Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Unes Law Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI JUSTISI Jurnal Abdi Insani Risalah Hukum Nusantara Science and Technology Proceedings UNES Journal of Swara Justisia Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Dedikasi Hukum HUKMY : Jurnal Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Miko Aditiya Suharto
Faculty Of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya 60294, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PEMBARUAN PERATURAN EKSTRADISI DAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE INDONESIA DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI YANG BERADA DI LUAR NEGERI Apriyani, Maria Novita; Suharto, Miko Aditiya; Waluyo, Waluyo
CREPIDO Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Crepido July 2023
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.5.1.27-41

Abstract

Pengembalian Aset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan ke luar negeri berbanding terbalik dengan aset yang berhasil dikembalikan ke Indonesia. UU Ekstradisi Indonesia dan UU Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana milik Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga perlu adanya solusi permasalahan Ekstradisi dan MLA yang dihadapi Indonesia. Jenis artikel ilmiah ini termasuk kategori socio-legal research. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan statute approach, conceptual approach dan case approach yang sesuai dengan topik permasalahan. Teknik pengumpulan data pada penulisan ini adalah studi lapang mengambil data melalui interview ke Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM.
Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Ditandatangani Secara Melanggar Hukum Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia Ibrahim, Ramdhan Imran; Suharto, Miko Aditiya
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5vyrnn48

Abstract

Akta peralihan hak atas tanah berupa jual beli merupakan dokumen autentik yang dijadikan bukti sah dalam proses pemindahan hak kepemilikan, asalkan terpenuhi unsur formil dan materiil yang ditetapkan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Namun demikian, realitas pelaksanaannya sering kali menyisakan permasalahan, seperti pencantuman tanda tangan yang tidak sah atau pengabaian terhadap persetujuan dari pemilik hak yang sebenarnya. Penelitian ini difokuskan untuk menelaah konsekuensi hukum dari akta jual beli yang disusun dengan pelanggaran hukum, serta mengurai langkah hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan. Penelitian dijalankan dengan metode yuridis normatif mengaplikasikan regulasi perundang-undangan dan teori hukum, dengan studi pustaka sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Berdasarkan hasil analisis, akta yang tidak dilandasi oleh kesepakatan atau sebab yang halal dapat dikategorikan sebagai akta cacat hukum, sehingga berpotensi untuk dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Penyelesaian sengketa akibat persoalan ini mampu dijalankan jalur pengadilan (litigasi) dalam bentuk gugatan perdata, maupun secara alternatif (non litigasi) seperti mediasi dan konsiliasi dengan fasilitasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Perlindungan Hukum Seller Shopee atas Kerugian Retur Otomatis oleh Konsumen dalam Transaksi COD Shopee Fuadi, Muchammad Isom; Suharto, Miko Aditiya
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7rrx8p31

Abstract

Metode pembayaran secara Cash On Delivery (COD) pada platform shopee sering menimbulkan kerugian bagi seller akibat tindakan konsumen yang tidak melaksanakan tanggung  jawabnya, seperti penolakan barang tanpa alasan jelas yang mengakibatkan terjadinya retur otomatis. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi seller shopee dalam menghadapi praktik retur otomatis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan socio-legal, data diperoleh melalui wawancara, observasi, sera studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan konsumen telah melanggar ketentuan undang-undang perlindungan konsumen dan termasuk tindakan wanprestasi. Meskipun shopee telah memberikan upaya penyelesaian secara non-litigasi, tetapi upaya tersebut belum efektif dan optimal untuk melindungi seller. Oleh karena itu, seller berhak untuk menempuh penyelesaian secara litigasi maupun non-litigasi. Perlindungan hukum yang adil dan seimbang diperlukan guna menciptakan kepastian hukum dalam tranksaksi online.
Understanding Legal Aspects in E-Commerce as an Effort for Economic Recovery in Kare Village, Kare District, Madiun Regency Miko Aditiya Suharto
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v3i1.33

Abstract

The COVID-19 pandemic has a destructive impact on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME). In order to increase the income in Kare Village, Madiun Regency, various efforts have been made by the Regional Government, including providing Micro Business Productive Assistance and registering several MSME actors in the MSME Virtual Expo exhibition. The service activity of e-commerce is carried out using the method of socialization and question and answer with the Tourism Awareness Group and several MSME actors in Kare Village related to providing Contract Basics for MSME Actors, Consumer Protection Law, and the use of e-commerce in improving the economy in the future. The use of e-commerce today can no longer be arbitrary; several rules need to be understood by the public so as not to slip into legal problems. So MSME actors must understand the basics of agreement law and e-commerce. MSME actors in Kare Village can still promote and sell tourism products in the Kare Village area even though they are in the Enforcement of Community Activity Restrictions through website applications and social media such as Tokopedia and Instagram. Understanding the legal basics of e-commerce provides preventive efforts for MSME actors in Kare Village to minimize the occurrence of unlawful acts. Utilizing the website and social media for Kare Village tourism which is implemented based on applicable legal regulations for Kare Village MSME actors to restore the village economy so that the goal of Kare village to create Ecotourism can be realized.
Pemidanaan Kepada Pelaku Konten Pornografi Menggunakan Aplikasi Deepfake Pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Al-Ayoubi, Sholahudin Jagad; Suharto, Miko Aditiya
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2464

