Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN MAKAR PADA KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MARTABAT PRESIDEN DAN KEAMANAN NEGARA Ismail Pettanase; Kinaria Afriani
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 1, Maret 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Makar merupakan kejahatan terhadap keamanan negara dan termasuk kedalam delik politik. Perspektif kriminologi terhadap tindak pidana kejahatan terhadap negara atau makar memiliki unsur yang sama dengan delik percobaan, yakni dimulai dengan adanya niat dan permulaan pelaksanaan. Akan tetapi didalam makar tidak ada alasan penghapus penuntutan, sedangkan pada percobaan apabila pelaku kejahatan membatalkan niat jahatnya oleh diri sendiri maka hapuslah penuntutan pidana terhadap perbuatan tersebut. Perbedaan lain yang terdapat antara makar dengan percobaan adalah bahwa makar memiliki kekhususan pada objeknya, karena objek dalam perbuatan makar hanya beberapa hal tertentu yang diatur dalam KUHP.Kejahatan terhadap keamanan Negara (‘makar’) menurut Pasal 104 KUHP.“MAKAR” dengan maksud untuk meghilangkan nyawa atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Yang disebut MAKAR secara mutlak perlu adanya suatu permulaan dari tindakan pelaksanaan, seperti yang dimaksud pasal 53 KUHP. Pada makar tindak pidananya sendiri merupakan suatu tindakan pelaksanaan seperti yang dimaksudkanpasal 53 ayat (1) KUHP, maka tidak mungkin terdapat suau percobaan untuk melakukan suatu makar. Disyaratkan keharusan tentang adanya permulaan pelaksanaan pada tindak pidana makar, tidak cukup dari seorang pelaku, itu baru merupakan tindak persiapan melainkan harus sudan terwujud dalam suatu permulaan dari tindakan pelaksanaan. Kata Kunci:Makar,Penuntutan Pidana, Tindak Pidana,dan Pidana Mati ABSTRACT The plot is a crime against state security and is included in political offenses. The criminological perspective on the crime of crime against the state or treason has the same element as the trial offense, which begins with the intention and beginning of implementation. However, in treason there is no reason for the removal of prosecution, whereas in the trial if the perpetrator of the crime cancels his malicious intentions by himself then delete the criminal prosecution against the act. Another difference that exists between treason and experiment is that treason has specificity on its object, because the object in treason is only certain things that are regulated in the Criminal Code. Crime against State security ('treason') according to Article 104 of the Criminal Code. eliminate lives or seize independence or negate the ability of the president or vice president to be threatened with capital punishment or imprisonment for life or imprisonment for a maximum of 20 years. The so-called MAKAR absolutely needs the beginning of an implementation action, as referred to in article 53 of the Criminal Code. In the treason the crime itself is an act of implementation as intended in paragraph 53 paragraph (1) of the Criminal Code, it is not possible to have an attempt to commit a plot. It is imperative that there is an initial implementation of a criminal offense, insufficient from an offender, it is only an act of preparation but must be realized in the beginning of an act of implementation.
Kebijakan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Diancam dengan Pidana 7 (Tujuh) Tahun Berlandaskan Keadilan Ismail Pettanase; Dea Justicia Ardha
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 22, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v22i3.2816

Abstract

The problem of criminal acts committed by children is now increasing in society, both in developed and developing countries. Such developments are also underway in Indonesia with the integration of the value system characterized by an industrial society, the clash between traditional local values and the values of modernism is inevitable. In the end, the most pronounced impact as a result of the very rapid social change towards industrial life is the deviation of the behavior of children or adolescents. The problem that the author raises in this paper is how is the diversion policy for children who are in conflict with the law in criminal cases that are threatened with a 7 (seven) year sentence based on the value of justice? The diversion policy for children who are in conflict with the law who are threatened with a sentence of 7 (seven) years based on the value of justice is limited by the existence of Article 7 paragraph (2) letters a and b which states that diversion is carried out in the event that the crime committed is threatened with imprisonment under 7 (seven) years. The existence of Article 7 paragraph (2) letters a and b has limited the implementation of the diversion itself, and this is clearly contrary to the principles of the holding of the child protection law. The existence of restrictions has hurt the best principle for the child. The reason that can be stated that the diversion is the transfer of the settlement process to avoid stigma on the child and the diversion is not automatically acceptable to both parties, namely the victim and the perpetrator, so that even though the sanctions imposed are 7 years old, there is still the possibility of unsuccessful diversion and vice versa even though the criminal sanctions are above 7 years, it is possible that the diversion can be successful. The method that the author uses is the normative research method, namely by looking at the law as a rule (norm).
Penerapan Kebijakan Lalu Lintas untuk Pengguna Electric Unicycle di Jalan Raya Kota Palembang Febrina Hertika Rani; Ismail Pettanase; M Adi Saputra; Firdaus Akbar; Dwiky Ramanda P
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4101

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan kebijakan lalu lintas untuk pengguna Electric Unicycle (EUC) di jalan raya Kota Palembang. Electric Unicycle, kendaraan ramah lingkungan yang dirancang untuk mobilitas jarak pendek hingga menengah, semakin diminati di Indonesia. Namun, penggunaannya menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya regulasi khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan lalu lintas terhadap pengguna EUC serta peran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel dalam pengawasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 yang mengatur area operasional EUC, seperti jalur sepeda dan trotoar. Namun, regulasi lokal yang spesifik untuk EUC di Palembang belum tersedia. Kesimpulannya, diperlukan kolaborasi antara Ditlantas Polda Sumsel dan Dishub Kota Palembang untuk menciptakan regulasi lokal, meningkatkan edukasi pengguna, dan menyediakan infrastruktur yang mendukung keselamatan pengguna EUC.