Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTELEKTIVA VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat
SABRI GUNTUR
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SABRI GUNTUR
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 3 No 01 (2021): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI - AGUSTUS 2021 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti adalah pendekatan normatif dan empiris. Alasan peneliti antara lain mengacu pada tipologi penelitian, bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat, dengan tipe penganalisaan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan kenyataan obyektif penelitian yang relevan. Selanjutnya data, informasi yang ada dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang ada secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka pengadilan tata usaha negara tidak lagi memiliki wewenang mengadili sengketa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan ekseutorial seperti putusan Nomor:34/G.TUN/2012/PTUN-KDI dan Putusan Nomor: 24/B/2013/PT TUN.MKS yang menghukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Tergugat untuk mencabut surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tenggara nomor: 29/Kpts/KPU.Prov 026/X/2012 dan surat keputusan Nomor:30/Kpts/KPU.Prov 026/X/2012 dan mewajibkan KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengikut sertakan Penggugat sebagai pasangan calon dalam pengundian nomor urut, yang ditetapkan dalam surat keputusan/penetapan pengundian nomor urut sebagai pasangan calon peserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur sulawesi tenggara tahun 2012. Faktanya KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara tidak melaksanakan isi putusan tersebut.
PROBLEMATIKA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KASUMEWUHO KEC.WAWOTOBI Sabri Guntur
VARIA HUKUM Vol 3, No 1 (2021): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v3i1.12553

Abstract

Dalam pemilihan kepala desa Kasumewuho terdapat salah satu calon kepala desa yang tidak memenuhi syarat formil pendaftaran calon kepala desa, mengenai syarat Bebas Buta Baca Tulis Al-Qur’an sebagaimana perintah peraturan perundangan berlaku. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang calon kepala desa serta untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Kasumewuho diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana termuat pada Pasal 21 dan adapun peran pemerintah Kabupaten Konawe dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di desa kasumewuho dengan cara memanggil para pihak terkait dan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah mufakat terkait masalah yang terjadi.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TOKO OBAT TERHADAP KONSUMEN DI KOTA KENDARI Siti Misnar Abdul Jalil; Sabri Guntur; Guswan Hakim
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i1.93

Abstract

Pendistribusian obat-obatan ini dilakukan melalui apotek dan toko obat yang memiliki izin resmi, mekanisme pengaturan pendistribusian obat sampai ke konsumen dengan tata cara demikian ini, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan obat di masyarakat.Secara umum masyarakat tahu bahwa apotek dan toko obat, kedua-duanya menjual obat, namun menurut aturan toko obat hanya di perbolehkan menjual golongan obat bebas dan bebas terbatas, dan tidak diperbolekan untuk menjual golongan obat keras. Mahalnya biaya berobat ke dokter dan harga obat di apotek mengakibatkan harganya dinaikkan beberapa persen untuk harga obat, jasa pelayanan atau harga kemasan menjadikan masyarakat cenderung lebih memilih toko obat untuk membeli obat yang sama, dengan harga yang lebih murah. Apalagi dengan kondisi perekonomian masyarakat kita yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan dan ditambah lagi dengan krisis ekonomi yang sedang di alami oleh bangsa kita sekarang ini. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberi wacana baru dalam hubungan yang terjadi pada aktivitas pelayanan obat. Hubungan yang berkelanjutan dari pengguna obat oleh konsumen mulai dari produsen-toko obat-apotek, konsumen memberi dampak luas bagi konsekuensi pelanggaran Undang Undang Perlindungan Konsuman, baik terhadap konsuman maupun proses transaksi. Tanggung jawab pelaku usaha pemilik toko obat terhadap konsumen di Kota Kendari adalah memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya serta memberikan konpensasi terhadap kerugian lainnya yang dialami oleh Konsmen Toko Obat. Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 ayat (2) tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan pasal 1 ayat 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Bentuk penyelesaian sengketa antara pelaku usaha toko obat dengan konsumen di kota Kendari adalah melalui jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa sedapat mungkin diupayakan secara kekeluargaan antara pihak yang berperkara.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK HUKUM PERTANAHAN ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN MASYARAKAT Sabri Guntur
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i2.94

Abstract

Konflik hukum pertanahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat lokal merupakan permasalahan agraria yang kompleks dan sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Permasalahan ini umumnya dipicu oleh tumpang tindih perizinan, ketidakjelasan batas hak atas tanah, dan kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atau lokal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam menanggulangi konflik hukum pertanahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat lokal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan-bahan hukum yang meliputi, Peraturan perundang-undangan (statute approach), Pendapat para ahli hukum (doctrinal approach), dan Konsep hukum (conceptual approach). Adapun pendekatan yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai mediator atau pihak yang menenggahi para pihak yang berkonflik, yaitu masyarakat dan perusahaan. Sebagai mediator tentunya pemerintah daerah mesti bertindak secara obyektif, adil dan bijaksana demi terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum pada daerah tersebut. Oleh karena itu, penguatan regulasi daerah dan peningkatan kompetensi aparatur menjadi kunci dalam menciptakan penyelesaian konflik yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.
Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Desa Jabaruddin; Sabri Guntur; Karmila; Sofyan Rauf; Agus Ariadi; Jaya Satria Lahadi; Syaiful Arfin; Harlita; Hasjad; Elma; Putra Karta Rajasa
Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): GJPM - JULI s/d Desember
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjpm.v1i1.10

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan mengetahui Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Desa. Hasil Pengabdian menyimpulkan bahwa Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran masyarakat yang tinggal di desa Matahori Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe sekitar hutan serta ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan sehingga berbagai konflik teritorial yang banyak terjadi selama ini tidak ada lagi.
Co-Authors Agus Ariadi Elma Guswan Hakim Harlita Hasjad Jabaruddin Jaya Satria Lahadi Karmila Putra Karta Rajasa Siti Misnar Abdul Jalil SOFYAN RAUF Syaiful Arfin