Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PENDAMPINGAN PENESEHAT HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Agus Ariadi
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the legal application of child offenders in conflict with the law at the level of investigation, prosecution and trial in the Unaaha District Court and what are the legal consequences if a child offender is in conflict with the law if not accompanied by a legal advisor in a Case Study Number 8 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN. This research is a normative legal research that is perspective with a legislative approach and a case approach. The type of data used is secondary data. Secondary data sources used include primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature study techniques. The analysis technique used in this study is a syllogism method that uses deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the Child Criminal Justice System Law requires mentoring legal counsel by looking at the subject of the perpetrator, which means that all children in conflict with the law with any indictment must be accompanied by advocates or other legal aid providers. law if it is not fulfilled. Law No. 11 of 2012 has closed the gap for judges / judges to examine cases of child defendants who are not being accompanied by lawyers or other legal aid providers.
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MELALUI PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL Rahmanuddin Tomalili; Agus Ariadi
Jurnal Akrab Juara Vol 6 No 4 (2021)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis, menjelaskan dan menemukan hakikat restorative justice dalam penegakan hukum pidana melalui pendekatan kearifan lokal. Metode Penelitian ini adalah adalah penelitian hukum sosiologis (Socio-legal research) atau termasuk penelitian non doktriner, yang memandang hukum sebagai gejala sosio empirik yang teramati dalam pengalaman. Hukum tidak dipandang sebagai bentuk norma yang abstrak dan normatif belaka, melainkan sebagai gejala empirik yang dapat diamati pelaksanaannya, yang mempengaruhi restorative justice dalam penegakan hukum pidana melalui pendekatan kearifan lokal, sebagai suatu proses tersendiri dalam masyarakat, yang bertujuan mempertahankan hukum dan ketertiban. Hasil Penelitian Pada Implementasi Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Melalui Pendekatan Kearifan Lokal bahwa penyelesaian kasus yang menggunakan sarana di luar dari sistem peradilan pidana dirasa lebih efektif , dengan memanfaatkan instrumen musyawarah antara pihak yang bermasalah guna memulihkan keseimbangan masyarakat yang telah terganggu akibat adanya perbuatan yang melawan hukum di ikuti dengan penegakan hukum pidana, maka sebaiknya aparat penegak hukum lebih mendorong kepada para pihak yang berkepentingan, untuk memanfaatkan pendekatan restorative justice di dalam penyelesaian suatu tindak pidana dengan berdasarkan pada kewenangan diskresi yang dimilikinya.
PENERAPAN DIVERSI MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIF JUSTICE) YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM ANAK DI PENGADILAN NEGERI UNAAHA Rahmanuddin Tomalili; Agus Ariadi
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 1 No. 5 (2022): April
Publisher : PENERBIT LAFADZ JAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v1i5.62

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong proses jalanya dilakukanya Diversi di Pengadilan Negeri Unaaha agar lebih efektif dan Efisien. Penelitian ini adalah penelitian Normatif, yuridis empiris yaitu mengkaji, serta menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan kajian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis empiris yang menekankan pada bahan hukum sekunder, sedangkan strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenalan konsef diversi dan konsef restorative justice yang dilakukan oleh hakim anak di pengadilan negeri unaaha sudah berjalan denagan baik sehingga diharapkan dapat memberikan solusi dalam peradilan anak di Indonesia dan kerja sama antara lembaga dalam sistem peradilan pidana khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak ketelibatan organisasi kemasyarakatan, departemen social di harapkan dapat membantu mewujudkan pelaksanaan diversi dan restorative justice.
Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Desa Jabaruddin; Sabri Guntur; Karmila; Sofyan Rauf; Agus Ariadi; Jaya Satria Lahadi; Syaiful Arfin; Harlita; Hasjad; Elma; Putra Karta Rajasa
Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): GJPM - JULI s/d Desember
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjpm.v1i1.10

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan mengetahui Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Desa. Hasil Pengabdian menyimpulkan bahwa Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran masyarakat yang tinggal di desa Matahori Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe sekitar hutan serta ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan sehingga berbagai konflik teritorial yang banyak terjadi selama ini tidak ada lagi.
Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Di Tinjau Dari Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Diwilayah Hukum Pengadilan Agama Pasuruan Provinsi Jawa Timur Mokhamad Umar; Agus Ariadi
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 4 (2025): December : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i4.853

Abstract

Dispensasi Perkawinan adalah ketentuan usia minimal 19 tahun yang diatur dalam undang-undang, diberikan oleh hakim pengadilan agama jika terdapat alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial yang tidak bisa dihindari.Dalam penelitian ini secara yuridis dispensasi perkawinan anak dibawah umur mengambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan, Jawa Timur.Dispensasi perkawinan juga harus mempertimbangkan psikologi, sosial dan ekonomi anak agar tidak merugikan masa depan anak mereka. Hakim dalam persidangan dispensasi perkawinan juga harus berlandaskan prinsip kepentingan terbaik anak dan norma perlindungan anak dibawah umur. Diperlukan juga mengedukasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan dini serta perlindungan anak.Permohonan dispensasi perkawinan menurut Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan tren penurunan, namun dispensasi perkawinan masih sekitar 19.700 perkara pada tahun 2025, dengan alasan dominan kehamilan dan zina. Tujuan dari penelitian ini untuk pedoman penafsiran hukum dan penguatan regulasi dispensasi perkawinan tidak disalahgunakan, tapi untuk menjadikan permohonan dispensasi perkawinan melindungi hak anak dibawah umur dan generasi penerus bangsa. Dalam hal ini akan mengambil studi pustaka dari jurnal dan buku yang berhubungan dengan dispensasi perkawinan bukan hanya isu hukum administrasi saja yang akan dibahas dalam penelitian ini. Melainkan memuat pertimbangan perlindungan hak anak dibawah umur secara komprehensif.
ANALISA YURIDIS TERHADAP KEKERASAN SEKSUALITAS DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG – UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Sultan Ahtar Buana Yaksa; Agus Ariadi
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 12 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Desember 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i12.1457

Abstract

This study examines the legal framework governing sexual violence within marriage based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Sexual violence in marriage is often perceived as a taboo issue in society because such acts are considered private matters between husband and wife, and therefore frequently remain hidden and unreported. This research analyzes the forms of legal protection available for victims of sexual violence within marriage by employing a normative juridical research method. This method utilizes statutory and conceptual approaches through an examination of positive legal provisions, legal principles, and legal theories related to sexual violence and the protection of human rights. The findings of this study show that the legal instruments regulating and protecting victims of sexual violence in marriage are substantively adequate. However, the effectiveness of these regulations and protections remains highly dependent on the role of society and the government, including consistent law enforcement, a victim-centered approach by law enforcement officers, and increased legal awareness within the community.