereka tidak mengeluarkanya sebagaimana cara yang disyariatkan, meski perkara ini adalah besar, dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam di mana bangunan Islam tidak akan tegak tanpanya.“Islam dibangun di atas lima landasan: Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhamad utusan Alah, menegakan sholat, menunaikan zakat, puasa ramadhon dan haji”. Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang enggan berzakat diperangi sampai mereka mau berzakat. Itu karena kewajiban berzakat sama dengan kewajiban mendirikan sholat.”Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. Kewajiban zakat atas muslim adalah di antara kebaikan Islam yang menonjol dan perhatianya terhadap urusan para pemeluknya, hal itu karena begitu banyak manfaat zakat dan betapa besar kebutuhan orang-orang fakir kepada zakat. Kitab dan sunnah serta ijma' telah menunjukan kewajibanya, barang siapa mengingkari kewajibanya maka ia adalah kafir dan murtad dari Islam dan harus diminta agar bertaubat, jika tidak bertaubat dibunuh, dan barang siapa kikir dengan enggan mengeluarkan zakat atau mengurangi sesuatu darinya maka ia termasuk orang-orang dzolim yang berhak atas sangsi dari Allah swt. Namun sayang, zakat yang seharusnya menjadi potensi ekonomi umat yang sangat baik, pada umumnya belum digarap secara baik. Akibatnya kemiskinan di kalangan umat Islam jumlahnya masih cukup banyak. Padahal kita pun tahu bahwa kemiskinan dan kemelaratan merupakan bibit potensial untuk kemurtadan dan kekufuran. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ISTRI KORBAN KDRT PASCA PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL Andi Yusri Patawari; Kurniati kurniati; Misbahuddin Misbahuddin
AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 6, No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/as-hki.v6i1.6670

Abstract

This article examines the issue of forms of legal protection for the rights of wives of domestic violence victims based on the values of justice. This is because victims of domestic violence are increasing from year to year, even though there is a Law on the Elimination of Domestic Violence, this phenomenon still continues. Therefore, this issue is important to study in order to get a clear picture of the forms of legal protection that can be obtained by victims of domestic violence. The research approach is a qualitative approach with a normative juridical scientific approach, the data is in the form of secondary data sourced from statutory regulations and studies of Islamic jurisprudence literature. In the discussion it was revealed that: Firstly, the forms of legal protection in legislation are classified into: 1). Preventive action, namely a form of legal protection by clearly regulating the rights and obligations of husband and wife, this has been regulated in the Marriage Law and KHI. 1). Repressive action, namely a form of legal protection when domestic violence has occurred, then this falls into the category of criminal law where the perpetrator is threatened with a crime, this has been regulated in the 2004 Domestic Violence Law. Secondly, in Islam legal protection is more comprehensive, by regulating the laws between husband and wife, both laws relating to civil matters during and after divorce. Likewise, Islam clearly provides legal protection for victims of domestic violence, by enforcing hudud penalties for perpetrators of domestic violence.
Sociological Roots of the Emergence of Terrorism in Indonesia: An Interdisciplinary Approach Mappasessu Mappasessu; Kurniati Kurniati; Misbahuddin Misbahuddin
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 1 No. 3 (2024): JOSI-JULY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/de36vq42

Abstract

This study aims to analyze the sociological measurement of the emergence of terrorism in Indonesia, as well as the development of terrorism and its prevention. The purpose of the research is to look at the sociological roots in more detail to find more comprehensive steps in preventing terrorism in Indonesia. This study uses qualitative description. The research method uses library research which obtains secondary data including literature books, laws and regulations, official documents, and other relevant data. In this writing, the author uses a sociological history approach. The result of this paper is that terrorism has many dimensions, namely the local dimension, the regional dimension, and the global dimension to unravel the sociological roots of the emergence of terrorism in Indonesia, then the overcoming steps need cooperation from all parties, the government, the community, and the international world because the overcoming action is not by using repression so that it can violate human rights, but also using a socio-cultural approach by inviting all components including the so that the seeds of terrorism that exist in society can be minimized, and cut off the roots of its development to grow radicalism in common life.
PROBLEMATIKA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK (Studi di Desa Bambu, Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Sulawesi Barat) Muhammad Ilham; Misbahuddin Misbahuddin; Alimuddin Alimuddin; Kurniati Kurniati; Asni Asni
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.28946

Abstract

Perceraian di luar pengadilan mengakibatkan pelakunya tidak dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara sah menurut perundang- undangan. Hal ini karena status perkawinannya belum putus secara hukum. Dalam arti, akibat perceraian di luar pengadilan ini pelaku hanya bisa melakukan perkawinan selanjutnya secara sirri. Akibat lainnya adalah tidak terpenuhinya nafkah istri pasca perceraian, termasuk pembagian harta gono gini. Tidak hanya itu, perceraian di luar Pengadilan juga berdampak buruk kepada anak. Begitulah gambaran besar dalam penelitian ini, yang nantinya akan dicoba menjelaskan bagaimana bentuk, proses dan dampak dari perceraian diluar pengadilan yang dilakkukan sebagian masyarakat di Desa Bambu, kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat.