Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.839
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Research Report - Social Science Wacana Hukum Diktum Jurnal Dinamika Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurisprudence JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Khadimul Ummah Journal of Social Dedication Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Science and Society (IJSOC) NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ASEAN Journal of Empowering Community Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)
Soesi Idayanti
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
PEMBANGUNAN HUKUM BISNIS DALAM PERSPEKTIF PANCASILA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Idayanti, Soesi; Hartati, Suci; Haryadi, Toni
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8091

Abstract

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk merumuskan pembangunan hukum bisnis dalam perspektif Pancasila pada era revolusi industri 4. Metodologi: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif tentang implementasi ketentuan hukum positif secara in action dalam hokum bisnis di era revolusi Industri 4.0. Jenis dan sumber data yaitu meliputi data primer dan data sekunder yang didapat melalui sumber hukum primer yang terdapat dalam beberapa produk hukum yang berkaitan dengan bisnis dan perdagangan. Temuan: Perkembangan globalisaasi yang semakin pesat yang ditandai oleh era revolusi industri abad ke-21 saat ini membawa perubahan besar-besaran di berbagai bidang baik bidang hukum , politik, ekonomi, bisnis, teknologi, sosial, budaya. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan bidang-bidang telematika ( telekomunikasi, media dan informasi )perlu adanya penyesuaian terhadap regulasi di bidang hukum bisnis. Kegunaan: Pemerintah Indonesia perlu melakukan pembangunan hukum dibidang perdagangan / bisnis dalam bentuk pengembangan hukum, harmonisasi hukum maupun melakukan rekonstruksi hokum dalam rangka pembaharuan produk hukum dengan membangun suatu sistem hokum sesuai dengan situasi global untuk  menyesuaikan dengan era industri 4.0  dengan mencerminkan dan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Kebaruan/Orisinalitas: Pembangunan hukum bisnis dalam era Industri 4.0 dengan segala kecanggihan dan seluruh rangkaian proses industrialisasi harus sejalan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.
Issue to the Legal Protection of the Use of the State Budget to Handling Covid-19 Idayanti, Soesi
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 1 (2021): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i1.1733

Abstract

The Covid-19 pandemic, which impacted the health, social, and economic sectors as a non-natural disaster, led the President to make efforts to handle it with state financial policies by stipulating Perpu Number 1 of 2020. Budget misuse during the Covid-19 pandemic should be punishable by the death penalty because carried out when the state is facing a precarious situation; however, in Perpu No.1/2020, the Government grants immunity rights state budget managers. This legal immunity needs to be studied as a standard-issue regarding the state budget to overcome the Covid-19 pandemic. This study aims to examine the pandemic's impact on state finances and how Government policies are in dealing with the Covid-19 pandemic. This study used a normative juridical approach with data obtained from the literature, and the results were analyzed qualitatively. The results showed that the Covid-19 pandemic resulted in the Government changing the output of the use of the state budget aimed at dealing with the pandemic and restoring the country's economic condition due to the pandemic; the legal solution is to stipulate Perpu Number 1 of 2020, which was then approved by the DPR and became Law Number 2 2020. At the technical, operational level, the Government has also issued various policy regulations as a follow-up to Law Number 2 of 2020, which is used as an effort to deal with precarious situations as a result of the Covid-19 pandemic, such as fiscal policy stimulus, taxes, social assistance, and policies. Adjustment of regional finances. The problem that was considered urgent due to the Covid-19 pandemic led the Government to stimulate immunity in Law Number 2 of 2020. However, this immunity is given following the principle of good faith for users of state finances
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Koerniatmanto Soetoprawiro; Ratna Riyanti; Soesi Idayanti
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2013)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.587 KB)

Abstract

Guna mengatasi kekerasan dalam keluarga, dasar hukum sudah ada. Mulai dari Undang-undang sampai pada Peraturan Pemerintah, agaknya sudah cukup sebagai dasar untuk mengatasi kekerasan ini. Namun pelaksanaan Undang-undang ini memerlukan upaya dan dukungan dari semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Untuk itu diselenggarakanlah Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Tujuan Pengabdian Masyarakat ini adalah :Memberikaan penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan social bukan individu.Memperkecil, menghapus/menghilangkan setiap perbuatan terhadap perempuan, suami, anak, atau anggota keluarga yang ikut dalam satu rumah tangga atau pihak yang ter-subordinasi yang menimbulkan kesengsaraan/penderitaan fisik, seksual, ekonomi, social, psikologi, termasuk ancaman pemaksaan dan pemerkosaan dalam lingkungan keluarga.Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkup keluarga dan masyarakat.
PELATIHAN DAN PEMBENTUKAN KADER KDRT DALAM PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN KDRT DI KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL Koerniatmanto Soetoprawiro; Hamidah Abdurrachman; Soesi Idayanti; Dyah Irma Permanasari
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2013)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.46 KB)