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan inovasi baru dalam bentuk deepfake, yaitu teknologi manipulasi wajah yang mampu menciptakan konten visual palsu secara meyakinkan. Salah satu penyalahgunaan teknologi ini adalah dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi, yang dapat merusak reputasi, privasi, serta martabat korban, meskipun mereka tidak pernah benar-benar terlibat dalam pembuatan konten tersebut. Studi ini berfokus pada pengkajian bentuk pemidanaan yang dapat dikenakan terhadap individu yang menyebarluaskan konten pornografi yang dihasilkan melalui teknologi deepfake, dalam kerangka hukum pidana nasional, khususnya merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 44/2008 tentang Pornografi. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan serta kajian literatur yangs sesuai. Temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun hingga seakrang ini belum didapati ketentuan hukum yang eksplisit mengatur tentang penggunaan teknologi deepfake, namun pengenaan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut masih dimungkinkan melalui konstruksi norma yang telah ada. pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Pornografi, UU ITE, serta UU PDP. Namun, masih terdapat tantangan dalam aspek pembuktian dan pelacakan digital, yang menuntut reformasi hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih spesifik mengenai deepfake perlu segera dihadirkan dalam sistem hukum nasional Indonesia.
KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT MENGAJUKAN EKSTRADISI ATAS TRANSNATIONAL CYBERCRIME KASUS “WELCOME TO VIDEO” Tasya Yonetha Mansjoer; Miko Aditiya Suharto
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2025.v5i1.803-813

Abstract

The United States Internal Revenue Service (US-IRS) discovered a crypto transactions on the child pornography trafficking site "Welcome to Video" which led to the arrest of Son Jong Woo, a South Korean national as the administrator of the site, and the arrest of several other site users in several countries. This study aims to determine the United States national interest in submitting extradition request for Son Jong Woo to South Korea. This study uses normative legal research methodology. This study concludes that the urgency of the United States to request the extradition to South Korea is based on the authority possessed by the United States to prosecute Son Jong Woo with the consideration based on the analysis of locus delicti, the characteristic of the crime, and extraterritorial jurisdiction on transnational cybercrime in the Welcome to Video case.
Analisis Yuridis terhadap Perilaku Bullying di Sekolah Dasar menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Andi Putri Maharani; Rambu Earyca Maharani; Redita Aulia; Joanvie Alyssa Putri; Miko Aditiya Suharto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap dampak perilaku bullying oleh anak anak pada tingkat sekolah dasar. Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian pada studi kasus fenomena bullying agar diketahuinya pemahaman mengenai dampak perilaku bullying tersebut melalui praktek yang dilakukan. Bullying merupakan kata yang berasal dari kata “bully” yang artinya ialah perudungan melalui cara mengusik kenyamanan orang lain khususnya dan menganggu dengan cara menggertak orang yang lebih lemah dari segi apapun atau dari salah satu sisi atau secara umum menjelaskan bahwa kata bully ini selalu berkaitan dengan tindakan yang berbentuk “ancaman”. Hal tersebut nantinya dapat menimbulkan pengaruh buruk pada prestasi akademik korban pelaku bullying. Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku bullying yakni teman sebanyanya yang menjadi target, kepribadian pelaku bullying, serta lingkungan sosialnya. Bentuk - bentuk perilaku bullying ini dapat saja dilakukan oleh berbagai subyek diantaranya, secara verbal, fisik, dan psikologis. Bullying melalui fisik kerap kali dilakukan dengan cara seperti menendang, sedangkan bullying secara verbal berupa ejekan dan olok-olok, dan bullying secara psikologis. Korban bullying merasa tertekan untuk bersekolah, sulit berkonsentrasi di kelas, mempengaruhi nilai, serta merasa tertekan dan malu. Selain itu, korban perundungan fisik juga mengalami kesakitan, sebagian anak mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Minimnya rasa penyesalan oleh pelaku dalam bentuk apapun dalam kasus ini disebabkan kurangnya rasa empati pelaku terhadap korban.
PEMBUKTIAN PERJANJIAN LISAN DALAM SENGKETA HUTANG PIUTANG: STUDI PUTUSAN PN BALIKPAPAN NO. 146/PDT.G/2021 Purnawan, Akbar Wahyu; Suharto, Miko Aditiya
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 4 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i4.7574

