Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.45
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Unes Law Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI JUSTISI Jurnal Abdi Insani Risalah Hukum Nusantara Science and Technology Proceedings UNES Journal of Swara Justisia Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Dedikasi Hukum HUKMY : Jurnal Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Berbakti Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Miko Aditiya Suharto
Faculty Of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya 60294, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Ditandatangani Secara Melanggar Hukum Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia Ibrahim, Ramdhan Imran; Suharto, Miko Aditiya
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5vyrnn48

Abstract

Akta peralihan hak atas tanah berupa jual beli merupakan dokumen autentik yang dijadikan bukti sah dalam proses pemindahan hak kepemilikan, asalkan terpenuhi unsur formil dan materiil yang ditetapkan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Namun demikian, realitas pelaksanaannya sering kali menyisakan permasalahan, seperti pencantuman tanda tangan yang tidak sah atau pengabaian terhadap persetujuan dari pemilik hak yang sebenarnya. Penelitian ini difokuskan untuk menelaah konsekuensi hukum dari akta jual beli yang disusun dengan pelanggaran hukum, serta mengurai langkah hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan. Penelitian dijalankan dengan metode yuridis normatif mengaplikasikan regulasi perundang-undangan dan teori hukum, dengan studi pustaka sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Berdasarkan hasil analisis, akta yang tidak dilandasi oleh kesepakatan atau sebab yang halal dapat dikategorikan sebagai akta cacat hukum, sehingga berpotensi untuk dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Penyelesaian sengketa akibat persoalan ini mampu dijalankan jalur pengadilan (litigasi) dalam bentuk gugatan perdata, maupun secara alternatif (non litigasi) seperti mediasi dan konsiliasi dengan fasilitasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Perlindungan Hukum Seller Shopee atas Kerugian Retur Otomatis oleh Konsumen dalam Transaksi COD Shopee Fuadi, Muchammad Isom; Suharto, Miko Aditiya
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7rrx8p31

Abstract

Metode pembayaran secara Cash On Delivery (COD) pada platform shopee sering menimbulkan kerugian bagi seller akibat tindakan konsumen yang tidak melaksanakan tanggung  jawabnya, seperti penolakan barang tanpa alasan jelas yang mengakibatkan terjadinya retur otomatis. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi seller shopee dalam menghadapi praktik retur otomatis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan socio-legal, data diperoleh melalui wawancara, observasi, sera studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan konsumen telah melanggar ketentuan undang-undang perlindungan konsumen dan termasuk tindakan wanprestasi. Meskipun shopee telah memberikan upaya penyelesaian secara non-litigasi, tetapi upaya tersebut belum efektif dan optimal untuk melindungi seller. Oleh karena itu, seller berhak untuk menempuh penyelesaian secara litigasi maupun non-litigasi. Perlindungan hukum yang adil dan seimbang diperlukan guna menciptakan kepastian hukum dalam tranksaksi online.
Understanding Legal Aspects in E-Commerce as an Effort for Economic Recovery in Kare Village, Kare District, Madiun Regency Miko Aditiya Suharto
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v3i1.33

Abstract

The COVID-19 pandemic has a destructive impact on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME). In order to increase the income in Kare Village, Madiun Regency, various efforts have been made by the Regional Government, including providing Micro Business Productive Assistance and registering several MSME actors in the MSME Virtual Expo exhibition. The service activity of e-commerce is carried out using the method of socialization and question and answer with the Tourism Awareness Group and several MSME actors in Kare Village related to providing Contract Basics for MSME Actors, Consumer Protection Law, and the use of e-commerce in improving the economy in the future. The use of e-commerce today can no longer be arbitrary; several rules need to be understood by the public so as not to slip into legal problems. So MSME actors must understand the basics of agreement law and e-commerce. MSME actors in Kare Village can still promote and sell tourism products in the Kare Village area even though they are in the Enforcement of Community Activity Restrictions through website applications and social media such as Tokopedia and Instagram. Understanding the legal basics of e-commerce provides preventive efforts for MSME actors in Kare Village to minimize the occurrence of unlawful acts. Utilizing the website and social media for Kare Village tourism which is implemented based on applicable legal regulations for Kare Village MSME actors to restore the village economy so that the goal of Kare village to create Ecotourism can be realized.
KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT MENGAJUKAN EKSTRADISI ATAS TRANSNATIONAL CYBERCRIME KASUS “WELCOME TO VIDEO” Tasya Yonetha Mansjoer; Miko Aditiya Suharto
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2025.v5i1.803-813

