Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kementrian Agama AMH Marasabessy; Evi Savitri; Febri Yanto; R. Eka Nugraha; Faria Ruhana
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Mei - Juni 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v6i5.5032

Abstract

Pemerintah Indonesia mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kementerian Agama, sebagai salah satu lembaga strategis, turut melaksanakan SPBE guna mendukung reformasi birokrasi serta memperbaiki mutu layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi SPBE di lingkungan Kementerian Agama, tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta pengaruhnya terhadap kinerja dan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan SPBE di Kementerian Agama telah mencakup sistem perencanaan, layanan publik digital, serta integrasi data dan aplikasi. Namun, hambatan masih dijumpai pada aspek sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi antarunit kerja. Kendati demikian, SPBE telah memberikan dampak positif berupa peningkatan akses layanan, percepatan proses administrasi, serta penguatan transparansi.
Access Rights Policy and Population Data Utilization: Evidence from the Population and Civil Registration Office of Depok City, West Java Province Zefanya Yosua Jocom; Ismail Nurdin; Suhajar Diantoro; Faria Ruhana
Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia Vol. 7 No. 2 (2026): Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59784/glosains.v7i2.684

Abstract

Background: NIK-based population data access rights implementation is one of the challenges of strategic governance in Indonesia's digital transformation agenda. Permendagri No. 17 of 2023 has declared that such structured data-sharing is implemented through Cooperation Agreements (PKS), but empirical study on how Disdukcapil at the regional level navigates the gap between regulatory mandates and operational realities remains elusive. Objective: This study aims to examine the implementation of population data access rights using NIK-based policy at Depok City Disdukcapil, along with its challenges and management strategies. Methods: A descriptive qualitative approach with a constructivist paradigm was used, which included interviews, field observations, and literature review, followed by data reduction, triangulation, and presentation of the information obtained using NVivo 11 Plus. Results: The findings reveal that the optimization of population data utilization across various public service sectors remains uneven. Furthermore, there is a declining trend in the implementation of data access rights and a lack of understanding regarding the access mechanisms. Despite these issues, the policy implementation operates through structured digital governance, regulation-based frameworks, and cross-institutional collaboration, which enhances service effectiveness, time efficiency, data accuracy, and the precision of government programs. However, obstacles such as limited human resources, infrastructure constraints, inter-agency (OPD) coordination gaps, and technical and regulatory challenges persist. As a result of this study, the researcher formulates the ANYA-COCO (Affected, Negotiated, Yield, Authority – Collaborative-Controlled) model as a framework for policy implementation. This model aims to strengthen adaptive digital governance, data literacy, cross-agency coordination, and performance-based monitoring to ensure that population data utilization access becomes more effective and efficient. Conclusion: Adaptive digital governance, improvement of data literacy, coordination and synchronization across government agencies based on three levels, and monitoring based on performance indicators are recommended to ensure that NIK-based population data access utilization can be more responsive, safe, and sustainable. This research offers practical policy recommendations that can be replicated across similar Disdukcapil offices in the country.
Efektivitas Pembuatan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Caisar Mahardika Sembahen; Faria Ruhana; Karno Karno
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Blantika: Multidisciplinary Journal
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v3i1.270

Abstract

Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini telah diberlakukan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang mana sudah diatur dalam Permendagri No. 72 Tahun 2022. Namun rendahnya minat masyarakat Kota Depok dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Tujuan Penelitian efektivitas dalam pembuatan Identitas Kependudukan Digital yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan teori dari James L. Gibson (1996) dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator efektivitas menurut James L. Gibson—yaitu produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, dan kepuasan—menunjukkan bahwa pembuatan Kartu Tanda Penduduk berbasis aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah efektif. Sejak diterapkannya aplikasi IKD pada akhir tahun 2021, jumlah pengguna KTP Digital awalnya mencapai 420 jiwa. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah pengguna meningkat menjadi 15.000 jiwa, dan pada akhir tahun 2023, angka ini melonjak signifikan menjadi 50.000 jiwa. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mempermudah masyarakat dalam membuat KTP Digital tanpa perlu mengantri, karena aplikasi ini dapat diunduh langsung dari Play Store di perangkat Android atau iPhone. Aplikasi IKD memungkinkan akses layanan kapan saja dan di mana saja, sehingga masyarakat merasa puas, karena tidak perlu lagi membawa KTP fisik. Mereka cukup melakukan pemindaian melalui aplikasi yang telah diunduh.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandan Wangi Cianjur Einsteinn Anderson; Manase Tenouye; Agustinus Wamo; Faria Ruhana
Jurnal Global Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v1i8.81

Abstract

Padi/Beras Cianjur Pandanwangi merupakan produk unggulan di Kabupaten Cianjur yang hanya dapat ditanam di 7 kecamatan di Kabupaten Cianjur, yang keberadaannya perlu dilindungi. Namun dalam perkembangannya, ketersediaan lahan budidaya Padi Cianjur Pandanwangi terus berkurang. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, proses pembangunan atau kegiatan non pertanian di Kabupaten Cianjur menjadi semakin pesat, sehingga proses perubahan fungsi sawah dan lahan pertanian menjadi kegiatan non pertanian terjadi lebih sering dan tidak terkendali. Hal ini dapat mengancam keberadaan lahan pertanian produktif, khususnya lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur. Dengan adanya masalah ini, bisa berdampak membahayakan keberadaan sawah yang berpotensi dijadikan kawasan budidaya Padi Cianjur Pandanwangi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Spesifikasi penelitian ini adalah analisis deskriptif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah konversi lahan pertanian Padi Pandanwangi adalah melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Perlindungan Beras Pandanwangi Cianjur dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun pada kenyataannya upaya tersebut belum terealisasi dengan baik.