Garuda - Garba Rujukan Digital

MODEL PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA DALAM RANGKA MENANGGULANGI ANCAMAN KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM TRANS - NASIONAL Yovinus Yovinus
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i01.53

Ancaman keamanan transnasional merupakanImplikasi globalisasi dan semakin terbukanya jalur mobilitas manusia dan barang antarnegara. Dalam lingkup ASEAN, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah memaparkan berbagai potensi ancaman keamanan dan kejahatan transnasional dalam konferensi Regional Kedua Manajemen Perbatasan ASEAN di Bangkok, April 2016. Dalam lingkup regional, potensi ancaman keamanan transnasional akan semakin tinggi seiring diterapkannya globalisasi ekonomi antar negara-negara ASEAN dalam forum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara di kawasan Asia Tenggara, Pasifik dan Australia menjadi wilayah transit yang Paling potensial bagi berbagai aktivitas kejahatan lintas negara terutama wilayah-wilayah yang berbatasan darat seperti perbatasan Indonesia – Malaysia di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, unsur pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat mesti bersinergidalam upaya meminimalisir potensi ancaman kejahatan transnasional. Dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman keamanan tersebut, perlu dirancang berbagai model pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia, terutama di perbatasan darat agar pola penanggulangan berbagai ancaman keamanan dapat dilaksanakan secara efektif. Adapun beberapa model pembangunan kawasan perbatasan tersebut adalah Model Tradisional, Market / Economic Zone, Pola Pembangunan Permukiman, dan Wall Security System.

Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung Yovinus Yovinus
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini perlu untuk dimanfaatkan oleh para pelaksana kebijakan untuk mendukung kinerja pemerintahan dan menyerap aspirasi publik secara luas melalui media komunikasi sosial yang efektif. Pada prinsipnya, kebijakan keterbukaan informasi publik bertujuan untuk melibatkan publik sebagai sasaran dari kebijakan – kebijakan pembangunan untuk ikut serta merumuskan, mengkritisi dan akhirnya mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, sosialisasi yang dilakukan oleh unsur pemerintah terkait dengan rancangan – rancangan kebijakan dapat menjadikan media sosial sebagai sarana uji publik yang efektif tanpa harus melakukan interkasi fisik antara pemerintah dan masyarakat. Demikianlah mengapa peran media sosial ini dianggap penting dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, dan akhirnya diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkaya pengetahuan tentang peran media sosial dalam mendukung implementasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik.

QUO VADIS HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – MALAYSIA Yovinus Yovinus
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 1 No 02 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Hubungan bilateral Indonesia – Malaysia seringkali mengalami pasang surut, yang artinya adalah beberapa kali terjadi ketegangan diplomatik antara kedua negara serumpun dan bertetangga ini. Isu dan kasus terakhir yang menjadi titik terendah dari hubungan kedua negara terutama terkait dengan kasus sengketa wilayah yang nyaris membawa keduanya terlibat kembali dalam konfrontasi ketika Pulau Sipadan dan Ligitan diklaim secara sepihak oleh pihak Malaysia, dan akhirnya masalah tersebut dibawa ke sidang mahkamah internasional di Den Haag Belanda Tanggal 17 Desember 2002. Keputusan tersebut tentu saja menimbulkan kekecewaan mendalam di pihak Indonesia, karena disinyalir putusan tersebut tidak didasari oleh fakta historis, sosiologis dan administratif. Kasus tersebut menjadi catatan diplomatik penting bagi Indonesia, karena kenyataan yang harus diterima adalah bahwa Malaysia telah memiliki kemampuan diplomasi jauh di atas Indonesia. Hal tersebut terbukti dari 17 Hakim dalam persidangan, 16 di antaranya menyetujui bahwa Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia, dan hanya 1 orang yang menyatakan bahwa kedua Pulau tersebut milik Indonesia. Kasus tersebut di atas menjadi dasar dari analisis dalam penelitian ini, dimana sesudahnya resistensi dan sensitivitas sebagian masyarakat Indonesia terhadap Malaysia menjadi meningkat. Hal ini tentu saja mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara. Meski demikian posisi Indonesia tetap sulit, karena ada hal lain yang mesti juga menjadi pertimbangan jika masalah diplomatik kedua negara tidak segera dicari jalan penyelesaiannya. Hal tersebut adalah tingginya angka pekerja migran Indonesia yang mencari nafkah dan bekerja di Malaysia. Pertimbangan politis dan ekonomi tersebut yang memaksa pemerintah Indonesia untuk mencari solusi dan meredam kemaraham publik Indonesia atas sengketa batas wilayah yang akan mempengaruhi nasib jutaan pekerja migran asal Indonesia di Malaysia jika terjadi konflik politik ataupun militer antar kedua negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dan diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan publik dan akademik tentang sikap politik pemerintah Malaysia terhadap pihak Indonesia. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat agresivitas Malaysia di wilayah – wilayah perbatasan darat maupun lautan tetap saja terjadi meskipun masih dalam intensitas kecil.

