Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Dialektika Hukum
Toto Kushartono
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PERUBAHAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN CIANJUR Ayu Ayda Lestari; Toto Kushartono; Arlan Siddha
Jurnal Caraka Prabu Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i2.282

Abstract

The title of this research is : "The Effect of Local Government Policy Implementation on the Effectiveness of Changes in the Public Transportation Route Network in Cianjur Regency". The background of this research is the ineffective implementation of local government policy. This research used an explanation survey with a quantitative approach. This research was conducted at the Cianjur Regency Transportation Service Office, Rawabango Terminal, Pasirhayam Terminal, Main Market, Jalan Siliwangi, Jalan Dr. Muwardi. Collecting data in this research is through survey, observation, and documentation. The sampling technique used is probability sampling with simple random sampling. The theory of this research is policy implementation from Mazmanian and Sabartier and for the theory of effectiveness by Siagian. The results of the research showed that there is no affect of the implementation of local government policy on the effectiveness of changes in the network of public transport routes in Cianjur Regency. Marked by the characteristics of the problem can not be identified, then the carrying capacity of regulations and non-regulations that can affect the process of implementation can not be implemented properly.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BATUJAJAR TIMUR KABUPATEN BANDUNG BARAT Dzenta Mashita; Yamardi Yamardi; Toto Kushartono
Jurnal Caraka Prabu Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i1.338

Abstract

The problems that occur in Batujajar Timur Village are the mismatch of village fund allocations received according to the realization, the delay in disbursing village fund allocations, the uneven physical development in Batujajar Timur Village. The management of village fund allocations cannot be said to be effective, if it is reviewed correctly, quickly, economically, and safely. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data obtained through the results of library research, field studies through in-depth interviews and observations, and documentation. The results showed that the management of Village Fund Allocation in Physical Development in Batujajar Timur Village, Batujajar Subdistrict, West Bandung Regency, cannot be said to be effective, due to the lack of community participation in musrenbangdes, the village fund allocation received is not by government regulations which in theory were obtained in January. and it was reported in December, the facilities for infrastructure funds were not yet supported, the allocation of village funds obtained did not match the realization. Keywords: Effectiveness, Management, Village Fund Allocation, Development
EFEKTIVITAS BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH DALAM MEMFASILITASI URUSAN PEMERINTAH ACEH KE PEMERINTAH PUSAT GUNA MEMAJUKAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH. Tri Maharani; Dadan Kurnia; Toto Kushartono
Jurnal Caraka Prabu Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v5i2.438

Abstract

Badan Penghubung Pemerintah Aceh, adalah badan Daerah yang satu-satunya terletak di Ibu Kota Negara, setelah diterbentuknya Badan Penghubung Pemerintah Aceh sebagai fasilitator kebutuhan daerah dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat maka peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam memfasilitasi urusan Pemerintah Aceh ke Pemerintah Pusat dalam membantu memajukan pembangunan Daerah Aceh, penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan 1) Krakteristik Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh terdiri dari Kepala Badan yang dipimpin oleh Eselon III, Subbidang tata usaha, Subbidang Pelayanan dan Informasi, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Pameran,yang seluruhnya dipimpin oleh Eselon IV. 2) Karakteristik Lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh berada dalam lingkup pemerintahan kota yang sangat dekat dengan pemerintahan pusat. 3) Karakteristik Pekerja sebagian besar pegawai berasal dari daerah Aceh yang memiliki nilai adat dan budaya yang sama.4) Kebijakan dan Praktek Manajemen dalam Renstra 2017-2022 tertuang yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dalam memyusun usaha-usaha untuk membangun daerah aceh berpointkan pada terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas, terwujudnya tata budaya adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami, terwujudnya informasi dan data yang terintegritas. Kata Kunci: Efektivitas, Fasilitassi Hubungan Urusan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA KERTAJAYA KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Bayu Septiansyah; Toto Kushartono
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i1.959

Abstract

Dalam rangka memajukan suatu Desa juga diperlukan penguatan dalam hal BUMDes yang dengan adanya penguatan ini dapat memberikan berbagai dampak yang positif salah satunya dalam bidang perekonomian Desa. Pada saat ini pandemi Covid-19 memberikan dampak dalam segala aspek kehidupan. Sebagai salah satu contoh dalam aspek perekonomian dapat dikatakan sejak adanya pandemi ini maka banyak pembangunan yang tertunda yang akibatnya banyak pula perusahaan ataupun instansi yang memberhentikan pegawai dan berujung pada meningkatnya angka pengangguran. Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mempertahankan perekonomiannya, melakukan upaya mempertahankan perekonomian di Desa melalui BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan dapat mempertahankan bahkan memajukan perekonomian di Desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peran dalam meningkatkan ekonomi masyarakat walau terkendala pandemi Covid-19.
KEDUDUKAN PASAL 155 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Alya Sadarati; Toto Kushartono; Aliesa Amanita
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.29 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v1i2.504

Abstract

Di Indonesia terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan, yang hierarki, kewenangan pembentukannya, dan isi materinya juga berbeda-beda. Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa tarif retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah, perubahannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Walikota, menjadi objek penelitian ini karena suatu unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyatakan bahwa suatu materi yang menurut ketentuannya harus diatur dengan undang-undang tertentu, tidak dapat dan tidak dapat dibenarkan untuk diatur dengan jenis atau bentuk peraturan lain.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Tegar Sukma Wahyudi; Toto Kushartono
Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.581 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v2i1.510

Abstract

Kekerasan fisik dan mental terhadap anak oleh orang tua masih sering terjad isehingga diperlukan perlindungan hak terhadap anak korban adanya permasalahan kekerasan tersebut dimana kekerasan itu akan memberikan dampak buruk sehingga anak menjadi generasi yang lemah sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban kekerasaan seperti hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, menyal, sosial secara utuh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dan dengan tahap penelitian kepustakaan serta lapangan yang akan berfungsi sesuai tujuan yang hendak dicapai yakni terkait perlindungan hak yang akan didapat anak korban kekerasan untuk menjauhkan anak dari adanya permasalahan tindakan kekerasan baik oleh siapapun terlebih orang tua.
Co-Authors Aliesa Amanita Alya Sadarati Arlan Siddha Ayu Ayda Lestari Bayu Septiansyah Dadan Kurnia Dzenta Mashita Tegar Sukma Wahyudi Tri Maharani Yamardi Yamardi