Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENDAFTARAN PERALIHAN TANAH NEGARA MENJADI TANAH HAK MILIK BERDASAR PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Jabaruddin Jabaruddin
Jurnal Akrab Juara Vol 3 No 3 (2018)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The application must meet the established requirements and through the process of inspection in accordance with applicable laws and regulations, subsequent to the issuance of a Decision on the granting of a Property or a decision of rejection submitted to the applicant by registered mail or in any other manner ensuring that the decision is reached to the applicant. Issuance of a Decree on the Provision of Property that serves as a proof of ownership that a person or a legal entity acquires the right to a plot of land and the basis or basis of the right of recognition of a State to a person or legal entity over a plot of land under its control. Keywords: Registration, Transition, Land, Rights, Owned
Kelompok Usaha Abon Ikan Puput Griya Persemaian Kota Tarakan Ricky Febrinaldy Simanjuntak; Ira Maya Abdiani; Mohammad Fadnan Akhmadi; Stephanie Bija; Rukisah Rukisah; Dhimas Wiharyanto; Anhar Rozi; Randi Wahyu Andila; Siti Hawa; Jabaruddin Jabaruddin; Harinto Harinto
Marine Kreatif Vol 7, No 1 (2023): Marine Kreatif
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/mk.v7i1.7952

Abstract

Ikan puput merupakan hasil tangkapan sampingan para nelayan di Perairan Juata Tarakan. Ikan puput yang tertangkap oleh nelayan hanya di banderol dengan harga berkisar Rp. 5.000/kg – Rp. 7.000/kg. Namun, dengan nilai ekonomis yang rendah ternyata Ikan puput memiliki kandungan protein yang tinggi dan cita rasa yang lezat. Melihat kondisi nilai jual harga Ikan puput yang rendah namun memiliki nilai kandungan protein yang tinggi maka, perlu adanya strategi khusus terkait pemanfaatan hasil tangkapan sampingan, yakni hilirisasi/diversifikasi. Hilirisasi/diversifikasi produk pengolahan berbasis bahan baku Ikan puput dengan melibatkan kelompok mitra penyedia bahan baku dan kelompok mitra pengolah bahan baku/produsen yang memanfaatkan bahan baku tersebut. Dimana, calon kelompok mitra target akan diberikan pengembangan tentang olahan produk pangan dalam bentuk abon ikan berbahan baku Ikan puput. Pengembangan olahan produk Abon Ikan puput tersebut akan disertai dengan penyuluhan terkait optimalisasi hasil tangkapan sampingan, aplikasi teknologi proses tepat guna terkait produksi abon kedepan dan analisa kandungan proksimat produk Abon Ikan puput serta nilai promosi dalam bentuk desain kemasan produk akhir Abon Ikan puput. Pengembangan olahan Abon Ikan puput diharapkan mempunyai nilai jual cukup tinggi dan memberikan feedback positif bagi calon mitra penyedia bahan baku dan calon mitra pengolah bahan baku.
Tanggung Jawab Hukum PT. Sri Wijaya Air Atas Terjadinya Keterlambatan Penerbangan Ni Nyoman Triana; Jabaruddin Jabaruddin; Karmila Karmila
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterlambatan penerbangan merupakan permasalahan yang kerap terjadi dalam dunia penerbangan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi penumpang. Salah satu maskapai yang pernah mengalami permasalahan tersebut adalah PT. Sriwijaya Air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum PT. Sriwijaya Air terhadap penumpang akibat terjadinya keterlambatan penerbangan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Perhubungan terkait keterlambatan penerbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Sriwijaya Air memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan kompensasi kepada penumpang sesuai dengan kategori keterlambatan yang terjadi, kecuali apabila keterlambatan disebabkan oleh keadaan kahar (force majeure). Bentuk tanggung jawab tersebut meliputi pemberian kompensasi berupa makanan, minuman, pengalihan penerbangan, hingga ganti rugi berupa uang. Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh PT. Sriwijaya Air merupakan bentuk perlindungan hukum bagi penumpang sebagai konsumen jasa angkutan udara. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekat an konseptual (conseptual approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan persepsional (perceptional approach). Pokok penelitian ini berpusat pada peraturan perundang-undangam tentang maskapai pernerbangan dan peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang yang dirugikan akibat terjadinya keterlambatan penerbangan di PT.Sriwijaya Air, baik upaya menempuh jalur litigasi maupun non litigasi. Maskapai penerbangan sebagai badan usaha wajib bertanggung jawab atas keterlambatan penerbangan yang dialami oleh penumpang