Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial budaya Syiah Kuala Law Journal
Roni Hidayat
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perda, Qanun, dan Perdasi Dalam Sistem Hukum Nasional Yulia Susantri; Roni Hidayat
Syiah Kuala Law Journal Vol 4, No 1: April 2020
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.987 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v4i1.16595

Abstract

Konstitusi memberikan kewenangan bagi daerah otonomi maupun daerah otonomi khusus untuk membentuk peraturan daerah (perda) untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai peraturan pelaksana sesuai dengan konteks kedaerahan, baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota. Namun, ada hal yang lebih spesifik (khusus) yang perlu diatur bagi daerah-daerah yang berstatus khusus seperti Aceh dan Papua.  Di Aceh dengan sebutan qanun dan peraturan daerah khusus di Papua dengan sebutan perdasi yang masing-masing mengacu pada Undang-undang Otonomi daerah dan Otonomi khusus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan peraturan daerah (perda) merupakan peraturan daerah secara umum (produk hukum) di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia kecuali Aceh dan Papua. Qanun merupakan produk undang-undang yang selevel dengan perda di provinsi lain, dan termasuk dalam turunan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, baik provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Perdasus merupakan nama lain perda di daerah lain yang merupakan peraturan pelaksana undang-undang khusus di Papua dan Papua Barat sebagai provinsi yang diberlakukan otonomi khusus. Sedangkan perdasi merupakan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/kota bersama-sama dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menghasilkan kebijakan daerahnya sesuai dengan kondisi daerah pasca ditetapkan sebagai daerah otonom.
Peusijuek Local Wisdom Resilience of the Acehnese Within the Cultural Globalization Discourse Adi Kasman; M. Ikhwan; Roni Hidayat
Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya Vol 24, No 2 (2022): (December)
Publisher : Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jantro.v24.n2.p187-194.2022

Abstract

This research is an effort to explain the experiences of acehnese people in defending local culture from the rapid flow of cultural globalization. Cultural globalization is the dissemination of ideas, meanings, and values that transcend cultural boundaries because they are assisted by the internet, media, and foreign travel so that it becomes a challenge for the local wisdom of the community. The purpose of this study is to see the transformation process carried out by the Acehnese people in maintaining the local wisdom of peusijuek as a cultural heritage of the Acehnese people in the past. The method used in this study is qualitative research with an anthropological approach to identify indicators used by the Acehnese people in maintaining the existence of local wisdom. This research was carried out in Aceh Barat Regency by considering the locus that was very supportive to be observed by the author. The results of the study show that the transformation process of peusijeuk local wisdom involves various dimensions such as educational institutions, traditional institutions, and also the level of public awareness of the importance of the value of local wisdom.
Co-Authors Adi Kasman M. Ikhwan Yulia Susantri Yulia Susantri