Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS JABATAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PLT.) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Dewi Triwahyuni; Fuqoha Fuqoha
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2015)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v3i2.232

In the government as an organization, it can not be separated from the Position, Position stakeholders and officials. To be able a good government system, each position as well as position holders in order to carry out its duties and functions in accordance with his position. So that all the planning, implementation and results in accordance with the objectives of the government. The empty position may create an unstable condition in the administration of government, therefore, the position must be filled by other officials, such as the replacement of public officials temporary. In Indonesian law the public officials temporary replacement is also called, executing the task (Plt. Pelaksana Tugas) or daily executor (Plh. Pelaksana Harian). Filling public positions temporary judged to be unable to government be effectively and efficiently. Because in some cases there is a weaknes (such as the power and authority) and resulted in double positions for officials. So the replacement officials temporary, such as executing tasks (Plt. Pelaksana Tugas) is not approriate method to create a system of good governance.

Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional Fuqoha Fuqoha
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 3 (2015)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Pengsian jabatan negara merupakan salahsatu unsur penting dalam hukum tata negara. tanpa diisi oleh pejabat. maka fungsi-fungsi jabatan negara tidak dapat diselenggarakan. Pejabat merupakan orang yang menduduki jabatan publik dalam pemerintahan, yang terdiri dari jabatan birokrasi dan jabatan politik. setiap jabatan melekat kekuasaan dan wewenang yang dapat menentukan segala urusan sesuai jabatannya. dalam praktek penyelenggaraan negara, setiap terjadi rangkap jabatan publik sehingga menimbulkan konflik kepentingan antar jabatan. Prinsip demokrasi memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam sistem tata negara Indonesia digunakan prinsip demokrasi konstitusioanal. Praktik rangkap jabatan tidak diatur dalam konstitusi, namun secara etika dan moral tidak dibenarkan adanya rangkap jabatan karena dapat menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, melalui ketetapan MPR dituangkan dalam rumusan etika kehidupan berbangsa. Nilai-nilai etika yang ada hanya dijadikan pedoman dalam berperilaku.

EFEKTIVITAS JABATAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PLT.) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Dewi Triwahyuni; Fuqoha Fuqoha
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2015)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

In the government as an organization, it can not be separated from the Position, Position stakeholders and officials. To be able a good government system, each position as well as position holders in order to carry out its duties and functions in accordance with his position. So that all the planning, implementation and results in accordance with the objectives of the government. The empty position may create an unstable condition in the administration of government, therefore, the position must be filled by other officials, such as the replacement of public officials temporary. In Indonesian law the public officials temporary replacement is also called, executing the task (Plt. Pelaksana Tugas) or daily executor (Plh. Pelaksana Harian). Filling public positions temporary judged to be unable to government be effectively and efficiently. Because in some cases there is a weaknes (such as the power and authority) and resulted in double positions for officials. So the replacement officials temporary, such as executing tasks (Plt. Pelaksana Tugas) is not approriate method to create a system of good governance. Keyword : The effectiveness, the Positions, the replacement officials.

MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA DEWAN PERS DI KOTA SERANG Sigit Surahman; Fuqoha Fuqoha
LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 5 No. 2 (2017): JURNAL LONTAR
Publisher : Universitas Serang Raya

Journalism is an activity of gathering news and reporting events. Delivery of news or information in general often also called the press. To protect journalistic activities and freedom of the press, the press council established by law. Press Council as an independent agency to establish guidelines which must be done by any reporter or journalist in writing or delivered the news. Journalistic ethics is a guideline to behave in journalistic activity compiled by journalists, press organizations to be ethical or moral grounding in journalistic activities. The purpose of this study, to find a model settlement of violations of journalistic ethics in the press council. This research method using descriptive analytical research model with normative juridical approach. Collecting data using literature study by collecting data and legal regulations. Besides the interviews to the parties concerned to complete the data. Press Council in resolving violations of journalistic ethics, to maintain the freedom of the press with a mechanism that provides power to the press council to decide a case arising from journalistic activities completed by the press council. Settlement due to journalistic activities outside the press council will shut down and eliminate the freedom of the press as mandated by law. The right model is the removal of press offenses perspective that may affect national press by giving power and authority to the press council to resolve matters arising from journalistic activities.

Harmonisasi Regulasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diantara Kesejahteraan Sosial dan Kepentingan Nasional Fuqoha Fuqoha; Lalu Farhan Nugraha; Dina Auliana Soleha; Siti Kamila Khaerunnisa
Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa) Vol. 3 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jika.v3i1.6289

Masalah : Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dikemukakan dalam konstitusi Negara republik Indonesia. Namun, pada praktiknya pemenuhan konsepsi Negara hukum melahirkan banyaknya regulasi-regulasi yang mengatur objek-objek hukum yang menjadi kewajiban subjek-subjek hukum sebagai implementasi dari Negara hukum modern. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian antar-regulasi sehingga terciptanya suatu harmonisasi dari perundang-undangan. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkaitan dengan kerangka kepentingan nasional dan kesejahteraan sosial. Metodologi : Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau asas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada. Hasil dan Pembahasan : Upaya pemerintah dalam melakukan harmonisasi regulasi merupakan upaya dalam peningkatan kualitas hukum dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan nasional. Problematika dari harmonisasi regulasi terletak pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana perlu adanya penyesuaian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan menurut hierarki perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, setiap regulasi harus menyesuaikan dan dianggap tidak berlaku jika ditetapkan perundang-undangan yang baru dan regulasi tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.Jenis Penelitian: Studi Literatur

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search