Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Resolusi Konflik, CSR dan Pemberdayaan (Jurnal CARE) Jurnal Pemikiran Sosiologi Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Didik Suhardjito
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KONSERVASI MANGROVE DI PANTAI BUNGIN, MUARA GEMBONG KABUPATEN BEKASI Wulandari, Yulia Puspadewi; Suhardjito, Didik; Kriswantriyono, Agit; Riyadi, Riffan; Aulia, Farda; Wibisono, Tofan
Jurnal Resolusi Konflik, CSR dan Pemberdayaan (CARE) Vol. 9 No. 1 (2024): Modal Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan
Publisher : Center for Alternative Dispute Resolution and Empowerment (CARE) IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan pesisir Pantai Muara Bungin, Muara Gembong, Bekasi merupakan salah satu kawasan rentan abrasi. Tindakan konservasi akan berjalan dengan baik apabila semua pihak bekerjasama dan saling mendukung satu sama lainnya. Oleh karena itu tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat di Pantai Bungin adalah peningkatan kapasitas masyarakat di Pantai Bungin dan mendorong perekonomian Masyarakat di Pantai Bungin. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui beberapa tahap diawali dengan pemetaan sosial masyarakat Dusun Pantai Bungin, dilanjutkan dengan sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan pendampingan usaha. Program konservasi mangrove yang dilakukan CARE IPB dan PT Bumi Resources, Tbk saat ini memasuki tahap awal membangun awareness dan pembentukan perilaku. Keberhasilan implementasi program mangrove tidak lepas dari adanya dukungan berbagai pihak.
Membangun Sinergi Desa-Kota: Strategi Kebijakan untuk Pengembangan Agribisnis Berkelanjutan Kriswantriyono, Agit; Suhardjito, Didik; Sumardjo, Sumardjo; Suseno, Sugeng Heri; Tanjung, Dahri; Tjondro, Tjondro; Wulandari, Yulia Puspadewi; Mubarokah, Ulfah
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0701.1141-1148

Abstract

Pengembangan agribisnis komoditi utama di wilayah pedesaan perlu difasilitasi dengan kebijakan yang kondusif yaitu, misalnya infrastruktur pendukung pemasaran seperti jaringan mobile. Secara on farm, para pelaku telah memiliki kapabilitas dalam menghasilkan produk komoditi, namun sering menghadapi kendala terkait dengan pemasaran. Oleh karena itu intervensi yang mengangkat bargaining position nya akan sangat membantu. Upaya meningkatkan keterkaitan desa-kota harus juga memiliki keterkaitan dengan peningkatan kesejahteraan para pelaku di desa. Berdasarkan penelitian ini action yang diarahkan pada peningkatan keterkaitan desa-kota selain meningkatkan keterkaitan desa-kota tersebut, juga meningkatkan pendapatan para pelaku di desa.
Beyond State Recognition of Customary Forests: Initiating Agrarian Reform in Indigenous Peoples Cahyono, Eko; Satria, Arif; Soetarto, Endriatmo; Adiwibowo, Soeryo; Suhardjito, Didik
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 12, No 2 (2025): December
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jps.v12i2.112143

Abstract

This article examines the socio-political dynamics of agrarian issues surrounding the recognition of customary forests in Kasepuhan Karang, Lebak Regency, Banten. The recognition of customary forests is interpreted by indigenous peoples as a political victory. The political policy of recognition provides opportunities for indigenous peoples to reclaim their customary lands that have been subjected to agrarian colonialism, although this is limited to the recognition of customary forest areas. The data presented is based on the author's periodic research, which was intensive during 2018 and 2019, and continued through various field studies in 2020, 2023, 2024, and early 2025. Field data was collected using qualitative methods, through direct observation, live-in, in-depth interviews with key informants, and focus group discussions. The findings of this research show that the state's recognition of customary forests is half-hearted, partial, and fragmentary, so that socio-agrarian conditions remain unchanged and the previous structure of agrarian inequality remains intact. The state unilaterally recognized only some of the proposed customary forests, while ignoring the social dynamics and changes in the Kasepuhan Karang community, which experienced social differentiation due to the concentration of land ownership. The ideas and recommendations proposed are to encourage agrarian reform in indigenous peoples. This is to ensure agrarian justice, which has been ignored by the existing political recognition model. Among the requirements for agrarian reform in indigenous peoples is interconnectivity between ecological aspects, tenure systems, and local socio-cultural aspects, so that its implementation is flexible and contextual, and certainly cannot be standardized.
Co-Authors . Dahri Arif Satria Aulia, Farda Eko Cahyono, Eko Endriatmo Soetarto Kriswantriyono, Agit Mubarokah, Ulfah Riyadi, Riffan Soeryo Adiwibowo Sugeng Heri Suseno Sumardjo Tjondro, Tjondro Wibisono, Tofan Wulandari, Yulia Puspadewi