Garuda - Garba Rujukan Digital

Prospek Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia bagi Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Yovinus Yovinus
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 1 No 02 (2016): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Opportunities and challenges in today’s era of globalization also affect the relationship between Indonesia and Malaysia. As the two allied countries which have a sea and land borders, there are many issues that arise as a result of interaction between citizens of both countries and the issue of political and teritorial issues which sometimes led to tensions between the two countries. In spite of it all there is another problem that is actually more substansial and that is people welfare. Commonly the border region can be regarded as disadvantaged areas, and most of its inhabitants live in poverty. This indicated the failure of both governments take advantage of the potential of natural resources and human resources as well as the geographical conditions that actually have great potential to inprove the well-being of border residents. However, with a good cooperation and mutual benefit in the future pattern of the pattern of bilateral cooperation has a great opportunity in order to improve the welfare of society.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Yovinus Yovinus; Nikodimus nikodimus
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 2 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i2.650

Pelaksanaan pembangunan didaerah tertinggal merupakan salah satu focus pemerintah baikpemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu program pemerintah pusah yaitu programnawacita dimana program ini ialah membangun Indonesia dari pingiran. Beranjak dari program danfocus pemerintah tersebut maka penulisan ini membahas masalah implementasi kebijakan pembangunandaerah tertinggal, lokus pembahasan ialah di daerah tertinggal yang ada di kawasan perbatasan. Aspekpembahasan ialah terkait daerah tertinggal, factor yang mempengaruhi, serta bagaimana strategi dalammembangun daerah tertinggal. Adapun saran yang dimasukan dalam tulisan ini ialah dalam membangundaerah tertinggal perlu adanya keseriusan dari pemerintah, disamping itu pembangunan juga harus bersifatberkelanjutan. Mengingat sulitnya pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah tertingal makadiharapkan semua komponen yang tergabung dalam pelaksanaan pembangunan baik dari pemerintahpusat maupun pemerintah daerah harus bersinergi dalam membangun daerah tertinggal.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Yovinus Yovinus; Nikodimus nikodimus
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20 No 2 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i2.650

Pelaksanaan pembangunan didaerah tertinggal merupakan salah satu focus pemerintah baikpemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu program pemerintah pusah yaitu programnawacita dimana program ini ialah membangun Indonesia dari pingiran. Beranjak dari program danfocus pemerintah tersebut maka penulisan ini membahas masalah implementasi kebijakan pembangunandaerah tertinggal, lokus pembahasan ialah di daerah tertinggal yang ada di kawasan perbatasan. Aspekpembahasan ialah terkait daerah tertinggal, factor yang mempengaruhi, serta bagaimana strategi dalammembangun daerah tertinggal. Adapun saran yang dimasukan dalam tulisan ini ialah dalam membangundaerah tertinggal perlu adanya keseriusan dari pemerintah, disamping itu pembangunan juga harus bersifatberkelanjutan. Mengingat sulitnya pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah tertingal makadiharapkan semua komponen yang tergabung dalam pelaksanaan pembangunan baik dari pemerintahpusat maupun pemerintah daerah harus bersinergi dalam membangun daerah tertinggal.

Implementasi Kebijakan PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat Raden Arham Nasrulloh; Agustina Setiawan; Yovinus Yovinus
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 21 No. 2 (2024): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v21i2.2009

This study aims to examine the implementation of the bureaucratic simplification policy by equating administrative positions to functional positions in the West Bandung Regency Regional Secretariat. This study uses a qualitative approach with a case study method, as well as data collection techniques through in-depth interviews with key informants, main informants, and supporting informants. The results of the study indicate that the bureaucratic simplification policy has a significant impact on organizational performance, but on the other hand also faces various challenges related to communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. These challenges include unclear information, unsynchronized budget allocation, and competency gaps that arise due to job equalization.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search