Abstract

Oral agreements are still commonly used in civil law practice, particularly in legal relationships based on mutual trust. This study examines the evidentiary strength of oral debt agreements through an analysis of Decision Number 146/Pdt.G/2021/PN BPP. The research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Research data were obtained through library research on primary legal materials, including the Indonesian Civil Code and relevant court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books and scholarly journal articles. The findings indicate that oral agreements are legally recognized as long as they fulfill the validity requirements of contracts as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. In the case examined, the Panel of Judges established the existence of a legal relationship between the creditor and the debtor based on evidence such as fund transfer records, correspondence, and witness testimony, thereby confirming that the oral agreement possessed sufficient evidentiary value. However, the request for the seizure of shares as security was rejected because it conflicted with Supreme Court guidelines and involved public interests in the electricity sector. This study has both theoretical and practical significance, as it clarifies the legal standing of oral agreements in civil evidentiary law and provides guidance for judges and litigants in assessing evidence in debt-related disputes. Nevertheless, the study recommends that agreements be documented in written form to ensure legal certainty and facilitate proof in judicial proceedings. Keywords: oral agreement; evidence; debt; breach of contract
PERLINDUNGAN HUKUM MITRA DRIVER SHOPEEFOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN RESTORAN Maulana, Muhamad Rival; Suharto, Miko Aditiya
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i1.8052

Abstract

This study examines the legal protection of ShopeeFood driver-partners who suffer losses due to customer complaints arising from restaurant negligence. In practice, drivers are often subjected to sanctions such as rating reductions, incentive deductions, and even partnership termination, despite the absence of fault on their part. This research aims to analyze the form of legal protection provided by the platform and to identify the legal remedies available for drivers to defend their rights. The study employs an empirical juridical method with a socio-legal approach, utilizing field surveys and literature review. The findings indicate that the existing legal protection remains largely formalistic and ineffective in practice, particularly due to inadequate complaint-handling and appeal mechanisms that fail to ensure fairness for drivers. This situation reflects an imbalance of power among the platform, restaurants, and driver-partners within the partnership framework. Therefore, it is necessary to strengthen partnership agreement clauses, enhance transparency in evaluation systems, and improve oversight of restaurant responsibilities to ensure more equitable and proportional legal protection.Keywords: Legal Protection; Driver-Partners; Customer Complaints; Fairness; Digital Platforms
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA EKSPEDISI ATAS KEHILANGAN BARANG KIRIMAN: STUDI KASUS PADA PT. JNE Maulana, Maziz Zidananda; Suharto, Miko Aditiya
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i1.8056

Abstract

The loss of shipped goods in PT JNE’s delivery services causes financial harm to consumers and raises legal issues regarding the liability of service providers. This study aims to analyze the legal protection available to consumers against lost shipments and to examine the legal remedies that may be pursued. The research employs an empirical juridical method with a socio-legal approach, using primary data obtained through interviews with service users and related parties, as well as secondary data from statutory regulations and legal literature. The findings indicate that existing legal protection has not been effectively implemented, as reflected in cases where compensation is not optimally fulfilled. Several respondents reported that the claims process is often complex and lacks transparency, resulting in legal uncertainty for consumers. This condition demonstrates a gap between normative provisions under consumer protection law and their practical enforcement, and suggests potential breach of contract (wanprestasi) by the service provider. Dispute resolution may be pursued through non-litigation mechanisms, such as the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), or through litigation in court. Therefore, strengthening supervision and law enforcement is essential to ensure consumer protection and enhance the accountability of delivery service providers. Keywords: legal protection; delivery services; PT JNE; compensation; breach of contract
Co-Authors Achmad Arifai Sidik Acmad Khozin Baharudin Al-Ayoubi, Sholahudin Jagad Andi Putri Maharani Apriyani, Maria Novita Eko Wahyudi Eristya Maya Safitri Fuadi, Muchammad Isom Ibrahim, Ramdhan Imran Joanvie Alyssa Putri Maria Novita Apriyani Maria Novita Apriyani Maria Novita Apriyani, Maria Maulana, Maziz Zidananda Maulana, Muhamad Rival Muchammad Ariqul Baihaqi Muchlas, Muhammad Labib Nadia Prasista Maharani Natasyafira, Devina Novita Apriyani, Maria Pramesti Ivana Putri Kinasih Purnawan, Akbar Hamdani Wahyu Jati Purnawan, Akbar Wahyu Rambu Earyca Maharani Redita Aulia Sanjaya, Guntur Rapi Syahda Aneira Diniroja Tasya Yonetha Mansjoer Waluyo Waluyo Waluyo Wiliandi Saputro Winarti, Meylany Putri