Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diktum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Mahardika, Dinar
Universitas Pancasakti Tegal
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Peran Profesi Advokat Dalam Pembaharuan Paradigma Penegakan Hukum Dinar Mahardika
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.381 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v3i1.355

Abstract

Advokat atau pengacara adalah sebuah profesi bidang hukum yang saat ini telah ramai menjadi profesi dari kalangan ahli hukum. selain daripada itu keberadaan advokat sebagai seorang penegak hukum sejatinya telah diatur didalam Pasal 5 Undang undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Namun, keberadaan pasal 5 ayat (1) belum memberikan penjelasan mengenai bentuk konkrit advokat sebagai penegak hukum, hal ini menjadikan keberadaan advokat sebagai penegak hukum masih belum memiliki kejelasan khususnya dalam perannya ia sebagai salah satu komponen didalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, maka terdapat empat urgensi kedudukan advokat dialam sistem peradilan pidana, yaitu : (a) advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum, (b) advokat sebagai pengawas dan pengawal integritas peradilan, (c) advokat sebagai penyeimbang terhadap dominasi penegak hukum, (d) advokat sebagai pembela atas harkat dan martabat manusia. Dengan adanya empat urgensi kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Diharapkan penulisan ini mampu mempertegas dan memperkuat peran advokat sebagai salah satu komponen didalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan seluruh komponen hukum, lebih lanjut perlu dilakukan adanya perubahan terhadap regulasi Advokat khususnya terhadap masalah mafia peradilan dan penjelasan secara konkrit mengenai peran advokat sebagai seorang penegak hukum di Indonesia.
Dapatkah Putusan Perkara Pidana Dijadikan Sebagai Dasar Peninjauan Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi Hartoyo, Dwijoyo; Rizkianto, Kus; Mahardika, Dinar; Pratama, Erwin Aditya
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v9i1.94

Abstract

The purpose of this paper is to review the decision of the Constitutional Court made due to the criminal act of bribery on constitutional judges. Based on the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 in article 24 C and Article 10 paragraph (1) of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court states that the Constitutional Court has the authority to adjudicate at the first and last level whose decision is final, namely a decision that immediately obtains permanent legal force since it is pronounced and no legal remedy can be taken. However, what would be the legal consequences if the Constitutional Court's decision was made on the basis of the criminal act of bribery. This research is a conceptual study that examines the thoughts of reviewing the Constitutional Court's decision on the existence of a bribery crime. The results of this study include (1) the legal consequences if the decision of the Constitutional Court is made on the basis of the criminal act of bribery is Null and Void with all its consequences, and (2) The decision of the criminal case may be used as a basis for review of the decision of the Constitutional Court.
The Existence of Consumer Protection in the Perspective of Cyber Law in Indonesia Fajar Ari Sudewo; Dinar Mahardika
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.2.3427

Abstract

The subject matter of this research is about how consumer protection is regulated in cyber law in Indonesia. Legal protection of consumers in buying and selling transactions through electronic media is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The type of research used in this research is library research with a normative basis. While the approach used by the author is the statute approach so that the primary source of material is obtained from statutory literature, minutes or official records in making legislation, and judges' decisions. The research results show: First, the need to create a consumer protection system that contains elements of legal certainty. Second, legal protection for consumers in buying and selling transactions through electronic media consists of two concepts of legal protection, namely preventive legal protection and repressive legal protection.Keywords: Legal Protection, Consumers; Electronic buying and selling transactions
Lelang sebagai instrumen jual beli berkarakter khusus dan pencegahan cyber crime Widyastuti, Tiyas Vika; Indriasari, Evy; Aryani, Fajar Dian; Mahardika, Dinar; Pratama, Erwin Aditya; Hamzani, Achmad Irwan; Mashdurohatun, Anis; Nuridin
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v5i1.21458