Abstract

Pada kegiatan Pengabdian Masyarakat yang lalu yang dilangsungkan di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal telah berhasil diselenggarakan program penyuluhan tentang masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kegiatan ini perlu ditindak-lanjuti dengan Pengabdian Masyarakat kali ini. Hal ini perlu agar apa yang telah dirintis pada kegiatan yang lalu tidak hilang begitu saja.Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal kali ini adalah suatu upaya untuk membina kader-kader yang diharapkan mampu untuk menangani permasalahan KDRT pada tingkat kecamatan. Sekaligus diharapkan terbentuknya jaringan kerja antar kader-kader tersebut.
ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) AS AN ALTERNATIVE FOR ELECTRONIC TRANSACTION DISPUTE SETTLEMENT Soesi Idayanti; Toni Haryadi; Evi Indriasari
Wacana Hukum Vol 27 No 2 (2021): WACANA HUKUM
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.wh.2021.27.2.5882

Abstract

The development of communication and information technology has an impact on all aspects of human life. Technology has changed the business world from traditional trading patterns to a more modern trading system, namely an online trading system known as electronic commerce (e-commerce). Electronic commerce/electronic-commerce/e-commerce is the distribution, sale, purchase, marketing of goods and services that rely on electronic systems, such as the internet, television, or other computer networks. The agreement is also made online, basically, an online sale and purchase agreement (e-commerce) is the same as a general sale and purchase agreement, which requires an agreement between the seller and the buyer regarding the goods or services being traded and the price for the goods or services. Alternative Dispute Resolution (ADR) is dispute resolution out of court. that the parties to the dispute by mutual agreement are free to choose the forms and procedures contained in the alternative dispute resolution and will be applied in dispute resolution. Agreements made online are expected to be completed online as well. For this reason, alternative dispute resolution is sought which is expected to facilitate the dispute resolution process with online transactions. One of the breakthroughs is by using an online arbitration model known as Online Dispute Resolution (ODR) so that the disputing parties can settle wherever they are.The method used is through normative legal research, which is a scientific research procedure to find the truth based on scientific logic from the normative side, carried out to produce arguments, theories, or new concepts as prescriptions in solving problems at hand. The nature of this research is descriptive-analytical. In the future, this discussion will open a new way to facilitate the Indonesian people, especially those seeking legal certainty, in resolving disputes using ODR
PEMBANGUNAN HUKUM BISNIS DALAM PERSPEKTIF PANCASILA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Soesi Idayanti; Suci Hartati; Toni Haryadi
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8091

Abstract

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk merumuskan pembangunan hukum bisnis dalam perspektif Pancasila pada era revolusi industri 4. Metodologi: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif tentang implementasi ketentuan hukum positif secara in action dalam hokum bisnis di era revolusi Industri 4.0. Jenis dan sumber data yaitu meliputi data primer dan data sekunder yang didapat melalui sumber hukum primer yang terdapat dalam beberapa produk hukum yang berkaitan dengan bisnis dan perdagangan. Temuan: Perkembangan globalisaasi yang semakin pesat yang ditandai oleh era revolusi industri abad ke-21 saat ini membawa perubahan besar-besaran di berbagai bidang baik bidang hukum , politik, ekonomi, bisnis, teknologi, sosial, budaya. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan bidang-bidang telematika ( telekomunikasi, media dan informasi )perlu adanya penyesuaian terhadap regulasi di bidang hukum bisnis. Kegunaan: Pemerintah Indonesia perlu melakukan pembangunan hukum dibidang perdagangan / bisnis dalam bentuk pengembangan hukum, harmonisasi hukum maupun melakukan rekonstruksi hokum dalam rangka pembaharuan produk hukum dengan membangun suatu sistem hokum sesuai dengan situasi global untuk  menyesuaikan dengan era industri 4.0  dengan mencerminkan dan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Kebaruan/Orisinalitas: Pembangunan hukum bisnis dalam era Industri 4.0 dengan segala kecanggihan dan seluruh rangkaian proses industrialisasi harus sejalan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.
Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal Agus Setio Widodo; Soesi Idayanti; Dyah Irma Permanasari; Agus Sahri
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.1.1.2016.168-188