Abstract

The United States Internal Revenue Service (US-IRS) discovered a crypto transactions on the child pornography trafficking site "Welcome to Video" which led to the arrest of Son Jong Woo, a South Korean national as the administrator of the site, and the arrest of several other site users in several countries. This study aims to determine the United States national interest in submitting extradition request for Son Jong Woo to South Korea. This study uses normative legal research methodology. This study concludes that the urgency of the United States to request the extradition to South Korea is based on the authority possessed by the United States to prosecute Son Jong Woo with the consideration based on the analysis of locus delicti, the characteristic of the crime, and extraterritorial jurisdiction on transnational cybercrime in the Welcome to Video case.
Analisis Yuridis terhadap Perilaku Bullying di Sekolah Dasar menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Andi Putri Maharani; Rambu Earyca Maharani; Redita Aulia; Joanvie Alyssa Putri; Miko Aditiya Suharto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap dampak perilaku bullying oleh anak anak pada tingkat sekolah dasar. Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian pada studi kasus fenomena bullying agar diketahuinya pemahaman mengenai dampak perilaku bullying tersebut melalui praktek yang dilakukan. Bullying merupakan kata yang berasal dari kata “bully” yang artinya ialah perudungan melalui cara mengusik kenyamanan orang lain khususnya dan menganggu dengan cara menggertak orang yang lebih lemah dari segi apapun atau dari salah satu sisi atau secara umum menjelaskan bahwa kata bully ini selalu berkaitan dengan tindakan yang berbentuk “ancaman”. Hal tersebut nantinya dapat menimbulkan pengaruh buruk pada prestasi akademik korban pelaku bullying. Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku bullying yakni teman sebanyanya yang menjadi target, kepribadian pelaku bullying, serta lingkungan sosialnya. Bentuk - bentuk perilaku bullying ini dapat saja dilakukan oleh berbagai subyek diantaranya, secara verbal, fisik, dan psikologis. Bullying melalui fisik kerap kali dilakukan dengan cara seperti menendang, sedangkan bullying secara verbal berupa ejekan dan olok-olok, dan bullying secara psikologis. Korban bullying merasa tertekan untuk bersekolah, sulit berkonsentrasi di kelas, mempengaruhi nilai, serta merasa tertekan dan malu. Selain itu, korban perundungan fisik juga mengalami kesakitan, sebagian anak mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Minimnya rasa penyesalan oleh pelaku dalam bentuk apapun dalam kasus ini disebabkan kurangnya rasa empati pelaku terhadap korban.
Membangun Budaya Komunikasi Digital yang Beretika pada Warga Kelurahan Babat Jerawat Dinda Bhawika Wimala Pastika; Miko Aditiya Suharto; Maria Novita Apriyani; Wiwin Yulianingsih; Yana Indawati
BERBAKTI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 04 (2026): ISSUE APRIL
Publisher : PT. Mifandi Mandiri Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara masyarakat berinteraksi dan menyampaikan informasi. Di Kelurahan Babat Jerawat, fenomena penggunaan media sosial dan platform digital semakin meningkat, terutama di kalangan usia produktif. Namun, peningkatan akses digital ini tidak selalu diiringi dengan kesadaran pentingnya etika komunikasi digital. Masalah seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, serta konflik akibat miskomunikasi di ruang siber menjadi tantangan tersendiri. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis kondisi aktual budaya komunikasi digital masyarakat di Kelurahan Babat Jerawat serta merumuskan strategi membangun budaya komunikasi digital yang beretika. Kegiatan Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pelaksanaan di lapangan, dan dokumentasi kegiatan literasi digital yang telah dilakukan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga masih memiliki pemahaman terbatas mengenai prinsip-prinsip komunikasi etis di ruang digital. Namun, terdapat antusiasme yang cukup tinggi dalam mengikuti kegiatan edukatif yang berkaitan dengan literasi digital. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah bahwa pembangunan budaya komunikasi digital yang beretika sangat mungkin dilakukan jika didukung oleh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah kelurahan, organisasi kemasyarakatan, hingga pemuda. Sebagai saran, diperlukan program literasi digital yang berkelanjutan, berbasis komunitas, dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, agar kesadaran serta keterampilan etis warga dalam berkomunikasi di dunia digital dapat meningkat secara signifikan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PEMBERIAN KOMPENSASI KERUGIAN KONSUMEN DALAM LAYANAN OPEN TRIP OLEH SAHABAT RATU TOUR AND TRAVEL DI SURABAYA Aulia Rahmah Dwiyanti; Miko Aditiya Suharto
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i1.8057

Abstract

Open Trip, as an innovation in the tourism industry, offers convenience for travelers but also creates potential disputes due to discrepancies between services provided and contractual agreements. This study aims to analyze the implementation of consumer compensation mechanisms in Open Trip services organized by Sahabat Ratu Tour and Travel in Surabaya. This research employs an empirical juridical method with a descriptive-prescriptive approach, as well as structural and conflict approaches. Data were collected through questionnaires distributed to consumers, interviews with service providers, and literature review of the Indonesian Civil Code, Consumer Protection Law, and Tourism Law. The findings indicate that, normatively, consumers are entitled to compensation for losses as stipulated under the Consumer Protection Law and the Tourism Law. However, in practice, the implementation of compensation remains suboptimal. This is reflected in the ineffective enforcement of business liability mechanisms, the weak bargaining position of consumers in standard form contracts, and the limited supervision of third-party involvement. In addition, low legal awareness and the tendency of consumers to refrain from pursuing legal remedies further hinder the realization of compensation rights. This study highlights that the application of the principles of liability and good faith in contractual relationships is essential to strengthening consumer protection. Therefore, it is necessary to reinforce legal mechanisms for compensation, enhance regulatory supervision, and improve consumer legal awareness in order to establish a more effective and equitable protection system within the tourism industry.Keywords: Consumer Protection; Compensation; Open Trip; Tourism
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM KASUS GAGAL BAYAR PINJAMAN ONLINE: ANALISIS PERJANJIAN DAN REGULASI FINTECH LENDING Mohammad Iqbal Faiz; Miko Aditiya Suharto
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i1.8109