Abstract

Kegiatan Sosialisasi Lelang sebagai instrumen jual beli berkarakter khusus dan pencegahan cyber crimed di Desa Cikalahang Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini dilatarbelakangi dengan potensi desa dimana perikanan, dan pariwisata yang berkembang sebagai sentral produk olahan ikan dan wisata kuliner ikan bakar air tawar. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada ekonomi, menyebabkan penurunan aktivitas bisnis. Fokus pemerintah desa pada tanggung jawab sosial dapat mendorong generasi muda untuk menjadi pemilik bisnis yang bertanggung jawab dan mempromosikan produk lokal. Di era digital, strategi pemasaran dan metode komunikasi harus disesuaikan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi. Metode kegiatan pengabdian ini yakni community development yang dipadukan dengan service learning. Lelang sebagai salah satu instrumen jual beli yang berkarakter khusus yang dapat meningkatkan pendapatan dari penjualan produk dan bahaya kejahatan cyber crime dibalik penggunaan media sosial untuk memasarkan produk. Hasil pengabdian kini adalah tumbuhnya semangat warga masyarakat, pelaku usaha untuk menggunakan lelang sebagai salah satu cara memasarkan dan meningkatkan penjualan produk mereka, serta adanya sikap waspada masyarakat dalam penggunaan media sosial.
Literasi hukum: Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa SMA menuju sekolah ramah anak Aryani, Fajar Dian; Mahardika, Dinar; Pratama, Erwin Aditya; Wildan, Muhammad; Hamzani, Achmad Irwan; Widyastuti, Tiyas Vika; Sanusi
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v5i1.21485

Abstract

Kekerasan anak di Indonesia adalah kekerasan yang terdiri dari segala usia, yang berbeda dalam konteks sosial, budaya, dan hukum. Kekerasan anak tercakup berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional, pelecehan seksual, dan penelantaran. United Nations Convention on the Rights of the Child menegaskan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan menekankan perlunya perlindungan khusus untuk anak-anak yang berisiko lebih tinggi. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menghimpun data kejahatan dan kekerasan anak sepanjang Januari-Juli 2023. Pusiknas Polri, anak perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan dan kejahatan. UNICEF tahun 2015 menunjukkan bahwa 40% anak berusia antara 13 dan 15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sekali setahun, 26% melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh mereka di rumah, dan 50% anak melaporkan bully di sekolah. Bullying merupakan salah satu tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang dan melibatkan adanya kekuatan fisik antara korban dan pelaku. Perilaku bullying di Indonesia tercatat sebesar 43,7% untuk tingkat SMA dengan kategori tertinggi berupa kekerasan psikologis (pengucilan). Pentingnya literasi hukum adalah proses penyampaian pengetahuan dan pemahaman tentang sistem hukum, norma, aturan, dan prinsip hukum kepada masyarakat, bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat.
Literasi Hukum Partai Politik, Pasca Putusan MK untuk Pilkada Inklusif Tegal Widyastuti, Tiyas Vika; Aryani, Fajar Dian; Mahardika, Dinar; Pratama, Erwin Aditya; Sanusi , Sanusi
Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/nawadeepa.v4i2.508

Abstract

Political parties hold a strategic position and serve as a primary pillar in Indonesia's democratic system, acting as a bridge between government policies and the aspirations of the people. However, personal-oligarchic leadership and an inadequate cadre system have resulted in party decision-making being frequently dominated by the interests of individual chairpersons, thereby threatening the future of democracy. An inclusive, transparent, and tiered cadre system is essential to uphold democratic principles in political recruitment and the nomination of public officials. The phenomena of factionalism and internal patronage within parties further exacerbate the political landscape, evidenced by conflict cases in several major parties. The process of electing regional heads, as a key component of democracy, is also influenced by the failures in recruitment. The Constitutional Court's Decision Number 60/PUU-XXII/2024 abolished the discriminatory nomination threshold for regional head candidates that previously disadvantaged smaller parties and independent candidates, thereby broadening opportunities for inclusive political participation. A community-based method is employed in community service within political parties in Tegal Regency to enhance legal literacy regarding this decision, involving party cadres and community leaders through workshops and interactive socialisation. This initiative aims to promote healthy and democratic political participation at the local level, strengthen inclusive democracy, and foster legal awareness among the populace. This study provides a comprehensive overview of the political dynamics and changes in the electoral system within the context of contemporary Indonesian democracy.
Co-Authors Anis Mashdurohatun Aryani, Fajar Dian Dian Kusumaningtyas, Dian Erwin Aditya Pratama Fajar Ari Sudewo Hartoyo, Dwijoyo Indriasari, Evy Irwan Irwan Kus Rizkianto Muhammad Wildan Nuridin Sanusi Sanusi , Sanusi Tiyas Vika Widyastuti Wahyu Widodo