Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Pemidanaan Kepada Pelaku Konten Pornografi Menggunakan Aplikasi Deepfake Pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Al-Ayoubi, Sholahudin Jagad; Suharto, Miko Aditiya
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2464

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan inovasi baru dalam bentuk deepfake, yaitu teknologi manipulasi wajah yang mampu menciptakan konten visual palsu secara meyakinkan. Salah satu penyalahgunaan teknologi ini adalah dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi, yang dapat merusak reputasi, privasi, serta martabat korban, meskipun mereka tidak pernah benar-benar terlibat dalam pembuatan konten tersebut. Studi ini berfokus pada pengkajian bentuk pemidanaan yang dapat dikenakan terhadap individu yang menyebarluaskan konten pornografi yang dihasilkan melalui teknologi deepfake, dalam kerangka hukum pidana nasional, khususnya merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 44/2008 tentang Pornografi. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan serta kajian literatur yangs sesuai. Temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun hingga seakrang ini belum didapati ketentuan hukum yang eksplisit mengatur tentang penggunaan teknologi deepfake, namun pengenaan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut masih dimungkinkan melalui konstruksi norma yang telah ada. pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Pornografi, UU ITE, serta UU PDP. Namun, masih terdapat tantangan dalam aspek pembuktian dan pelacakan digital, yang menuntut reformasi hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih spesifik mengenai deepfake perlu segera dihadirkan dalam sistem hukum nasional Indonesia.
PEMBUKTIAN PERJANJIAN LISAN DALAM SENGKETA HUTANG PIUTANG: STUDI PUTUSAN PN BALIKPAPAN NO. 146/PDT.G/2021 Purnawan, Akbar Wahyu; Suharto, Miko Aditiya
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 4 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i4.7574

Abstract

Oral agreements are still commonly used in civil law practice, particularly in legal relationships based on mutual trust. This study examines the evidentiary strength of oral debt agreements through an analysis of Decision Number 146/Pdt.G/2021/PN BPP. The research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Research data were obtained through library research on primary legal materials, including the Indonesian Civil Code and relevant court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books and scholarly journal articles. The findings indicate that oral agreements are legally recognized as long as they fulfill the validity requirements of contracts as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. In the case examined, the Panel of Judges established the existence of a legal relationship between the creditor and the debtor based on evidence such as fund transfer records, correspondence, and witness testimony, thereby confirming that the oral agreement possessed sufficient evidentiary value. However, the request for the seizure of shares as security was rejected because it conflicted with Supreme Court guidelines and involved public interests in the electricity sector. This study has both theoretical and practical significance, as it clarifies the legal standing of oral agreements in civil evidentiary law and provides guidance for judges and litigants in assessing evidence in debt-related disputes. Nevertheless, the study recommends that agreements be documented in written form to ensure legal certainty and facilitate proof in judicial proceedings. Keywords: oral agreement; evidence; debt; breach of contract