Abstract

Akselerasi pembangunan daerah perkotaan akan berakibat pada peningkatan kebutuhan akan sandang, pangan, papan, beserta prasarana dan sarana penunjangnya yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kebutuhan investasi. Disamping itu investasi diperlukan umtuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan agar tetap dapat bersaing dalam pasar global.Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, tujuan pembangunan Kota Tegal tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yang ingin mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata baik spirituil maupun materiil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu upaya pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa didasarkan pada otonomi yang semakin nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dalam rangka untuk lebih meningkatkan aspek pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.Kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di sekitar alun-alun dan Jl. Pancasila kota Tegal merupakan upaya pemerintah kota Tegal untuk mengatur keberadaan PKL yang selama ini dianggap menggangu ketertiban umum.
Pendampingan Perempuan Warga Binaan Pemasyarakatan Menuju Perempuan Berdikari Di Lembaga Pemasyarakan Kelas II.B Kota Tegal Soesi Idayanti; Fajar Dian Aryani; Tiyas Vika Widyastuti; Achmad Irwan Hamzani; Dairoh Dairoh
Khadimul Ummah Vol 3, No 1 (2019): November 2019
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ku.v3i1.3800

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi narapidana atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau dilihat dari namanya Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi memasyarakatkan para narapidana supaya dapat diterima di kalangan masyarakat. Adapun menurut Pasal 3 UUD Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi Program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
Impact of Electronic Agreements from the Viewpoint of the Indonesian Civil Code Indrati Rini; Soesi Idayanti
International Journal of Science and Society Vol 3 No 2 (2021): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.733 KB) | DOI: 10.54783/ijsoc.v3i2.346

Abstract

There are often legal problems, both concerning issues of authenticity, authenticity and proof because there is no law that specifically regulates personal data of agreement users via electronic means. The problem raised is how the problem of the authenticity, authenticity and integrity of the agreement electronically and how the validity of an agreement made electronically. The research method that the author uses is normative qualitative by using secondary data and reinforced by primary data or field data. The results of the study show that the authenticity, authenticity and integrity of the agreement electronically can be carried out using digital forensic tools. The use of information through electronic media concerning a person's personal data must be carried out with the consent of the person concerned. Agreements made electronically/digitally have the same evidentiary power as agreements made through manuals. Judges can use the evidentiary system with the development towards open evidence. Evidence obtained from anywhere as long as the truth can be accepted as long as it does not conflict with public order, considering that in conducting transactions in the current digital era, we will often use online media.
Fostering Awareness of Nationalism Through Pancasila Among High School Students soesi idayanti; Moh Taufik
ASEAN Journal of Empowering Community Vol. 1 No. 2 (2021): ASEAN Journal of Empowering Community
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.11 KB) | DOI: 10.24905/ajecom/vol1issue2.5

Abstract

Youth and young people can play a bigger role in guarding the national development path. Various problems that arise as a result of a fading sense of nationalism and nationality have occurred recently, many young people or young people have experienced disorientation, dislocation and are involved in an interest that only cares for themselves or a certain group on behalf of the people as reasons for their activities. As the basis of the state, Pancasila must be a reference for the state in facing various global challenges in the developing world. The purpose of this study was to determine how the role of Pancasila in fostering a sense of nationalism and patriotism among high school students in Tegal Regency and to find out how the role of the government in fostering a sense of nationalism among high school students today Type of research is the literature. This research including library research because the data used is mostly secondary data in the form of documents related to Pancasila. The approach used in this research is philosophical. Fostering a sense of nationalism for high school students through Pancasila can be done from an early age, so that gradually with age it is hoped that a sense of nationalism will persist in the Indonesian nation. It can be started from the closest group, for example, family, because it is from the family that a sense of love for the country can be trained from an early age. Towards the younger generation, the State must be present as stipulated in the Preamble of the 1945 Constitution, the state protects all Indonesia's blood, including the young generation, high school children, where they are the young people of the nation who must be cared for and protected carefully.
Co-Authors Abdul Khalim, Muhammad Achmad Irwan Hamzani Agus Sahri Agus Setio Widodo Ajeng Tri Normalita Putri Aryani, Fajar Dian Bha’iq Roza Rakhmatullah Dairoh Dairoh, Dairoh Dessy Nataliana Raubet Dyah Irma Permanasari Dyah Irma Permanasari Eddhie Praptono Eddhie Praptono Erwin Aditya Pratama Evi Indriasari Evy Indriasari Faisal Baehaqi Fajar Ari Sudewo Hadha, Khamdani Hamidah Abdurrachman Indrati Rini Indriasari, Evy Intanida Irfa Khunainah Irwan Irwan Kanti Rahayu Kanti Rahayu Koerniatmanto Soetoprawiro Laelatus Syahna F.A M. Taufik Moh Khamim Moh Taufik Moh. Husni Alfin MOH. TAUFIK Moh.Taufik Mukhamad Furqon Ardiyan Syah Mukhidin Mukhidin Ratna Riyanti Sanusi Sanusi Sanusi SANUSI SANUSI Siswanto Suci M.Hum SH Hartati Sugiyanto Sugiyanto Tiyas Vika Widyastuti Toni Haryadi Zamzam Muhammad Fuad