Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGARUH INFLASI INDONESIA TERHADAP PENERIMAAN PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG KOREA SELATAN DI INDONESIA PERIODE 2000-2014 Sugiartiningsih Sugiartiningsih
Jurnal Manajemen Maranatha Vol 17 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Kristen Maranatha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/jmm.v17i1.416

Abstract

One of the keys to success in improving the economic prosperity of a country is evident from its response to bilateral or multilateral relations, particularly in the making of investments. Indonesia as a country that has started the construction of the New Order can not be separated from the role of foreign capital. In reality in the 1990s looks acceptance by the Indonesian foreign capital is relatively low compared to the developing countries in Asia. China is the largest recipient of foreign capital, followed by Singapore and Malaysia. In more remote Indonesian government continues its efforts to increase Foreign direct investment, especially from South Korea. As we all know South Korea is an important trading partner for Indonesia. Indonesia bilateral relations with South Korea have occurred since the New Order and has impacted the relatively low added value for Indonesia, especially in the 1990s. In the development of bilateral relations between the two countries increased, especially after entering the Reformation Era. This condition is supported by inflation in Indonesia is considered quite stable. This study aims to determine the effect of inflation on the acceptance Indonesia Foreign direct investment from South Korea to Indonesia during the period 2000-2014. The research methodology used is quantitative approach using simple regression model. Based on the results of the calculations, and a significant negative correlation between inflation in Indonesia and the acceptance of Direct Foreign Investment from South Korea in Indonesia. This is consistent with Fisher's theory that the decline in inflation Indonesia will be followed by a decline in interest rates Indonesia which ultimately impact the increased investment in Indonesia. Besides these reasons, the negative relationship, emphasizing that the investment climate in Indonesia has improved so trust Foreign investors, especially from South Korea in Indonesia is quite large. Keywords: Foreign direct investment, inflation in Indonesia
Peredaran Obat Ilegal Dan Berbahaya Di Sumatera Barat: Peran PemerintahDan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat Dzakiyyatul Iffah Fushshilatullah; dinda assyifa cahya assaumi; Faqihatunnisa Adinda Karin; Fathiya Reina Maulidia; Sugiartiningsih Sugiartiningsih
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peredaran obat ilegal dan berbahaya merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan ketertiban hukum di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Obat ilegal yang beredar tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sering kali tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis situasi peredaran obat ilegal dan berbahaya di Sumatera Barat, mengkaji peran pemerintah terutama BPOM dan instansi terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya, serta menelaah tingkat kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat sebagai warga negara. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi yang tegas dan melakukan pengawasan serta penindakan hukum, peredaran obat ilegal masih terus terjadi akibat lemahnya pengawasan distribusi, keterbatasan sumber daya aparat, dan rendahnya literasi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan peredaran obat ilegal tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang kuat, tetapi juga peningkatan kesadaran kewarganegaraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, pelaporan, serta penggunaan obat secara rasional. Sinergi antara peran pemerintah dan tanggung jawab sosial masyarakat menjadi kunci utama dalam melindungi kesehatan publik dan menjamin hak masyarakat atas obat yang aman dan bermutu.
Studi Literatur: Kontribusi Apoteker Sebagai Warga Negara Dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat Leni Syofia; Monica Julieta; Kayla Nursyifa Syawaliyah; Muamar Ridho Firdi Aulia; Sugiartiningsih Sugiartiningsih
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 01 (2026): Februari - Maret 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan masyarakat memiliki peran sentral dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, apoteker menempati posisi strategis tidak hanya sebagai tenaga kefarmasian, tetapi juga sebagai individu yang berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan sosial. Penelitian ini disusun menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji kontribusi apoteker sebagai warga negara dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan organisasi profesi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran apoteker melampaui aspek teknis pelayanan obat, mencakup peningkatan literasi obat, edukasi penggunaan obat yang rasional, serta upaya mendukung pemerataan akses terhadap obat di masyarakat. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat menjadi tantangan yang menuntut keterlibatan aktif apoteker melalui kegiatan edukatif dan advokasi kesehatan. Melalui berbagai program berbasis komunitas, apoteker berperan dalam menanamkan nilai tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kesehatan publik. Kajian ini menegaskan bahwa apoteker merupakan bagian penting dari agen perubahan sosial dalam pembangunan kesehatan masyarakat.