Abstract

The rapid development of financial technology-based online lending services has contributed to the emergence of “failed payment jockey” services, which offer assistance to debtors in avoiding their repayment obligations. This practice raises significant legal issues as it may harm debtors, lead to the misuse of personal data, and result in poor credit records (blacklisting) within online lending systems. This study aims to analyze the forms of legal protection available to debtors who use failed payment jockey services and to examine the weaknesses of the existing legal framework governing such practices in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. Data were collected through library research, observation, and interviews as supporting data. The findings reveal that failed payment jockey services contradict the principle of good faith in contractual agreements as regulated under the Indonesian Civil Code and potentially violate consumer protection and personal data protection provisions under the Electronic Information and Transactions Law as well as regulations governing technology-based financial services. Legal protection for debtors includes preventive measures through education and supervision of online lending platforms, as well as repressive measures through complaint mechanisms, dispute resolution, and law enforcement against illegal service providers. This study also identifies a regulatory gap concerning failed payment jockey services, highlighting the need for a more comprehensive legal framework to ensure legal certainty and balanced protection for debtors in online lending transactions.Keywords: Legal Protection; Failed Payment Jockey Services; Online Lending; Consumer Protection; Personal Data
ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK FOSFEN MUSIC FESTIVAL 2022 Fikri Fajar Maulana; Miko Aditiya Suharto
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i1.8072

Abstract

The increasing number of music festivals in Indonesia presents challenges in consumer protection. This study aims to analyze liability for compensation due to the unilateral cancellation of the Fosfen Music Festival 2022 and to identify obstacles in its implementation. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews with affected consumers and analysis of legal documents, including the Civil Code and Consumer Protection Law. The findings reveal that the organizer’s breach of contract was caused by poor financial management and lack of transparency, while consumers faced barriers such as low legal awareness, high costs, and small claim values. Moreover, existing legal mechanisms, both litigation and non-litigation, have not been effective in ensuring refund certainty. This study highlights the weak implementation of consumer protection in mass entertainment events and underscores the need for stronger regulation, government oversight, and risk management by event organizers. Keywords: Default, Consumer Protection, Compensation, Music Festival
PERLINDUNGAN HUKUM MITRA DRIVER SHOPEEFOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN RESTORAN Muhamad Rival Maulana; Miko Aditiya Suharto
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i1.8052

Abstract

This study examines the legal protection of ShopeeFood driver-partners who suffer losses due to customer complaints arising from restaurant negligence. In practice, drivers are often subjected to sanctions such as rating reductions, incentive deductions, and even partnership termination, despite the absence of fault on their part. This research aims to analyze the form of legal protection provided by the platform and to identify the legal remedies available for drivers to defend their rights. The study employs an empirical juridical method with a socio-legal approach, utilizing field surveys and literature review. The findings indicate that the existing legal protection remains largely formalistic and ineffective in practice, particularly due to inadequate complaint-handling and appeal mechanisms that fail to ensure fairness for drivers. This situation reflects an imbalance of power among the platform, restaurants, and driver-partners within the partnership framework. Therefore, it is necessary to strengthen partnership agreement clauses, enhance transparency in evaluation systems, and improve oversight of restaurant responsibilities to ensure more equitable and proportional legal protection.Keywords: Legal Protection; Driver-Partners; Customer Complaints; Fairness; Digital Platforms
Co-Authors Achmad Arifai Sidik Acmad Khozin Baharudin Akbar Firman Syah Akbar Wahyu Purnawan Andi Putri Maharani Apriyani, Maria Novita Aulia Rahmah Dwiyanti Charlita Ratna Puteri Afrianda Dinda Bhawika Wimala Pastika Eko Wahyudi Fikri Fajar Maulana Fuadi, Muchammad Isom Ibrahim, Ramdhan Imran Joanvie Alyssa Putri Maria Novita Apriyani Maria Novita Apriyani Maria Novita Apriyani, Maria Maziz Zidananda Maulana Mohammad Iqbal Faiz Muchammad Ariqul Baihaqi Muhamad Rival Maulana Muhammad Labib Muchlas Nadia Prasista Maharani Natasyafira, Devina Novita Apriyani, Maria Pramesti Ivana Putri Kinasih Purnawan, Akbar Hamdani Wahyu Jati Rambu Earyca Maharani Redita Aulia Safitri, Eristya Maya Sanjaya, Guntur Rapi Sholahudin Jagad Al-Ayoubi Syahda Aneira Diniroja Tasya Yonetha Mansjoer Waluyo Waluyo Waluyo Wiliandi Saputro Winarti, Meylany Putri Wiwin Yulianingsih Yana Indawati