Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Bank Sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat: Antara Harapan dan Kenyataan Mita Widyastuti; Abdul Muis; Muhammad Yunus
Jurnal Kapita Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan sampah menjadi permasalah publik saat ini utamanya di kota, kehidupan yang semakin instan mendorong penggunaan barang-barang instan seperti wadah plastik, stereofoam, kertas dan kaleng. Memasuki era digital, masyarakat mudah dalam memperoleh barang dan jasa secara online menyumbang kenaikan kuantitas sampah, terutama sampah plastik dan kertas (kardus) yang berfungsi sebagai pembungkus. Permasalah sampah ini sesungguhnya telah diantisipasi dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan mensosialisasikan konsep 3 R (reduce, reuse, recycle) diharapkan volume sampah yang harus dikelola pemerintah (TPA) turun secara signifikan. Konsep 3 R cocok diterapkan di perkotaan sebagai penghasil sampah namun penerapan di daerah perdesaan juga perlu disosialisasikan. Upaya pengelolaan sampah ini dirintis Desa Sukasirna sebagai upaya perberdayaan dan pelestarian lingkungan dengan membentuk bank sampah. Pertanyaannya bagaimana efektivitas bank sampah di Desa Sukasirna dan daerah perdesaan umumnya? Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam pada informan yang mewakili pengelola bank sampah dan masyarakat. Informan penelitian diambil dengan metoda stratified random sampling untuk mempertimbangkan keterwakilan masyarakat dari sample. Sampai saat ini bank sampah Desa Sukasirna masih bertahan setelah beroperasi 10 tahun, namun kenyataan perkembangannya kurang maksimal atau dikatakan stagnan mengingat anggota aktif hanya sekitar 1/3 dari jumlah anggota, anggota banyak yang memilih menjual sampahnya ke pengepul karena pertimbangan harga dan kemudahan pembayaran. Intinya pengelolaan bank sampah masih mengalami banyak kendala.
Semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Versus Mentalitas Birokrat (Tinjauan Kritis Konten Undang-Undang Pelayanan Publik) Mita Widyastuti
JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 1 No 1 (2012): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam '45 (UNISMA) Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/akp.v1i1.571

Abstract

The quality of bureaucracy service has been complained by most society, starting from the matter of fare, procedure, officer's response, discriminative service, until abusive attitude. Whereas society expectation emerges along the bureaucracy reformation since 1998 with drastic change in the field of the regulation of local government implementation which is more decentralized. One of the forms is to stipulate the legislation number 25 year 2009 about Public Service. Explicitly, there is an admission of public rights in gaining public service, including inside is the increase of public service quality. There has been paradigm shift in public service, from the old public administration model to the new public management, and finally to new public service (Denhardt and Denhardt, 2000). The latest model is new public management, it views the service implementation can be diversification the service based on customer characteristic. Customer who has higher economic skill can choose better service with different fare. Thus, society does not have the same right in obtaining public service. One of the strategies to increase the quality of public service is to seek best-practice, then it becomes the guideline, and is stated as an obligation for all employee so that they obtain motivation to do the same thing with the host best practice.
Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas III Kota Bekasi Mita Widyastuti; Irawati .
JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 6 No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam '45 (UNISMA) Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/akp.v6i2.587

Abstract

The Momentum enactment of Law No. 25 of 2009 on Public Services showed the nation's attention to improve the delivery of public services public. One type is administrative services one of which is the passport. Immigration Office as an arm of the Ministry of Justice and Human Rights is often under scrutiny for its performance. Similarly, what happened on the service passport at the Immigration Office Class III Bekasi. A primary issue in this study is the quality of service of the Immigration Office Class III Bekasi. can not say either. This research is interesting to do given the same research ever conducted by Wicaksono (2012) in Class I Immigration Office Bandung. The results showed the gap between the expectations of respondents for the service passport by the Immigration officer Class I Bandung. By using the T test showed that there is no gap or difference between the services provided by the community expected. Thus, it can be said to be of service passports at the Immigration Office Class III Kota Bekasi satisfactory. These results are consistent with previous predictions given the improvements have been made related to service, after numerous public complaints leveled at the Immigration office. This indicates that the Immigration Office Class III Kota Bekasi responsive to the mandate contained in Law No. 25 of 2009 on Public Service