Prospek Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia bagi Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Yovinus Yovinus
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 1 No 02 (2016): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Opportunities and challenges in today’s era of globalization also affect the relationship between Indonesia and Malaysia. As the two allied countries which have a sea and land borders, there are many issues that arise as a result of interaction between citizens of both countries and the issue of political and teritorial issues which sometimes led to tensions between the two countries. In spite of it all there is another problem that is actually more substansial and that is people welfare. Commonly the border region can be regarded as disadvantaged areas, and most of its inhabitants live in poverty. This indicated the failure of both governments take advantage of the potential of natural resources and human resources as well as the geographical conditions that actually have great potential to inprove the well-being of border residents. However, with a good cooperation and mutual benefit in the future pattern of the pattern of bilateral cooperation has a great opportunity in order to improve the welfare of society.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Yovinus Yovinus; Nikodimus nikodimus
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 2 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i2.650

Pelaksanaan pembangunan didaerah tertinggal merupakan salah satu focus pemerintah baikpemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu program pemerintah pusah yaitu programnawacita dimana program ini ialah membangun Indonesia dari pingiran. Beranjak dari program danfocus pemerintah tersebut maka penulisan ini membahas masalah implementasi kebijakan pembangunandaerah tertinggal, lokus pembahasan ialah di daerah tertinggal yang ada di kawasan perbatasan. Aspekpembahasan ialah terkait daerah tertinggal, factor yang mempengaruhi, serta bagaimana strategi dalammembangun daerah tertinggal. Adapun saran yang dimasukan dalam tulisan ini ialah dalam membangundaerah tertinggal perlu adanya keseriusan dari pemerintah, disamping itu pembangunan juga harus bersifatberkelanjutan. Mengingat sulitnya pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah tertingal makadiharapkan semua komponen yang tergabung dalam pelaksanaan pembangunan baik dari pemerintahpusat maupun pemerintah daerah harus bersinergi dalam membangun daerah tertinggal.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Yovinus Yovinus; Nikodimus nikodimus
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20 No 2 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i2.650

Pelaksanaan pembangunan didaerah tertinggal merupakan salah satu focus pemerintah baikpemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu program pemerintah pusah yaitu programnawacita dimana program ini ialah membangun Indonesia dari pingiran. Beranjak dari program danfocus pemerintah tersebut maka penulisan ini membahas masalah implementasi kebijakan pembangunandaerah tertinggal, lokus pembahasan ialah di daerah tertinggal yang ada di kawasan perbatasan. Aspekpembahasan ialah terkait daerah tertinggal, factor yang mempengaruhi, serta bagaimana strategi dalammembangun daerah tertinggal. Adapun saran yang dimasukan dalam tulisan ini ialah dalam membangundaerah tertinggal perlu adanya keseriusan dari pemerintah, disamping itu pembangunan juga harus bersifatberkelanjutan. Mengingat sulitnya pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah tertingal makadiharapkan semua komponen yang tergabung dalam pelaksanaan pembangunan baik dari pemerintahpusat maupun pemerintah daerah harus bersinergi dalam membangun daerah tertinggal.

Implementasi Kebijakan PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat Raden Arham Nasrulloh; Agustina Setiawan; Yovinus Yovinus
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 21 No. 2 (2024): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v21i2.2009

This study aims to examine the implementation of the bureaucratic simplification policy by equating administrative positions to functional positions in the West Bandung Regency Regional Secretariat. This study uses a qualitative approach with a case study method, as well as data collection techniques through in-depth interviews with key informants, main informants, and supporting informants. The results of the study indicate that the bureaucratic simplification policy has a significant impact on organizational performance, but on the other hand also faces various challenges related to communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. These challenges include unclear information, unsynchronized budget allocation, and competency gaps that arise due to job equalization.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search