Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial INTELEKTIVA Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara
SOFYAN RAUF
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PEMBERIAN SANKSI BERUPA PEMULIHAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN BATU BARA OLEH KORPORASI (ANALISIS PUTUSAN PN. NOMOR 526/PID.SUS-LH/2017/PNTG) MUH. ANDRE WILIAMSAH; SOFYAN RAUF
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 3 No 01 (2021): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI - AGUSTUS 2021 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dengan fokus utama Penerapan sanksi pidana terhadap perusakan lingkungan di bidang pertambangan bertujuan untuk mengetahui Pemulihan lingkungan hidup pasca pertambangan oleh korporasi dan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap korporasi dalam pemulihan lingkungan pasca pertambangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dan adapun analisis bahan hukum adalah proses pengorganisasian dan pengurutan badan hukum dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum. Hasil dalam penelitian ini ialah Pemulihan lingkungan hidup akibat pertambangan diatur dalam UUPLH yaitu mengenai ketentuan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Selain itu UU Minerba menjelaskan bahwa, pada tahap IUP Eksplorasi perusahaan pertambangan diwajibkan memenuhi reklamasi dan pascatambang serta ada jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang. Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan lebih khusus diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Jaminan reklamasi ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka dalam jangka panjang paling lama 30 hari setelah rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENGRUSAKAN SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN PADA DISTRIK NAVIGASI KELAS III KENDARI Sofyan Rauf
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The modus operandi carried out in the crime of theft and destruction of the Sailing Navigation Assistance Facility in the Navigation District of Class III Kendari is that theft and destruction is carried out by involving more than 1 person and the crime is carried out in a planned and systematic manner. Law enforcement based on the theft and destruction of Shipping-Navigation Support Facilities has not been in accordance with the regulations in the fields of navigation, institutions, finance, equipment, staffing, and other regulations related to the institutional directorate of navigation.
Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Sofyan Rauf
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1 No. 1 (2025): Menulis - Januari
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v1i1.117

Abstract

Situasi modernisasi seperti sekarang ini, terdapat aneka macam tekanan-tekanan situasional yang menyebabkan seseorang sehingga melakukan tindakan pembunuhan. Melakukan pembunuhan kadangkala merupakan sebuah pilihan tindakan, ditengah keterbatasan bahkan ketiadaan pilihan lain. Pembunuhan sebagai salah satu bentuk kejahatan kekerasan khususnya pada tindak pidana pembunuhan biasa, mendapat perhatian paling serius dar kalangan ahli hukum dan masyarakat karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang. Keadaan demikian harus dipulihkan dengan berbagai usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya, karena banyak orang yang memilih kejahatan terutama pembunuhan sebagai jalan atau cara dalam mencapa tujuannya. Tujuan Penelitian untuk membahas penegakan hukum dalam menanggulang terjadinya tindak pidana pembunuhan biasa di Konawe, serta faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan biasa di Konawe. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, dan perbuatan kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan biasa di Kabupaten Konawe masih belum efektif sebab masih ada masyarakat yang belum mau untuk membantu penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuhan biasa di Kabupaten Konawe ini. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan biasa adalah faktor Penegak hukum, substansi hukum, faktor struktur hukum, dan faktor budaya hukum tanpa terkecuali lebih meningkatkan peranannya dalam memerangi kejahatan atau pembunuhan biasa yang terjadi di Kabupaten Konawe. Agar dapat mencegah terjadinya kejahatan atau pembunuhan biasa di Kabupaten Konawe, maka pihak penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dari Polres Konawe hendaknya dapat bertindak lebih bijaksana dan seadil-adilnya sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana perbuatan pidana yang harus menapat hukuman sesuai perbuatannya.
KEJAHATAN PERJUDIAN DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA Sofyan Rauf; Jabaruddin; Karmila; I Nyoman Triana Suskendar
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i2.95

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian dalam permainan sepak bola yaitu faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor memperoleh keuntungan yang besar dan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan perjudian sepak bola dan dan Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perjudian dalam permainan sepak bola yaitu dilakukan dengan cara Upaya pemberian pendidikan pada masyarakat yaitu memberikan pendidikan non formal pada masyarakat, Upaya pemberian pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu pemberian pelayanan secara prefesional kepada masyarakat yang memerlukan dan Upaya pengembangan lingkungan atau wilayah secara terpadu yaitu upaya kepolisian Polresta Kendari dalam pengembangan suatu lingkungan wilayah dengan seluruh isinya di dalam pergaulan hidup masyarakat.
Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Desa Jabaruddin; Sabri Guntur; Karmila; Sofyan Rauf; Agus Ariadi; Jaya Satria Lahadi; Syaiful Arfin; Harlita; Hasjad; Elma; Putra Karta Rajasa
Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): GJPM - JULI s/d Desember
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjpm.v1i1.10

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan mengetahui Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Desa. Hasil Pengabdian menyimpulkan bahwa Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran masyarakat yang tinggal di desa Matahori Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe sekitar hutan serta ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan sehingga berbagai konflik teritorial yang banyak terjadi selama ini tidak ada lagi.
Co-Authors Agus Ariadi Elma Harlita Hasjad I Nyoman Triana Suskendar Jabaruddin Jaya Satria Lahadi Karmila MUH. ANDRE WILIAMSAH Putra Karta Rajasa SABRI GUNTUR Syaiful Arfin