Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Legal Protection for Consumers in Online Transactions: A Case Study of Marketplace Platforms in Indonesia Harry Tuhumury
Leges Privatae Vol. 2 No. 2 (2025): AUGUST-JOY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/2q9eh550

Abstract

The development of digital technology has driven the rapid growth of online transactions in Indonesia, particularly through marketplace platforms such as Tokopedia, Shopee, and Bukalapak. Ease of access and broad market reach are accompanied by various legal issues, such as goods not as described, late delivery, fraud, and personal data leaks. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for consumers in online transactions, using a normative juridical approach that examines laws and regulations, internal marketplace policies, and case studies of actual disputes. Data were obtained from primary legal materials (UUPK, UU ITE, PP No. 80 of 2019, Permendag No. 50 of 2020, Law on Personal Data Protection), secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results show that the national legal framework is normatively adequate, but its implementation is hampered by weak supervision, differences in policies between platforms, imbalanced consumer bargaining power, low legal literacy, and limited access to external dispute resolution mechanisms. The discussion reveals that consumer protection relies more on internal platform policies than on the direct implementation of national regulations. In conclusion, standardization of consumer protection policies across all marketplaces, strengthening of substantive government oversight, integration of personal data protection, and increasing consumer legal literacy are needed to build a safe, fair, and just online transaction ecosystem.
The Effectiveness of Traditional Mediation as an Alternative for Resolving Family Disputes in the National Legal System Roziqin; Answar; Harry Tuhumury; Najamuddin Gani; Zonita Zirhani Rumalean
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/3pdrqx59

Abstract

Customary mediation is a dispute resolution mechanism based on local wisdom values ​​that has long been practiced in Indonesian customary law communities, particularly in resolving family disputes. This study aims to analyze the effectiveness of customary mediation as an alternative for resolving family disputes within the national legal system, identify the structural and cultural barriers encountered, and formulate an appropriate integration model between customary law and state law. This study uses normative legal research methods with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that customary mediation has proven effective in creating post-dispute relational harmony and has a high level of compliance because it is based on communal agreements respected by all parties. However, customary mediation faces challenges in terms of legal certainty, guaranteeing the protection of individual rights, and formal recognition in the judicial system. Integrating customary mediation into national law through a structured legal pluralism mechanism is a strategic step to strengthen access to justice for indigenous communities.
Edukasi Kebijakan Publik Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah: Pengabdian Nur Rois; Ade Risna Sari; Fadhil; La Ode Marihi; Harry Tuhumury
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6066

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui edukasi kebijakan publik. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, serta simulasi kebijakan yang dirancang untuk memperkuat literasi kebijakan publik secara konseptual dan aplikatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap konsep dan proses kebijakan publik.Selain itu, terbentuknya sikap kritis dan partisipatif dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Dampak lain yang cukup menonjol adalah meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, diikuti oleh terbentuknya pola komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi kebijakan, serta memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan juga. Meskipun demikian, pelaksanaan program tidak terlepas dari berbagai tantangan, antara lain keberagaman tingkat pendidikan dan literasi masyarakat, keterbatasan waktu pelaksanaan, rendahnya kepercayaan awal terhadap program, serta keterbatasan akses terhadap informasi kebijakan yang transparan. Tantangan tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam upaya pengembangan program ke depan. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih kritis, partisipatif, dan berdaya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif.